UE-ASEAN Berdialog Hampir 50 Tahun, tapi Target Belum Tercapai

Uni Eropa menginginkan hubungan dengan ASEAN lebih intensif dan substantif di segala bidang.

LARASWATI ARIADNE ANWAR

Duta Besar Uni Eropa untuk Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Sujiro Seam dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

JAKARTA, KOMPAS - Sudah 47 tahun Uni Eropa menjadi mitra wicara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Hubungannya pasang surut. Setelah konferensi tingkat tinggi memperingati 45 tahun hubungan kedua organisasi kawasan ini pada 2022, hubungannya belum bisa bangkit dan menghasilkan sesuai target.

Demikian diutarakan oleh Sujiro Seam, Duta Besar UE untuk ASEAN dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (25/1/2024) malam. Seam menyerahkan surat kepercayaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn pada September 2023.

Baca juga: Indonesia Kembali Protes Diskriminasi Uni Eropa

"KTT 45 Tahun UE-ASEAN di Brussels, Belgia tahun 2022 sukses sekali. Kita menghasilkan deklarasi bersama untuk berbagai bidang strategis. Akan tetapi, di dalam penerapannya, terjadi peregangan hubungan," kata Seam.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh membongkar ikan hasil tangkapan dari kawasan perairan di Sulawesi, di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta, Rabu (3/5/2023). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan ekspor hasil perikanan Indonesia tahun 2023 mencapai USD 7,66 miliar. Salah satu cara untuk mencapai target tersebut, KKP bakal memperkuat pasar ekspor perikanan di Uni Eropa.

Di dalam KTT tersebut, UE berkomitmen mengucurkan dana 10 miliar euro di bawah skema Gerbang Dunia (Global Gateway) yang diperuntukkan bagi pembangun infrastruktur, mitigasi krisis iklim, peralihan ke energi terbarukan, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan di Asia Tenggara. Dari jumlah itu, sebanyak 4,2 miliar euro sudah dikeluarkan dan dipakai.

Selain itu, juga ada dana sebesar 180 miliar euro yang oleh UE disematkan untuk Kemitraan Strategis UE-ASEAN 2021 sampai dengan 2027. Dana ini untuk mendukung berbagai area kerja sama strategis di Asia Tenggara.

Baca juga: Demi Geser China, Jerman Dorong Penyelesaian Perundingan CEPA Indonesia-Uni Eropa

Namun, ini belum cukup memuluskan hubungan kedua organisasi. Seam mengaku bahwa perwujudan perjanjian kemitraan komprehensif yang ditingkatkan (CEPA) masih menjadi hambatan. Hal ini karena persyaratan UE mengenai berbagai standar lingkungan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota ASEAN, misalnya pencegahan perambahan hutan dan pengelolaan emisi karbon. Indonesia dan Malaysia adalah dua anggota ASEAN yang paling mempermasalahkan hal itu.

"UE tidak bermaksud merepotkan siapa pun, standar ini demi kepentingan dunia yang sudah rusak alamnya. Kami berharap dengan adanya satuan tugas Indonesia, Malaysia, dan UE masalah ini bisa dibahas secara menyeluruh," tutur Seam.

Topik tersebut memang berat dan sulit, tetapi Seam yakin bisa diatasi. Bagaimanapun juga, ASEAN adalah mitra penting bagi UE. UE adalah mitra dagang dan investor ketiga terbesar atau sekitar 10 persen dari perdagangan ASEAN. Bagi UE, ASEAN juga mitra dagang ketiga terbesar di luar Eropa. Per 2022 neracanya adalah 272 miliar euro.

Baca juga: Diplomasi Keliling Pabrik Wuling

Di luar sektor ekonomi dan perdagangan, UE juga melihat hubungannya dengan ASEAN belum maksimal. UE bersama ASEAN adalah penggagas Forum Regional Asia (ARF), tetapi belum menjadi mitra wicara yang strategis. UE belum termasuk di dalam KTT Asia Timur (EAS), padahal itu adalah forum ASEAN yang membahas berbagai isu keamanan strategis di kawasan.

UE juga ingin terlibat di dalam dialog para menteri pertahanan ASEAN dengan menhan mitra wicara strategis. "UE bukan kekuatan keras dalam hal keamanan tradisional, sama seperti ASEAN. Kita bisa bekerja sama menjaga keseimbangan global, misalnya di Myanmar, Ukraina, Semenanjung Korea, dan Timur Tengah," ujar Seam.

Intens

Permasalahan antara UE dan ASEAN terkait persyaratan CEPA kian intens di tahun 2023. Indonesia berusaha agar persoalan ini tidak bereskalasi sampai menimbulkan perang dagang. Pertemuan para menteri ekonomi ASEAN Agustus 2023 menggambarkan hal tersebut.

Baca juga: Geo-ekonomi dan Revitalisasi Kepemimpinan Indonesia

UE mengelompokkan negara-negara pengekspor komoditas ke dalam kategori tinggi, standar, dan rendah. Produk pertanian sawit, kopi, coklat, kedelai, karet, peternakan sapi, kertas, kedelai, dan semua produk turunan komoditas ini oleh UE dinilai sebagai penyebab deforestasi ataupun berisiko tinggi membuat perusakan hutan. Padahal, itu adalah komoditas unggulan ASEAN.

KOMPAS/ALBERTUS HENDRIYO WIDI

Delegasi Uni Eropa (UE) mengunjungi Hutan Harapan yang merupakan hutan hujan tropis yang direstorasi PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia di Kabupaten Batanghari, Jambi, Rabu (18/4/2018). Delegasi Uni Eropa meminta keseriusan seluruh pemangku kepentingan menjaga keragaman hayati hutan hujan tropis terutama dari perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit.

Industri di ASEAN, antara lain baja, nikel, semen, dan kaca terdampak oleh aturan mekanisme penyesuaian batas karbon. Tidak ada satu negara anggota ASEAN pun yang tidak terdampak peraturan UE.

Baca juga: ASEAN Memasuki Tahun Harap-harap Cemas

Gugus tugas gabungan Indonesia dan Malaysia sedang bernegosiasi dengan UE mengenai pemenuhan persyaratan penurunan deforestasi dan emisi karbon. Pada saat yang sama, juga harus ada jaminan bahwa UE mau memasukkan para petani kecil ke dalam rantai pasok mereka agar CEPA tidak hanya menguntungkan para pemodal besar. (Kompas, 10 Juli 2023)

Pakar ASEAN di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Khanisa Krisman, mengatakan bahwa keinginan UE untuk masuk ke KTT Asia Timur dan pertemuan para menhan ASEAN harus dimusyawarahkan dulu. Prinsip ASEAN adalah setiap anggota harus menyetujui usulan tersebut.

Baca juga: ASEAN Concord IV Terlalu Fokus Hal Praktis

"Intinya, ASEAN harus yakin dulu bahwa kerja sama dengan UE ini tidak berupa pakta pertahanan. Sebagai organisasi yang netral dan menentang perlombaan senjata, ASEAN tidak akan menyetujui pakta pertahanan apa pun," kata Khanis di Jakarta, Jumat (26/1/2024).