Bio Farma: Belum Ada Aturan ”Pre-Order” Vaksinasi Jalur Mandiri
PT Bio Farma menegaskan belum ada peraturan layanan pemesanan awal (”pre-order”) vaksin Covid-19 jalur mandiri. Penyedia layanan kesehatan diimbau menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait petunjuk teknis pemesanan.
Oleh
TATANG MULYANA SINAGA
·3 menit baca
BANDUNG, KOMPAS — PT Bio Farma menegaskan belum ada aturan pelayanan pemesanan awal (pre-order) vaksinasi Covid-19 jalur mandiri. Penyedia layanan kesehatan diimbau menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait petunjuk teknis pemesanan.
Imbauan ini diberikan menanggapi beredarnya iklan atau promosi pemesanan awal vaksinasi Covid-19 oleh sejumlah pihak. Saat ini, Bio Farma masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan vaksin jalur mandiri tersebut.
”Belum ada ketentuan ataupun aturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut. Yang terpenting, pelaksanaan vaksinasinya tetap menunggu izin penggunaan dari Badan POM (Pengawas Obat dan Makanan),” ujar Juru Bicara Bio Farma Bambang Heriyanto melalui keterangan tertulis di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/12/2020).
Bambang menjelaskan, pemerintah masih menyelesaikan skema vaksinasi Covid-19 untuk program bantuan pemerintah ataupun kebutuhan mandiri. Bio Farma belum melayani pemesanan vaksinasi jalur mandiri untuk kebutuhan fasilitas kesehatan dan perorangan.
Penyediaan layanan vaksinasi di rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya masih dalam proses pendaftaran dan verifikasi. Namun, belakangan, sejumlah fasilitas kesehatan telah menawarkan pemesanan awal vaksinasi Covid-19.
”Memahami adanya inisiatif dan kebutuhan masyarakat yang berminat vaksinasi, Bio Farma mengimbau penyedia layanan kesehatan untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah,” ujarnya.
Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac Biotech, China, telah tiba di Tanah Air, Minggu (6/12/2020) malam. Vaksin kemudian dibawa ke PT Bio Farma di Kota Bandung.
Meski demikian, vaksinasi masih menunggu izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Covid-19 dari Badan POM. Untuk menjawab sejumlah tantangan vaksinasi, Bio Farma bersama PT Telkom menyiapkan sistem digital dengan mengintegrasikan data yang bersumber dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah lain.
Direktur Digital Health Care Bio Fama Soleh Udin Al Ayubi mengatakan, setidaknya terdapat empat tahap dalam membangun sistem digital itu. Salah satunya pemasangan teknologi pelacakan (track & trace) berupa kode batang (barcode) dua dimensi pada kemasan vaksin.
Pemerintah masih menyelesaikan skema vaksinasi Covid-19, baik untuk kebutuhan program bantuan pemerintah maupun kebutuhan mandiri.
”Barcode yang dapat dipindai dipasang pada kemasan premier (vial), sekunder (dus kemasan), maupun tersier hingga truk pengantar. Pemasangan track & trace berfungsi untuk mencegah pemalsuan serta mengetahui tanggal kedaluwarsa, nomor batch, dan nomor serial produk tersebut,” ujarnya.
Uji klinis fase ketiga vaksin Covid-19 produksi Sinovac juga dilakukan di Bandung sejak Agustus. Uji klinis melibatkan 1.620 sukarelawan yang tinggal di kawasan Bandung Raya.
Hingga akhir November, sejumlah 1.620 sukarelawan uji klinis di Bandung telah mendapatkan suntikan vaksin atau plasebo dosis pertama. Sementara 1.603 sukarelawan sudah disuntik dosis kedua dan 1.600 sukarelawan memasuki masa pemantauan imunitas, efikasi, dan keamanan.
Belum ada laporan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) serius atau serious adverse event (SAE) yang terkait vaksinasi. Beberapa sukarelawan hanya sempat mengalami demam, kantuk, dan pegal pada bekas suntikan.
Hasil pemantauan terhadap 540 sukarelawan telah rampung dan dilaporkan ke Badan POM. Analisis terhadap uji klinis akan menjadi pertimbangan vaksinasi.
Meski demikian, Manajer Lapangan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Universitas Padjadjaran Eddy Fadlyana mengatakan, pihaknya tidak dapat menginformasikan hasil pemantauan terhadap sukarelawan tersebut. ”Nanti disampaikan oleh Badan POM,” ujarnya melalui aplikasi pesan.