Vaksinasi Covid-19 Dimulai Bulan Januari
Presiden menargetkan vaksinasi Covid-19 menjangkau minimal 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa. Pencapaian atas target tersebut diharapkan membentuk kekebalan komunal.
Simulasi vaksinasi Covid-19 di RSI Jemursari, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/12/2020). Simulasi ini untuk memastikan kesiapan pemberian vaksin kepada masyarakat.
Vaksin untuk Covid-19 telah tersedia, tetapi proses vaksinasi masih menunggu izin edar. Diperlukan sosialisasi lebih optimal agar vaksinasi sukses.
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah deraan pandemi Covid-19 yang belum mereda, pemerintah terus berupaya mempercepat proses vaksinasi. Presiden Joko Widodo saat memberikan bantuan presiden produktif di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawat Barat, Jumat (18/12/2020), mengatakan, vaksinasi akan dimulai pada Januari 2021.
”Nanti, insya Allah, Januari sudah mulai disuntik. Perkiraan kita, tahun depan sudah normal kayak dulu lagi. Kita berdoa bersama-sama semoga segera kita kembali ke normal,” kata Presiden.
Presiden menargetkan vaksinasi Covid-19 menjangkau minimal 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa. Pencapaian atas target tersebut diharapkan membentuk kekebalan komunal. Namun, kini, vaksin yang tiba baru untuk kebutuhan 600.000 orang. Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah mengkaji untuk pemberian izin penggunaan darurat vaksin.
”Saya nanti yang akan divaksin pertama kali. Untuk menunjukkan bahwa divaksin itu tidak apa-apa,” kata Presiden.
Presiden Joko Widodo berbincang dengan sejumlah pelaku usaha mikro pada saat pemberian bantuan presiden produktif di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2020). Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan bahwa vaksinasi Covid-19 untuk 182 juta jiwa warga atau 70 persen populasi penduduk Indonesia akan dilakukan bertahap mulai Januari 2021.
Mengingat banyaknya penduduk yang akan divaksinasi, Presiden mengingatkan bahwa vaksinasi memerlukan waktu. Untuk itu, vaksinasi dilakukan bertahap, mulai dari tenaga kesehatan serta tentara dan polisi, kemudian menyasar masyarakat.
Presiden juga memastikan, selain izin dari BPOM, vaksin akan disertai fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pemberian vaksin bersifat gratis dan berlaku baik untuk anggota Jaminan Kesehatan Nasional maupun yang tidak.
Presiden juga memastikan, selain izin dari BPOM, vaksin akan disertai fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dalam acara terpisah, yaitu diskusi Kompas Collaboration Forum (KCF) yang digelar secara virtual, Jumat, di Jakarta, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, Pemerintah RI terus berupaya memastikan ketersediaan jumlah vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Diplomasi oleh pemerintah guna memperoleh vaksin sekaligus menegakkan akses kesetaraan atas vaksin Covid-19 terus dilanjutkan di tengah perebutan secara global atas vaksin yang disebut-sebut sebagai salah satu jalan keluar dari pandemi itu.
Kajian Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health menyebutkan, sekarang ini hanya akan ada 2,2 miliar paket vaksin untuk hampir 6 miliar penduduk di lebih dari 150 negara dan wilayah sampai akhir 2021. Sebanyak 3,76 miliar paket vaksin sudah dipesan oleh kurang dari 50 negara, termasuk Indonesia.
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 yang dikembangkan Sinovac, China, telah tiba di Tanah Air pada 6 Desember 2020. Vaksin dari Sinovac lainnya akan tiba Januari 2021. Retno memastikan, diplomasi untuk mendapatkan vaksin dari perusahaan lain terus dilakukan pemerintah.
”Dimulainya vaksinasi diharapkan menumbuhkan optimisme sehingga ekonomi kita segera bangkit,” kata Retno.
Petugas memindahkan vaksin Covid-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020).
CEO Sintesa Group Shinta Kamdani, selaku anggota KCF, menilai, perimbangan kecepatan dan kehati-hatian jadi kunci bagi penyediaan vaksin dan program vaksinasi. Ia berharap agar tantangan itu dapat diperhatikan dan dipastikan oleh pemerintah. Dalam proses dua hal itu, menurut Shinta, perlu dibuka kemungkinan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta. Menurut dia, sumber daya swasta cukup dan harus dimanfaatkan guna mengoptimalkan baik penyediaan vaksin maupun program vaksinasi.
