Penambahan kasus Covid-19 pada Sabtu (19/12/2020) mencapai 7.751 kasus dengan rasio positif 18,4 persen. Ini menunjukkan laju penularan masih tinggi. Jika laju ini tak diturunkan, tujuan vaksinasi bisa gagal.
Oleh
Ahmad Arif
·3 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Pedagang pisang melayani pembeli tanpa memakai masker untuk melindungi diri dan mencegah penularan Covid-19 di Pasar Pisang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (19/12/2020). Meningkatnya kasus positif Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya belum diikuti kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
JAKARTA, KOMPAS — Situasi penularan Covid-19 di Indonesia saat ini semakin mengkhawatirkan, ditandai dengan tingginya penambahan kasus harian dan penuhnya rumah sakit. Vaksin Covid-19 tidak akan efektif menghentikan wabah selama penularan masih sangat tinggi.
Laporan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, penambahan kasus pada Sabtu (19/12/2020) mencapai 7.751 orang. Penambahan kasus terbanyak terjadi di Jakarta, yaitu 1.899 kasus, Jawa Barat 1.132 kasus, Jawa Tengah 998 kasus, Jawa Timur 752 kasus, dan sisanya tersebar di seluruh provinsi lain, kecuali Gorontalo yang tidak melaporkan adanya kasus baru.
Penambahan kasus secara nasional ini ditemukan dengan memeriksa 41.914 orang sehingga rasio kasus positif 18,4 persen, lebih tinggi dari rasio positif dalam sepekan terakhir sebesar 18,2 persen. Rasio positif ini jauh lebih tinggi dari ambang maksimal yang disarankan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen.
Sementara itu, penambahan korban meninggal dilaporkan Satgas sebanyak 145 orang. Namun, data kematian yang dilaporkan Satgas ini jauh lebih kecil dari data yang dikumpulkan LaporCovid-19 dari kabupaten/kota di Indonesia yang mencapai 364 kasus dalam sehari.
Dokter emergensi Tri Maharani yang menjadi sukarelawan di LaporCovid-19 mengatakan, saat ini kebanyakan rumah sakit penuh. Sebagian rumah sakit di daerah juga tutup karena sebagian tenaga kesehatannya tertular Covid-19.
”Belakangan semakin sulit merujuk pasien untuk mencari tempat perawatan. Ada banyak antrean di UGD (unit gawat darurat) karena ICU (ruang perawatan intensif) penuh,” katanya.
Epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, dalam diskusi daring yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan pembatasan sosial skala besar berdasar pulau.
Sudah harus dilakukan per pulau, minimal seluruh Jawa harus diperketat mobilitas. (Dicky Budiman)
”Untuk pembatasan saat ini tidak akan efektif kalau hanya di Jakarta. Sudah harus dilakukan per pulau, minimal seluruh Jawa harus diperketat mobilitas. Karena kalau laju penularan masih seperti saat ini, rumah sakit tidak akan bertahan lagi dan angka kematian pasti melonjak,” katanya.
Dicky mengatakan, pelandaian kurva juga harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. ”Kalau laju penularan dan angka reproduksi virusnya masih tinggi seperti sekarang, vaksin yang diberikan tidak akan efektif,” katanya.
Menurut Dicky, ada tiga kunci agar vaksin bisa efektif memutus penularan Covid-19, yaitu memiliki kemanjuran tinggi, kurva penularan atau angka reproduksi virus rendah, dan cakupannya luas. ”Kegagalan vaksinasi ebola karena kegagalan melandaikan kurva dan rendahnya cakupan, padahal efikasinya tinggi,” ujarnya.
Menunggu otorisasi
Ketua Satgas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Djoerban mengatakan, ”Kami berpegang pada keputusan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Begitu keluar izin EUA (otorisasi penggunaan darurat), tentu kami sambut baik.”
Meski demikian, menurut Zubairi yang turut menjadi pembicara dalam diskusi daring bertajuk ”Indonesia Siap-siap Vaksinasi”, pemerintah tidak bisa memaksakan warga untuk disuntik vaksin Covid-19. Vaksinasi harus dengan persetujuan warga atau pasien.
”Biasanya di kedokteran ada istilah konfidensialitas dan konsen. Konsen artinya setelah diberi penjelasan, pasien boleh memilih, mau disuntik atau tidak, mau disuntik atau tidak mau obat ini atau tidak,” katanya.
Padahal, vaksin hanya dapat membentuk kekebalan kawanan jika cakupannya luas, yaitu sekitar 80 persen masyarakat Indonesia harus disuntik vaksin Covid-19. Oleh sebab itu, Zubairi meminta pemerintah mencari cara efektif untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya vaksin dengan data dan informasi yang akurat.
”Saya lebih cenderung memberi edukasi yang lebih baik dan benar oleh orang yang berwenang dan dihormati oleh yang bersangkutan,” ujarnya.
Dicky mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan strategi komunikasi yang efektif sebelum memulai program vaksin. Untuk bisa meyakinkan masyarakat, pemerintah harus bisa menjamin bahwa vaksin yang diberikan aman dan memiliki kemanjuran tinggi.
”Jadi, harus hati-hati dan tidak buru-buru. Semuanya harus didasari data saintifik dan tidak boleh dipaksakan,” katanya.
