Presiden Vietnam Vo Van Thuong mengundurkan diri karena diduga terkait kasus korupsi 10 tahun lalu.
Oleh
LUKI AULIA
·2 menit baca
HANOI, RABU—Presiden Vietnam Vo Van Thuong mengundurkan diri karena telah melanggar peraturan Partai Komunis yang berkuasa. Pelanggaran peraturan ini dinilai akan berdampak negatif pada opini publik serta memengaruhi reputasi partai, negara, dan dirinya sendiri.
Thuong baru satu tahun menjabat sebagai presiden. Mundurnya Thuong menimbulkan pertanyaan mengenai arah pertumbuhan ekonomi Vietnam. Hal ini dikhawatirkan akan merusak kepercayaan investor asing terhadap Vietnam.
Kantor berita Vietnam, VNA, Rabu (20/3/2024), menyebutkan Thuong (53) sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya terhadap partai, negara, dan rakyat sehingga mengundurkan diri dari jabatannya. Komite Pusat Partai Komunis Vietnam—badan pengambil keputusan tertinggi Vietnam—sudah menyetujui pengunduran dirinya.
Presiden memegang peran seremonial, tetapi merupakan salah satu dari empat posisi politik teratas di Vietnam. Sebelum menerima pengunduran diri Thuong, komite itu mengadakan rapat. Rapat komite itu bahkan mendahului sidang luar biasa parlemen yang dijadwalkan pada Kamis (21/3/2024). Pada sidang luar biasa itu, para wakil rakyat diharapkan untuk mengonfirmasi keputusan partai.
Pergantian kepemimpinan besar-besaran di negara satu partai itu baru-baru ini dikaitkan dengan kampanye antisuap. Upaya ini dilakukan untuk memberantas korupsi yang meluas. Akan tetapi, kalangan kritikus juga curiga ini hanya digunakan sebagai alat untuk memicu pertikaian politik.
Thuong mengundurkan diri beberapa hari setelah kepolisian Vietnam mengumumkan penangkapan mantan gubernur Provinsi Quang Ngai atas dugaan korupsi 10 tahun lalu. Pada waktu itu, Thuong menjabat sebagai ketua partai di wilayah itu.
Selama ini Thuong dikenal dekat dengan Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong. Trong adalah tokoh paling berkuasa di Vietnam dan arsitek utama kampanye antikorupsi.
Tahun lalu, parlemen butuh waktu 1,5 bulan untuk mencari pengganti mantan Presiden Nguyen Xuan Phuc yang juga mundur. Parlemen lalu menunjuk Thuong sebagai pengganti. Phuc mundur setelah dianggap bersalah atas ”pelanggaran dan kesalahan” yang dilakukan para pejabat di bawah kekuasaannya.
Tindakan tiba-tiba seperti ini tidak biasa terjadi di Vietnam. Perubahan politik apa pun di Vietnam biasanya diatur dengan cermat dan butuh waktu lama untuk menjaga stabilitas. Krisis politik yang terjadi saat ini mungkin dapat diatasi dengan pemilihan presiden baru yang cepat.
Namun, jika berulang kali ada pergantian pada pimpinan puncak, hal itu berisiko merugikan sentimen bisnis di Vietnam. Padahal, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing.
Bursa saham Ho Chi Minh City, bursa utama Vietnam, merosot hampir 3 persen pada Senin saat sesi pertama perdagangan setelah berita mulai beredar tentang pengunduran diri presiden dalam waktu dekat. ”Pemecatan Thuong dapat menyebabkan keputusan kebijakan dan administratif melambat karena para pejabat cemas dengan arah kampanye antikorupsi,” kata seorang penasihat perusahaan asing di Vietnam.
Florian Feyerabend, perwakilan lembaga kajian Yayasan Konrad Adenauer di Vietnam, mengatakan, kejadian ini memicu pertanyaan tentang prediktabilitas, keandalan, dan cara kerja internal sistem yang menjadi dasar keputusan investasi. Meski demikian, sistem politik pemerintahan secara keseluruhan tetap stabil. Kebijakan luar negeri Vietnam yang menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan China juga tidak akan berubah.(REUTERS/AFP/AP)