Situs Judi Populer Masih Aktif
(Tulisan 3 dari 19). Sejumlah jenama situs judi populer dapat beroperasi bertahun-tahun. Pemblokiran situs judi oleh pemerintah belum efektif.
Tautan situs judi www.dewapoker.com disebut di dalam berkas Direktori Putusan Mahkamah Agung RI bernomor 711/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt. Foto diambil di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
JAKARTA, KOMPAS —Meski pemerintah mengklaim memblokir banyak konten/situs judi daring, nyatanya situs-situs judi tertentu tetap bisa diakses. Sebagian merupakan jenama situs judi ”senior" yang kerap disebutkan dalam berbagai berkas putusan pengadilan terkait kasus judi daring.
Penelusuran Tim Kompasterhadap berbagai berkas putusan pengadilan kasus perjudian 2014-2022 menemukan nama-nama jenama situs judi yang disebut selama proses pengadilan. Dari penelusuran itu, tim juga ingin menelusuri sejauh apa aparat hukum menuntaskan pelacakan terhadap pengelola utama judi daring.
Baca juga: Judi "Online" Mengepung Indonesia dari Kamboja
Temuan Kompas, sejumlah nama situs dapat dengan mudah diakses. Situs tersebut adalah jenama situs lama yang beroperasi beberapa tahun terakhir meski pernah beperkara hukum. Salah satu contohnya tertulis dalam berkas putusan nomor 711/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt terhadap terdakwa Yonnaldo Sipahelut. Disebutkan dalam berkas, ia merupakan pemain di situs judi www.dewapoker.com. Oleh karena ia menjadi pemain VIP, ia terlebih dahulu harus memproses uang deposit berjudi di situs www.dewavip.com. Dengan demikian, situs dewavip terintegrasi dengan dewapoker.
Baca juga : Sukses Perantau di Balik Gunjingan tentang Kamboja
Tampilan situs Bola88 saat dibuka di Jakarta, Senin (6/11/2023).
Sebuah tayangan di akun Youtube bernama Dewapoker Official disebutkan, Dewapoker diklaim merupakan poker daring terbesar dan pertama di Indonesia. Kepeloporan Dewapoker dalam khazanah judi daring Indonesia terekam data Google. Saat pencarian dibatasi waktunya pada rentang 1 Januari 2013-31 Desember 2013, merek Dewapoker terindeks di laman mesin pencarian itu.
Perkara Yonnaldo itu terkait dengan kasus Jonsen alias Jon Botak yang didakwa dalam kegiatan penyelenggara situs judi www.dewavip.com. Namun perkara itu diadili dalam penuntutan terpisah.
Tanpa VPN
Hingga pada Rabu (13/12/2023) pukul 18.30, Kompas mengetik kata kunci dewapoker di internet. Situs ini bisa dibuka tanpa menggunakan virtual private network (VPN). Artinya, situs dewapoker lolos dari pemblokiran Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Pada tahun 2013, situs judi daring berjenama dewapoker juga bermasalah hukum. Dalam putusan Nomor: 10/Pid.Sus -TPK/2015/PN.Bdg. misalnya, situs www1.dewapoker.net tercatat sebagai salah satu situs yang diselidiki Kepolisian Daerah Jawa barat. Dalam prosesnya, polisi yang menangani kasus itu justru terjerat kasus korupsi karena menerima uang dari pengelola situs www.kakakdewa.com, yang juga mengandung unsur kata ”dewa”.
Dewapoker merupakan salah satu situs judi yang terkoneksi dengan developer gim IDN. Pelacakan di Kamboja awal Desember 2023, iklan IDN muncul di layar monitor Hotel Herloom di areal Kompong Dewa Resort, di kota Sihanoukville. Nama IDN juga terdeteksi dalam daftar jaringan nirkabel di tempat itu.
Kompas kemudian mencari berkas kasus perjudian lain yang mengandung unsur nama "Dewa" dalam rentang 2014 hingga 2022. Sejumlah berkas ditemukan. Beberapa di antaranya adalah Dewavegas (Putusan PN SURABAYA Nomor 875/Pid.B/2015/PN.Sby), Dewatogel (Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 43/PID.B/2014/PN Gns, dan Dewalive (Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 408/Pid.B/2019/PN Bpp). Sama seperti Dewapoker, ketiga situs di atas saat ini bisa bebas dibuka di Indonesia tanpa VPN.
