Tunggu Hasil Pengujian, IDI Pastikan Dukung Proses Vaksinasi Covid-19

Ikatan Dokter Indonesia mendukung penuh proses vaksinasi Covid-19 yang akan dijalankan pemerintah. Namun, vaksin yang diberikan harus dipastikan mutu, keamanan, dan kemanjurannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Peragaan saat warga menerima suntikan vaksin dalam rangkaian simulasi pemberian vaksin Covid-19, di Puskesmas Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020). Simulasi ini bertujuan untuk menyiapkan infrastruktur puskesmas yang ditunjuk sebagai pelayanan pemberian vaksin tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Ikatan Dokter Indonesia memastikan mendukung penuh proses vaksinasi yang direncakanan pemerintah dalam upaya pengendalian penularan penyakit Covid -19. Masyarakat diminta tidak khawatir karena seluruh proses pengujian akan dilakukan sebelum vaksin diberikan untuk membuktikan mutu, keamanan, dan efektivitasnya.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih, di Jakarta, Senin (14/12/2020), mengatakan, vaksinasi menjadi salah satu harapan dalam pengendalian penularan Covid-19 di dunia, termasuk di Indonesia. Karena itu, IDI mendukung vaksinasi Covid-19 secara massal yang tetap mengutamakan aspek mutu, keamanan, dan khasiat vaksin yang diberikan.

”IDI senantiasa memberikan dukungan pada proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Masyarakat pun jangan takut untuk diberikan vaksin karena sejumlah proses sudah dilakukan dengan baik. Saat ini, kita tunggu penilaian dari otoritas, yakni Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan) terkait keamanan vaksin ini,” tuturnya.

IDI senantiasa memberikan dukungan pada proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Menurut dia, sejauh ini penelitian yang dilakukan dalam pengujian pada vaksin yang akan diberikan untuk masyarakat Indonesia sudah sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain itu, kepastian jenis vaksin yang diberikan pun tetap harus menunggu izin penggunaan dari Badan POM. WHO juga akan melakukan memantau pelaksanaan vaksinasi tersebut.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Petugas menyiapkan vaksin saat digelar rangkaian simulasi pemberian vaksin Covid-19, di Puskesmas Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (22/10/2020).

Wakil Ketua Umum PB IDI yang juga Ketua Tim New Normal Covid-19 PB IDI Slamet Budiarto menambahkan, dukungan IDI terhadap proses vaksinasi telah dilakukan melalui sosialisasi kepada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Setidaknya sosialisasi ini sudah berjalan di delapan provinsi.

Baca juga: Vaksin Program Khusus Solusi Ideal

”Kasus Covid-19 terus bertambah. Dokter yang meninggal karena penyakit ini sudah lebih dari 200 orang, sementara obat yang spesifik belum ditemukan. Karena itu, vaksinasi diharapkan bisa menjadi harapan kita. Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan tenaga kesahatan sebagai target pertama pemberian vaksin juga kami apresiasi,” tuturnya.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan Direktorat Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, ada tiga kelompok prioritas yang akan mendapatkan vaksin Covid-19.

Tiga kelompok prioritas itu meliputi petugas kesehatan yang berisiko tinggi terinfeksi dan menularkan Covid-19, masyarakat dengan risiko kematian atau penyakit berat, dan para pekerja yang berisiko tinggi tertular dan menularkan Covid-19 karena tidak dapat menjaga jarak secara efektif. Ketentuan ini sesuai peta jalan yang ditentukan WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE).

Menurut rencana, dalam program vaksin yang disediakan pemerintah, 1.251.173 tenaga kesehatan akan menjadi prioritas pemberian vaksin Covid-19. Jumlah ini sudah termasuk dokter, perawat, ataupun tenaga kesehatan lainnya.

Baca juga: Vaksin dan Strategi Model Keju Swiss

Untuk tahap pertama, pemberian vaksin akan didahulukan untuk tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan serta yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi dalam upaya penelusuran kasus, pemeriksaan, dan penanganan pasien.

Kepercayaan masyarakat

Daeng memaparkan, pamahanan yang baik dan benar terkait vaksin amat dibutuhkan agar vaksinasi berjalan lancar. Kepastian dalam pengujian terkait mutu, keamanan, dan khasiat vaksin menentukan kepercayaan masyarakat.

”Jangan sampai informasi dan berita yang salah justru berdampak pada kepercayaan masyarakat. IDI yang mungkin dianggap sebagai role model bidang kesehatan mendukung program vaksinasi Covid-19. Jika nanti hasil pengujian selesai dan Badan POM menyatakan bisa diberikan, kami bersedia mendapat vaksin,” tuturnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, sampai 5 Desember 2020 sudah ada 12.408 orang yang dilatih untuk mendukung vaksinasi Covid-19 di 21 provinsi. Selain itu, 29.635 tenaga kesehatan di 34 provinsi di Tanah Air juga sudah mendapatkan lokakarya untuk persiapan vaksinasi.

Modul pelatihan bagi para vaksinator juga sudah dibuat dalam bentuk kurikulum virtual. Sejumlah daerah juga telah melaksanakan simulasi vaksinasi, antara lain di Kota Bogor dan Bekasi. Ketersediaan anggaran serta sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti penyediaan cold chain, logistik pendukung, serta alat pelindung diri level 1, juga disiapkan.

Baca juga: Bio Farma: Belum Ada Aturan ”Pre-Order” Vaksinasi Jalur Mandiri

Oscar menambahkan, beberapa tahap sosialisasi terus diupayakan agar pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap vaksin bisa ditingkatkan. Itu antara lain terkait tahapan pemberian vaksin, tujuan pemberian vaksin beserta kehalalannya, dan efektivitas vaksin untuk melindungi dari penularan penyakit.

”Kendala geografis menjadi kendala saat ini karena di Indonesia masih ada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Kondisi ini membuat tenaga kesehatan serta vaksinator membutuhkan usaha luar biasa untuk menempuh daerah sulit itu,” tuturnya.

Pelaksanaan vaksinasi ini juga mendapatkan dukungan dari Palang Merah Indonesia (PMI). Sekretaris Jenderal PMI Sudirman Said mengatakan, PMI siap membantu pemerintah dalam program vaksinasi Covid-19. PMI melalui jejaring relawannya akan bergerak melakukan vaksinasi jika vaksin telah dinyatakan aman oleh otoritas atau pemerintah.