CEO Sintesa Group Shinta Kamdani menilai, perimbangan kecepatan dan kehati-hatian jadi kunci bagi penyediaan vaksin dan program vaksinasi.
Dari sisi anggaran, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, dalam diskusi itu, memastikan ketersediaan anggaran untuk vaksinasi. ”Awasi bersama penggunaan anggaran itu. Jangan sampai ada pemburu rente bermain,” kata Prastowo.
Jaga kualitas
CEO Kalbe Farma Vidjongtius yang turut menjadi pembicara dalam diskusi KCF mengatakan, kondisi geografis berupa kepulauan menjadi tantangan dalam vaksinasi nasional. ”Kualitas produk vaksin dan kualitas distribusi vaksin sama pentingnya. Jadi, jangan sampai produknya sudah bagus, tetapi karena distribusinya tidak baik, akan mengurangi kualitas dari vaksin itu sendiri,” katanya.
Saat ini, kemampuan infrastruktur rantai dingin di Indonesia adalah untuk vaksin dengan temperatur 2-8 derajat celsius. Sementara itu, vaksin Covid-19 dari Pfizer-BioNTech, misalnya, harus disimpan dengan suhu -70 derajat celsius.
”Sosialisasi, edukasi, dan komunikasi mengenai vaksin juga harus tepat sasaran. Risiko adanya misinformasi di masyarakat dapat berpengaruh pada penerimaan masyarakat terhadap vaksin,” kata Vidjongtius.
Senada dengan hal itu, Director of Public Affair PT Djarum Mutiara Diah Asmara, selaku anggota KCF, menyarankan supaya program vaksinasi sebaiknya diperkuat dengan sosialisasi, edukasi, sekaligus komunikasi yang baik dengan publik.
Program vaksinasi sebaiknya diperkuat dengan sosialisasi, edukasi, sekaligus komunikasi yang baik dengan publik.
Direktur Indofood Franciscus Welirang, anggota KCF lainnya, dalam diskusi secara aktif menanyakan kesiapan Kalbe Farma untuk memproduksi vaksin. Kalbe kini juga ikut memproduksi vaksin bekerja sama dengan Genexine dari Korea Selatan.
Direktur Indofood Franciscus Welirang, selaku anggota Kompas Collaboration Forum, menyimak pemaparan dari Litbang Kompas, Jumat (18/12/2020). Tiap dua bulan, anggota Kompas Collaboration Forum berkesempatan mendengarkan pemaparan eksklusif dari Litbang Kompas.
Secara terpisah, dalam diskusi daring yang digelar Forum Kebangsaan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, kampanye vaksinasi perlu dilakukan secara proporsional. ”Memang vaksin bagus untuk pasar, tetapi kalau kebablasan akan membahayakan,” kata Muhadjir.
Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia menyatakan, belum ada vaksin yang mendapatkan izin edar dari BPOM karena harus menunggu hasil uji klinik. Untuk vaksin Sinovac, selain uji klinik fase ketiga yang saat ini tengah dilakukan di Bandung, pertimbangan juga bisa didapatkan dari uji klinik di luar negeri.
Peneliti senior Litbang Kompas, Bestian Nainggolan, menuturkan, berdasarkan survei Litbang Kompas (Desember 2020), terdapat sekitar 38 persen responden yang ingin secepatnya divaksin Covid-19 dan 17 persen lainnya ingin divaksin, tetapi tidak saat ini. Sementara itu, 16 persen menyatakan kurang berminat dan 7 persen sangat tidak berminat. Sebanyak 22 persen responden lainnya ragu-ragu.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan, kemarin, kasus positif di Indonesia bertambah 6.689 kasus sehingga total menjadi 650.197 kasus. (DEONISIA ARLINTA/AHMAD ARIF)
Tenaga medis melakukan tes usap kepada petugas Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya di GOR Pancasila, Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (18/12/2020). Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan usaha untuk memutus penyebaran Covid-19 dengan melakukan tes usap untuk masyarakat.