Kanal VIP situs dewapoker
Wakil Menteri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam wawancara dengan Kompas, Kamis (9/11/2023), menyampaikan, pihaknya juga menyadari kendati pemblokiran terus dilakukan oleh tim khusus, situs-situs judi terus bermutasi. Upaya Kementerian Kominfo sebatas memblokir konten-konten perjudian, termasuk berupa situs. Sementara, penegakan hukum menjadi lingkup kerja kepolisian.
”Mereka itu kayak sindikat. Mereka tuh kayak ternak aplikasi judi online (situs). Itu juga di-generate dengan AI (kecerdasan buatan) juga. Jadi mati satu, dia bikin yang lain lagi,” kata Nezar.
Menurut Nezar, selain menyiapkan personel, Kementerian Kominfo juga mengoperasikan mesin untuk memantau lalu lintas konten negatif, termasuk judi online. Jika mesin tersebut menangkap kata kunci terkait judi online, akan otomatis memblokirnya.
Baca juga: Perputaran Uang Judi Daring Tembus Ratusan Triliun Rupiah Per Tahun
Bermain di salah satu situs judi online yang bisa diakses dengan mudah pada jaringan internet Indonesia seperti pada Sabtu (2/12/2023).
Terkait kerja sama lintas instansi, kata Nezar, sedang digagas satu kerangka kerja legal yang memungkinkan kerja sama antar-instasi lebih cepat. Kerangka kerja legal itu melibatkan Kementerian Kominfo, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Polri.
”Bagaimana memutus rantainya, mengganggu agar mereka (judi online) enggak leluasa. Ini kita sedang bicarakan, kira-kita kita butuh framework yang bagaimana secara legal supaya tindakan-tidakan itu lebih efektif. Lagi dibicarakan sih,” kata Nezar.
Nama misterius
Salah satu obyek penelusuran lainnya adalah berkas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat Nomor 717/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt. Dalam berkas disebutkan, terdakwa Jonsen alias Jon Botak dalam putusan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam suatu perusahaan judi. Jonsen dihukum pidana penjara 9 bulan.
Dari keterangan terdakwa dan uraian fakta hukum yang termuat dalam putusan, tercatat nama Tommy dengan status DPO. Tommy disebut dalam berkas putusan sebagai bos dan pemilik situs judi www.dewavip.com.
Nama Tommy tercatat berstatus DPO di dalam berkas Direktori Putusan Mahkamah Agung RI bernomor 717/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt. Dalam putusan itu, disebutkan bahwa Tommy yang belum tertangkap adalah pemilik situs judi www.dewavip.com.
Untuk menelusuri lebih lanjut pihak yang disebut bos dengan status DPO itu, tim mengonfirmasi ke polisi, jaksa, serta Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili kasus ini. Dari berkas putusan diketahui nama Komisaris Adhi Wananda selaku Ketua Unit 5 Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Kriminal Umum (Krimum) Polda Metro Jaya yang memerintahkan polisi melakukan penyelidikan.
Komisaris Adhi Wananda yang kini menjabat Kepala Polsek Tamansari, Jakarta Barat, dikonfirmasi pada 22-27 November 2023. Adhi sudah tak ingat lagi kasus itu dan meminta Kompas bertanya langsung ke Subdirektorat Jatanras Direktorat Reskrimum di Polda Metro Jaya yang memegang berkas kasus.
Polda Metro Jaya memiliki situs yang melampirkan daftar DPO. Namun, DPO bernama Tommy tidak ada di dalam situs itu. Tim Kompas menemui Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Samian, tetapi juga tidak membuahkan hasil.
Samian mengatakan, ”Kalau memang tak ada ya, kalau data di register ada. Tetapi kalau di situ (situs DPO) tidak ada, saya tak tahu juga. Apakah penyidik lupa upload atau bagaimana.”
Tim Kompas lalu menelusuri kepada seorang jaksa yang mengetahui berkas tersebut. Menurut dia, ketika seseorang ditetapkan sebagai DPO, seharusnya surat keterangan DPO-nya turut terlampir dalam berkas. Dia menunjukkan contoh berkas kasus lain yang di dalamnya ada lampiran DPO-nya.
