Sejumlah tokoh oposisi India berurusan dengan hukum, dari dugaan suap hingga sengketa pajak partai.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
AP PHOTO/MANISH SWARUP
Pemimpin Partai Aam Aadmi (AAP) India Arvind Kejriwal (kanan) berbincang dengan koleganya, Manish Sisodia, di New Delhi, India, 4 Februari 2024. Kejriwal, Kamis (21/3/2024), ditangkap karena diduga turut menikmati suap.
NEW DELHI, JUMAT — Sejumlah tokoh oposisi yang bergabung dalam aliansi INDIA (Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India) harus berurusan dengan persoalan hukum menjelang pemilihan umum pada 19 April hingga 1 Juni 2024. Kasusnya bermacam-macam, mulai dari persoalan suap perizinan distribusi minuman keras hingga pembekuan rekening partai karena masalah pajak.
Salah satu tokoh oposisi utama adalah Arvind Kejriwal, Menteri Kepala Wilayah Ibu Kota New Delhi yang juga pemimpin Partai Aam Aadmi (AAP). Ia ditahan pada Jumat (22/3/2024) setelah diperiksa sejak Kamis (22/3/2024) di kediamannya. Puluhan anggota partai yang menolak dan menghalangi penahanannya ditangkap oleh aparat keamanan.
Badan Investigasi Federal menangkap Kejriwal karena diduga menyalahgunakan aturan pemerintah tentang distribusi minuman keras untuk kepentingan pribadi dan partai. Tim penyidik menyebut, sebanyak 14 perusahaan distributor minuman keras memperoleh keuntungan hingga 3,38 miliar rupee (Rp 649 miliar) saat kebijakan distribusi minuman keras diberlakukan di New Delhi, dua tahun lalu.
Pengacara Pemerintah India, SV Raju, menuding distributor minuman keras membayar suap sebesar 1 miliar rupee kepada partai yang dipimpin Kejriwal dan sejumlah menteri pemerintahan yang berasal dari partai tersebut. Peraturan itu kini sudah tidak berlaku lagi.
Penangkapan itu dilakukan tidak lama setelah Pengadilan Tinggi Delhi menolak memberikan perlindungan apa pun kepada pria berusia 55 tahun itu. Kejriwal diketahui telah sembilan kali diperiksa sebagai saksi selama beberapa bulan terakhir. Akan tetapi, dia selalu menolak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan kesibukannya sebagai birokrat.
AP PHOTO/MANISH SWARUP
Seorang pendukung Partai Aam Aadmi (AAP) India meluapkan emosinya setelah aparat keamanan menangkap pemimpin AAP sekaligus Kepala Menteri WIlayah Ibu Kota New Delhi, Arvind Kejriwal, Kamis (21/3/2024).
Dua pemimpin AAP lainnya, yakni Manish Sisodia dan Sanjay Singh, telah ditangkap dalam kasus yang sama. Atishi Marlena Singh, salah satu pemimpin AAP, membantah tudingan tersebut. Dia menyebut penangkapan itu merupakan langkah untuk melemahkan kelompok oposisi INDIA.
Oposisi itu merupakan pesaing politik Perdana Menteri India Narendra Modi dan partainya, Bharatiya Janata (BJP), serta aliansinya, Aliansi Demokratik Nasional (NDA). Sandeep Pathak, anggota parlemen India dari AAP, menyebut bahwa penyalahgunaan lembaga negara untuk menekan oposisi bukan hanya persoalan persaingan politik yang harus dipahami oleh segelintir orang.
”Ini bukan lagi pertarungan antara BJP dan AAP. Ini pertarungan antara rakyat dan BJP. Ini bukan lagi pertarungan AAP, melainkan pertarungan semua orang yang menginginkan politik bersih di negara ini,” kata Pathak, Kamis tengah malam.
Pengacara Kejriwal menyebut mereka telah mengajukan gugatan praperadilan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan penangkapan kliennya tersebut.
AP PHOTO/MAHESH KUMAR A
Seorang pendukung Partai Aam Aadmi (AAP) India mengepalkan tangan kanannya tanda perlawanan tak lama setelah ditahan aparat keamanan karena memprotes penangkapan pemimpin AAP, Kamis (21/3/2024).
