Antrean panjang peserta vaksinasi Covid-19 secara massal memicu kerumunan. Untuk mencegah terjadi kluster penularan, mekanisme pendaftaran mesti dibenahi.
Oleh
Tim Kompas
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tingginya antusiasme warga untuk divaksinasi Covid-19 tanpa diimbangi kesiapan pendataan berdampak pada penumpukan sasaran penerima vaksin di fasilitas kesehatan. Karena itu, mekanisme pendaftaran dan pendataan perlu diperbaiki agar jadwal penerimaan vaksin lebih teratur.
Juru bicara untuk vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyampaikan, vaksinasi Covid-19 digelar sesuai jadwal dari dinas kesehatan di daerah. Penjadwalan itu demi penyesuaian sasaran vaksinasi dengan ruangan yang ada agar protokol kesehatan bisa dijalankan. ”Harus dipertegas agar semuanya mematuhi jadwal,” ujarnya, Rabu (24/2/2021), di Jakarta.
Menurut Nadia, mekanisme penjadwalan dan pendataan vaksinasi Covid-19 perlu dibenahi disertai ketegasan aparat keamanan agar sesuai protokol kesehatan. Meluasnya sasaran vaksinasi perlu diantisipasi agar tak ada kerumunan.
Vaksinasi Covid-19, sesuai pedoman vaksinasi Covid-19 dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor 1 Tahun 2021, mengharuskan penerapan protokol kesehatan.
Beberapa hal perlu diperhatikan, antara lain pencegahan dan pengendalian infeksi, menjaga jarak aman 1-2 meter, memperhatikan pengaturan ruangan dan waktu layanan dengan sasaran maksimal per sesi, serta ketersediaan tenaga. Tim pengawas vaksinasi Covid-19 bisa dibentuk agar vaksinasi sesuai protokol kesehatan.
Vaksinasi Covid-19 digelar sesuai jadwal dari dinas kesehatan di daerah. Penjadwalan itu demi penyesuaian sasaran vaksinasi dengan ruangan yang ada agar protokol kesehatan bisa dijalankan.
Vaksinasi Covid-19 di Indonesia menargetkan 181,5 juta penduduk sebagai sasaran vaksinasi. Tahap pertama, sekitar 1,4 juta petugas kesehatan jadi sasaran vaksinasi. Per 24 Februari 2021, sebanyak 1,36 juta petugas kesehatan sudah divaksinasi dosis pertama dan 825.650 petugas kesehatan mendapat dosis lengkap.
Tahap kedua vaksinasi Covid-19 kini menyasar petugas layanan publik dan warga lanjut usia. Sebagian warga lansia mulai divaksinasi, terutama di DKI Jakarta dan 33 ibu kota provinsi lain. Petugas layanan publik, seperti pedagang pasar dan guru, mulai divaksinasi. Vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga pendidik dimulai pada Rabu (24/2/2021) dengan sasaran 5,8 juta guru dan tenaga pendidik.
Sementara itu, dua tenaga kesehatan yang sudah divaksin tertular Covid-19 dan meninggal. Itu memberi peringatan pentingnya menjaga protokol meski sudah divaksinasi mengingat tingginya penularan.
”Semua korban meninggal meski sudah divaksinasi tak terkait vaksin,” kata Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) Hindra Irawan Satari. Kemungkinan peserta vaksinasi Covid-19 tertular setelah suntikan pertama karena kekebalan belum optimal. Kekebalan didapat dua pekan seusai penyuntikan kedua.
Dua tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi tertular Covid-19 dan meninggal adalah Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Tamalatea, Makassar, Eha Soemantri dan tenaga kesehatan dari RSUD Ngudi Waluyo Blitar, Erny Kusuma Sukma Dewi.
Martira Maddeppungeng dari Komisi Daerah KIPI Sulawesi Selatan menyebut, Eha disuntik pertama vaksin Covid-19 pada 14 Januari 2021. Dia lalu pergi ke luar kota, yakni ke Mamuju, lima hari sebelum vaksinasi kedua pada 28 Januari 2021. Jadi, dia kemungkinan tertular saat pergi ke luar kota sebelum vaksinasi kedua.
Epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, mengatakan, munculnya penularan hingga kematian peserta vaksinasi Covid-19 perlu diinvestigasi dan disampaikan terbuka guna membangun kepercayaan masyarakat.
Dengan kasus penularan ini, perlu edukasi lebih optimal agar warga menjalankan protokol kesehatan karena mereka yang divaksin tetap bisa tertular. Karena itu, proses vaksinasi harus hati-hati dan mencegah jadi pusat kluster baru. ”Jangan sampai orang mau vaksin malah mendapat Covid-19, apalagi kini fase penyuntikan kepada lansia sebagai warga rentan,” ujarnya.
Menurut Dicky, pemerintah diharapkan memperbaiki sistem antrean agar tiada kerumunan saat vaksinasi massal, seperti di Tanah Abang pada Selasa (23/2/2021). Antrean vaksinasi juga dilaporkan terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan di Jakarta pada Rabu karena proses pendaftaran tak berjalan baik.
”Kami sudah mendaftar vaksin secara online (daring) untuk orangtua kami, tetapi tidak ada respons. Malah dapat informasi semua bisa divaksin jika datang langsung. Akibatnya, banyak warga lansia yang antre dari subuh di sejumlah faskes, seperti terjadi di RSUD Kembangan,” kata Putri (32), warga Lebak Bulus.
Vaksinasi bagi guru
Setelah tenaga kesehatan dan pedagang pasar, giliran pendidik dan tenaga kependidikan menerima vaksinasi. Presiden Joko Widodo menargetkan pemberian vaksin untuk sekitar 5 juta tenaga pendidikan dan kependidikan selesai Juni 2021 agar sekolah normal lagi di awal tahun ajaran baru, Juli 2021.
Program vaksinasi untuk tenaga pendidikan dan kependidikan diawali dengan pemberian vaksin Covid-19 kepada para guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 70 Jakarta. ”Targetnya, Juni nanti 5 juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan insya Allah bisa kita selesaikan (vaksinasi) sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya berjalan normal kembali,” kata Presiden.
Untuk mendapat vaksin, pendidik dan tenaga kependidikan terdaftar cukup membawa identitas diri ke lokasi vaksinasi yang ditentukan pemerintah daerah. Jika tidak terdaftar, pendidik dan tenaga kependidikan bisa menyertakan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikan dan membawa surat ke lokasi vaksinasi.
Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengatakan, rata-rata guru belum tersentuh informasi mekanisme vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah perlu memetakan wilayah guna penentuan satuan pendidikan/pendidik dan tenaga kependidikan sasaran.