Tim mengecek silang dengan cara meminta berkas kasus yang sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tim bersurat ke PN Jakarta Barat untuk meminta salinan berkas BAP dan surat tersebut diterima petugas pengadilan Kamis (30/11/2023). Yulisar dari Humas PN Jakarta Barat menyatakan, salinan berkas kasus yang ada di PN Jakarta Barat juga tidak memiliki surat keterangan DPO Tommy.
Berkas putusan dengan nama Jonsen alias Jon Botak sebagai terdakwa di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI bernomor 717/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt. Jonsen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian.
Kami mengatakan kepada Yulisar, ingin melihat langsung berkasnya, Namun, Yulisar menjelaskan bahwa hal itu tidak bisa karena dilarang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). ”Kecuali ketua pengadilan kasih izin, ” ujarnya.
Setelah keterangan Yulisar itu, kami lalu menghubungi seorang pegawai PN Jakarta Barat yang mengetahui permintaan dokumen ini. Ia mengatakan, ”Pak Ketua (pengadilan) tidak mengizinkan.”
Oleh karena penelusuran ke kejaksaan dan pengadilan sama-sama berujung ketiadaan surat keterangan DPO atas nama Tommy, tim kembali menghubungi Kasubdit Jatanras Ajun Komisaris Besar Samian, Kamis (7/12/2023). Dia melaporkan sudah bertemu dengan penyidik kasus Jon Botak dan sudah melihat berkasnya. Menurut dia, surat keterangan Tommy juga tak ada di berkas kasus yang dipegang polisi.
”Kalau dalam putusan yang ditanyakan ada Tommy DPO, ya kami juga bingung karena di berkas tidak ada,” kata Samian.
Baca juga : Ekosistem Judi Daring Menggempur Kita
Aturan grup Whatsapp “Hijrah Community” seperti terlihat pada Sabtu (9/12/2023). Grup ini beranggotakan pemain dan mantan pemain judi online untuk saling membantu agar bisa berhenti total dari judi online.
Dalam berkas putusan terpidana Jon Botak di atas, tercatat nomor ponsel Tommy yaitu, +639617318582. Tim Kompas memeriksa nomor tersebut di aplikasi Getcontact. Nomor itu disimpan dengan nama Dewavip, Dewavip Slot, Bola Vip, Vipdewapoker, Vipclub, dan Vip Bola 88. Tidak ada pencatatan di Getcontact yang mengarah ke nama seseorang.
Dengan demikian, dalam kasus perjudian dengan terpidana Jonsen, aparat hukum hingga kini belum juga berhasil mengungkap bos judi daring pemilik jenama situs dewavip dan dewapoker.
Pendekatan lunak
Mabes Polri juga terus bergerak. Kepala Subdirektorat 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Besar Rizki Agung Prakoso, Selasa (21/11/2023), mengatakan, kepolisian berkomitmen terus melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap judi online.
Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Komisaris Besar Rizki Agung Prakoso
”Karena kita sebagai pengemban elemen penegakan hukum. Direktorat Siber sendiri bersama-sama dengan direktorat lain. Mungkin dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, dan juga direktorat yang lain itu. Dan juga elemen kewilayahan ya, polda, polres. Itu juga kita bersama-sama terus melakukan upaya untuk penegakan hukum terhadap fenomena perjudian online,” kata Rizki.
Menurut Rizki, sepanjang 2023, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangani 4 perkara dengan 46 tersangka. Perkara ini melibatkan 9 situs judi online. Sementara di jajaran polda 126 perkara dengan tersangka 167 orang dan total 94 situs judi online. Sepanjang tahun 2022 , Polri mengungkap 610 perkara dengan 693 tersangka serta 693 situs judi online.
”Selain aspek penegakan hukum kan, tentunya kita juga melakukan upaya yang soft approach (pendekatan lunak) ya. Maksudnya kita memberikan literasi, pendidikan kepada masyarakat, terkait dengan bahayanya judi online,” kata Riski.
Baca juga: Memberantas Judi Daring