Singh menyebut, meski telah ditahan, Kejriwal tidak akan mundur dari posisinya sebagai pemimpin pemerintahan New Delhi. Jika diperlukan, Kejriwal akan menjalankan pemerintahan yang telah dipimpinnya selama satu dekade terakhir dari penjara.
Ketua Menteri Tamil Nadu MK Stalin, salah satu anggota blok oposisi, mengatakan, penangkapan Kejriwal mirip dengan perburuan penyihir yang putus asa. ”Tidak ada satu pun pemimpin BJP yang menghadapi pemeriksaan atau penangkapan, mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pembusukan demokrasi,” katanya.
Kasus pajak
Permasalahan hukum lain yang tengah dihadapi partai oposisi adalah terkait soal sengketa pajak. Partai Kongres menyebut, rekening partai mereka telah dibekukan karena masalah sengketa pajak penghasilan atas sumbangan yang diperoleh partai pada periode 2017-2018.
Rahul Gandhi, mantan Ketua Partai Kongres, mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat berkampanye dengan baik karena rekeningnya dibekukan. ”Kami tidak dapat mendukung para pekerja kami, para kandidat, serta pemimpin kami tidak dapat melakukan perjalanan melalui udara ataupun dengan kereta api,” katanya kepada wartawan.
”Ini tindakan kriminal terhadap Partai Kongres yang dilakukan oleh perdana menteri dan menteri dalam negeri. Gagasan bahwa India merupakan negara demokrasi adalah kebohongan. Tidak ada demokrasi di India saat ini,” katanya.
AFP/ARUN SANKAR
Presiden Partai Kongres Mallikarjun Kharge (tengah) didampingi dua tokoh partai dari keluarga Gandhi, Sonia Gandhi (kiri) dan Rahul Gandhi (kanan), saat berbicara mengenai pembekuan rekening partai oleh pemerintah di markas mereka di New Delhi, India, Kamis (21/3/2024).
Bendahara Partai Kongres Ajay Maken mengatakan, pada periode 2017-2018, parta itu mendapatkan sumbangan sebesar 1,9 miliar rupee. Maken menyebut, otoritas pajak memberlakukan hak gadai sebesar 2,1 miliar rupee pada 13 Februari dan ”menyegel” rekening milik partai tersebut. Otoritas pajak kemudian menyita dana yang tersimpan di rekening tersebut sebesar 1,1 miliar rupee.
Sejumlah pemimpin BJP menolak tudingan mereka mencampuri urusan hukum yang dijalankan pemerintah. Presiden BJP Jagat Prakash Nadda mengatakan, tuduhan yang dilontarkan Gandhi tidak berdasar. Dia menuding balik dengan menyebut tindakan lawan politiknya itu karena mereka khawatir akan mengalami kekalahan pada pemilihan umum (pemilu) mendatang.
AFP/R. SATISH BABU
Mahasiswi mengecat wajahnya dengan bendera India sebagai bagian dari sosialisasi pemilih menjelang pemilu India yang akan dimulai 19 April 2024 di Chennai, India, 19 Maret 2024.
Mahkamah Agung India dijadwalkan menangani pengaduan Partai Kongres pada awal bulan depan setelah petisi banding mereka ditolak oleh otoritas banding pajak.
Lembaga analis politik Freedom House mengkhawatirkan potensi penyalahgunaaan instrumen negara untuk membungkam oposisi di India. Freedom House menyatakan, BJP memanfaatkan kekuasaan yang tengah dinikmatinya dengan menggunakan lembaga pemerintah untuk menargetkan lawan-lawan politiknya.
Sebelum Kejriwal berurusan dengan persoalan hukum, Gandhi juga pernah berurusan dengan hukum setelah diadukan oleh salah satu anggota BJP karena diduga mencermarkan nama baik. Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan dikeluarkan dari parlemen. Akan tetapi, hukumannya ditangguhkan oleh pengadilan tinggi. (AP/AFP/Reuters)
