Dunia Desak Israel Terima Solusi Dua Negara
Dunia mendorong Israel menyetujui solusi dua negara setelah perang Gaza demi perdamaian abadi di Timur Tengah.
JAKARTA, KOMPAS — Untuk menyelesaikan konflik Palestina, seruan solusi dua negara kembali menguat. Secara terpisah, seruan itu dikumandangkan oleh Indonesia, Jordania, Arab Saudi, dan Uni Eropa. Arab Saudi bahkan menegaskan tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel atau berkontribusi pada rekonstruksi Gaza tanpa ada upaya mewujudkan negara Palestina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal, Senin (22/1/2024), mengatakan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri debat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai Gaza dan melakukan sejumlah pertemuan dengan beberapa mitra menteri luar negeri demi mendorong solusi dua negara. Selain di DK PBB, Kemenlu juga mendorong solusi itu di Gerakan Non-Blok yang dihadiri Wakil Menlu RI Pahala Nugraha Mansury. Pahala memimpin tim Kemenlu pada KTT GNB Ke-19 di Kampala, Uganda.
Baca juga: Uni Eropa-Arab Upayakan Terobosan Israel-Palestina
Dalam pernyataan pers Kemenlu RI, Sabtu lalu, disebutkan, pada KTT GNB itu Indonesia mendesak GNB bersatu untuk mendesak gencatan senjata di Gaza dan mendorong proses perdamaian. Selain itu, Indonesia juga mendorong GNB mengupayakan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Langkah tersebut tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa GNB merupakan kekuatan politik yang sangat besar.
”Anggota GNB saat ini adalah 121 negara dengan jumlah penduduk sekitar 55 persen penduduk dunia. Dengan kekuatan sebesar ini, GNB harus mampu mengubah tata dunia agar lebih mencerminkan keadilan bagi semua,” kata Pahala.
Saat ini terdapat lima anggota GNB dalam keanggotaan tidak tetap DK PBB. Mereka diharapkan bisa menyuarakan posisi bersama GNB terkait Palestina.
Baca juga: Negara-negara Arab Desak AS Upayakan Gencatan Senjata di Gaza
Selain pertemuan KTT GNB, Pahala juga bertemu Menlu Palestina dan Menlu Afrika Selatan terkait isu Palestina. Pahala menekankan dukungan Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai solusi jangka panjang dan kemerdekaan. Indonesia juga mendukung gugatan Afsel terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ).
Secara terpisah, dalam pertemuan di Brussels, Belgia, Jordania juga menyerukan solusi dua negara. ”Satu-satunya jalan keluar dari kesengsaraan ini adalah solusi dua negara. Israel menentang seluruh dunia dan sudah saatnya dunia mengambil sikap,” kata Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Safadi kepada wartawan seusai pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, Senin.
Desakan agar Israel mewujudkan solusi dua negara juga datang dari para menlu Uni Eropa (UE). UE menegaskan, sekaranglah waktunya untuk membicarakan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Ke-27 menteri UE melakukan pertemuan dengan Menlu Israel Israel Katz, Menlu Palestina Riyad al-Maliki, Menlu Mesir Sameh Shoukry, Menlu Jordania Ayman Safadi, dan Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan.
Baca juga: Pusaran Konflik Israel-Palestina Seret Dunia dalam Situasi Rumit
”Apa solusi lain yang ada dalam pikiran Israel? Mau membuat seluruh rakyat Palestina pergi? Mau membunuh mereka? Perdamaian dan stabilitas tidak dapat dibangun hanya dengan cara militer. Israel menyebarkan kebencian dari generasi ke generasi,” kata Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell.
UE sedang berjuang mencapai sikap yang sama dalam konflik Gaza karena Jerman—pendukung setia Israel—menolak tuntutan gencatan senjata. Namun, khusus untuk solusi dua negara, semua negara anggota di UE mendukung.
”Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi. Belum ada alternatif lain,” kata Menlu Jerman Annalena Baerbock. Menlu Perancis Stephane Sejourne juga mengatakan, pembentukan negara Palestina adalah satu-satunya cara yang kredibel untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah.
Baca juga: Momentum Perdamaian Israel-Palestina
Menanggapi sikap mitra-mitranya, Katz menegaskan, Pemerintah Israel saat ini hanya fokus pada pemulangan sandera Israel dan memulihkan keamanan bagi rakyat Israel. ”Kami harus mengembalikan keamanan kami. Tentara kami berjuang dalam kondisi yang sangat sulit,” ujarnya.
Israel menolak
Seruan itu menguat justru setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak langkah damai yang diajukan Hamas. Netanyahu juga mengambil sikap yang lebih tegas terhadap isu kenegaraan Palestina dibandingkan dengan sebelumnya. Netanyahu akan tetap menuntut kendali keamanan penuh Israel atas seluruh wilayah barat Jordania.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Jumat lalu, sudah berbicara dengan Netanyahu tentang kemungkinan solusi untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka. Biden menyarankan alternatif solusi yang bisa diambil dengan melibatkan pemerintahan nonmiliter.
Akan tetapi, Netanyahu menentang pernyataan Biden tentang negara Palestina setelah konflik di Gaza berakhir. Biden dan Netanyahu tidak sepakat mengenai Palestina yang memiliki negara. Solusi itu dianjurkan Biden untuk mencapai perdamaian jangka panjang. Namun, Netanyahu tegas menentang tekanan dari dalam negeri dan internasional yang berusaha mengubah posisinya.
Baca juga: Palestina Terabaikan dalam ”Pesta” antara Dunia Arab dan Israel
Israel memandang seluruh wilayah Jerusalem sebagai ibu kotanya dan Tepi Barat sebagai pusat sejarah dan alkitabiah bagi masyarakat Yahudi. Israel sudah membangun sejumlah permukiman di kedua wilayah yang dihuni ratusan ribu pemukim Yahudi. Sementara Palestina menginginkan negara yang mencakup Gaza, Tepi Barat yang diduduki Israel, dan Jerusalem timur yang dianeksasi Israel, wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967. Perundingan perdamaian putaran terakhir gagal sekitar 15 tahun lalu.
Tolak normalisasi
Menyikapi posisi Israel itu, Arab Saudi menegaskan tidak akan membicarakan normalisasi hubungan dengan Israel. Hal ini ditegaskan Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan ketika diwawancarai oleh Fareed Zakaria dalam program Fareed Zakaria GPS di CNN, Minggu.
Baca juga: Mendambakan Solusi bagi Israel-Palestina
Sebelum serangan Hamas ke Israel, AS telah coba menjembatani pembicaraan penting tentang normalisasi hubungan Arab Saudi-Israel. Imbalannya, jaminan keamanan AS, bantuan untuk program nuklir sipil, dan bantuan penyelesaian konflik Israel-Palestina. (AP/AFP/REUTERS)