DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Mandatnya bukan menoleransi genosida.
Oleh
KRIS MADA
·2 menit baca
PTRI NEW YORK
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan, depan) menyampaikan pandangan Indonesia soal Palestina dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (23/1/2024) sore waktu New York, Amerika Serikat. Indonesia menegaskan, solusi dua negara dan Palestina merdeka harus diwujudkan.
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kembali menghadiri rapat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Di sela rapat, ia meninggalkan ruangan kala Wakil Tetap Israel Gilad Erdan berpidato.
Rapat digelar pada Selasa (23/1/2024) siang waktu New York atau Rabu dini hari WIB. Dalam video, terlihat Retno dan anggota delegasi Indonesia meninggalkan ruangan kala Erdan bersiap berpidato.
Setelah giliran Erdan selesai, Retno kembali ke ruangan. Di sana, ia duduk bersebelahan dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki.
”Mereka (Israel) tidak melihat warga kami sebagai kenyataan politik untuk hidup berdampingan. Hanya dipandang sebagai kelompok pengancam yang karenanya harus dimusnahkan, termasuk melalui genosida,” tutur Maliki sebagaimana disiarkan oleh televisi PBB.
KOMPAS
Kerabat dan keluarga para sandera Israel di Gaza menyerbu pertemuan komite parlemen Israel (Knesset), Senin (22/1/2024). Protes ini diluapkan karena tidak lagi ada upaya untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera dan pemerintah Israel hanya fokus pada penguasaan wilayah Gaza.
Retno mengatakan, Israel telah mengonfirmasi tujuannya untuk menghilangkan Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina. ”Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima,” ujarnya sebagaimana disiarkan oleh televisi PBB.
Ia juga mengingatkan, hampir 26.000 warga Palestina tewas sejak Israel menyerbu Gaza pada 8 Oktober 2023. Di sisi lain, kawasan menyikapi perang Gaza dengan perluasan perang.
Karena itu, Indonesia menekankan soal gencatan senjata segera dan permanen. Pasokan bantuan kemanusian harus mengalir tanpa terhambat.
Indonesia juga mendesak PBB menerima Palestina sebagai anggota penuh. Kini, Palestina berstatus pemantau.
Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa Resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan, berapa banyak yang telah dilaksanakan?
Indonesia juga mendesak embargo senjata ke Israel. ”Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah,” ujarnya.
Konsisten mendukung
Sidang Selasa merupakan debat terbuka ketiga DK PBB soal perkembangan Gaza. ”Indonesia hadir di ketiganya. Ini merupakan salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina,” ujar Retno.
PTRI NEW YORK
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pandangan Indonesia soal Palestina dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Selasa (23/1/2024) sore waktu New York, Amerika Serikat. Indonesia menegaskan, solusi dua negara dan Palestina merdeka harus diwujudkan.
DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Mandat organ utama PBB itu bukan menoleransi perang jika ada genosida.
”Piagam PBB secara jelas mengatur bahwa Resolusi DK PBB bersifat mengikat dan harus dilaksanakan. Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan, berapa banyak yang telah dilaksanakan?” tuturnya.
Ia menanyakan itu karena banyak resolusi terkait Palestina terus dilanggar. Sayangnya, tidak ada sanksi apa pun terhadap pelanggar. ”Ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?” ujarnya.
