Kongres AS Tuding Biden Lancarkan Serangan Ilegal ke Yaman

Hanya Kongres yang berhak menyatakan perang. Setiap serangan ke luar negeri harus atas persetujuan Kongres AS.

AP/UK MINISTRY OF DEFENCE

Kapal perang Inggris, HMS Diamond, menembakkan rudal dari Laut Merah pada Rabu (10/1/2024). Sasaran rudal itu adalah pesawat nirawak berpeledak yang diterbangkan kelompok Houthi dari Yaman. Pada Jumat (12/1/2024), As dan Inggris mengumumkan menyerang sejumlah fasilitas Houthi di Yaman.

WASHINGTON DC, JUMAT — Sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat bereaksi keras terhadap perintah serangan udara ke Yaman. Mereka menuding Presiden Amerika Serikat Joe Biden melanggar konstitusi. Sementara sebagian anggota Kongres menilai serangan itu seharusnya dilancarkan sejak dulu.

Biden mengumumkan serangan AS dan Inggris ke Yaman pada Jumat (12/1/2024). Selepas pengumuman itu, sejumlah anggota Kongres AS dari Demokrat ataupun Republikan mengungkap kemarahan.

Setidaknya tiga anggota Partai Demokrat, partai pengusung Biden, menuding Biden melanggar konstitusi. Sebab, Biden memerintahkan serangan itu tanpa persetujuan Kongres. Tudingan diungkap Rashida Tlaib, Ro Khana, dan Cori Bush. Tudingan itu disampaikan secara terbuka melalui media sosial.

Baca juga AS-Inggris Gempur Kota-kota di Yaman

Mereka menyebut serangan ke kelompok Houthi di Yaman menjadi ilegal. Sebab, Kongres tidak mengesahkan serangan itu.

”(Perintah) Serangan Presiden di Yaman tidak konstitusional. Lebih dari sebulan ia berunding dengan mitra internasional untuk merencanakan (serangan) tersebut. Akan tetapi, dia (Biden) tidak pernah ke Kongres untuk mencari pengesahan seperti disyaratkan dalam pasal I konstitusi,” tulis anggota fraksi Demokrat di DPR AS, Ro Khana, di media sosial.

Ia menegaskan, serangan ke kelompok Houthi di Yaman harus mendapat persetujuan Kongres terlebih dulu. Apalagi, serangan itu berpotensi membuat AS terlibat lebih dalam konflik di Timur Tengah.

KOMPAS

Houthi kembali melancarkan salah satu serangan terbesar di Laut Merah dengan meluncurkan setidaknya 21 pesawat nirawak dan rudal sekaligus, pada Rabu (10/1/2024). Serangan ini membuat militer AS dan Inggris turun tangan untuk menghalau serangan yang menyasar kapal-kapal niaga tersebut.

Ia mengingatkan, undang-undang Perang AS hanya mengizinkan Presiden AS melibatkan AS dalam pertempuran setelah ada pengesahan Kongres. Presiden juga dapat melancarkan serangan hanya jika AS sedang diserang.

Sejumlah politisi Republikan setuju dengan Khana. Senator Republikan dari Utah, Mike Lee, serta anggota Fraksi Republikan di DPR AS, yakni Anna Paulina Luna dan Thomas Massie, mendukung Khana. ”Kita tidak mendeklarasikan perang. Biden harus ke Kongres,” kata Luna.

Biden mau mendanai perang di Ukraina, mengendalikan perang di Israel, mempersenjatai Taiwan, dan bersiap perang dengan China, dan sekarang mau berperang di Timur Tengah.

Sejawat Luna di fraksi, Marjorie Taylor Green, menguatkan pendapat Khana dan Luna. ”Presiden harus meminta izin Kongres sebelum berperang. Biden tidak memutuskan sendiri mengebom Yaman. Bagaimana kondisi Menteri Pertahanan Lloyd Austin? Masih terbaring di rumah sakit,” ujarnya.

Baca juga Menhan AS Jadi Sorotan karena ”Menghilang” Tiga Hari

Ia menyinggung fakta Austin masuk rumah sakit sejak 1 Januari 2024. Belum ada kabar Austin sudah keluar RS.

Banyak konflik

Greene menuding Biden melibatkan AS dalam terlalu banyak konflik. ”Biden mau mendanai perang di Ukraina, mengendalikan perang di Israel, mempersenjatai Taiwan dan bersiap perang dengan China, dan sekarang mau berperang di Timur Tengah?” lanjut Greene.

Serangan udara ini tidak disahkan Kongres. Konstitusi amat jelas, hanya Kongres yang berhak mengesahkan keterlibatan militer dalam konflik di luar negeri. Setiap presiden harus ke Kongres dulu dan meminta pengesahan, apa pun partainya.

Sejumlah anggota Fraksi Demokrat di DPR AS juga menolak serangan ke Yaman yang tidak disetujui Kongres. Mark Pocan mengatakan, AS tidak bisa mengambil risiko terlibat dalam konflik panjang tanpa pengesahan Kongres.

”Serangan udara ini tidak disahkan Kongres. Konstitusi amat jelas, hanya Kongres yang berhak mengesahkan keterlibatan militer dalam konflik di luar negeri. Setiap presiden harus ke Kongres dulu dan meminta pengesahan, apa pun partainya,” kata Demokrat dari Oregon, Val Hoyle.

AFP/MOHAMMED HUWAIS

Warga Sanaa, Yaman, menyatakan dukungan kepada Palestina, Kamis (11/1/2024). Pada Jumat (12/1/2024), sejumlah lokasi di Yaman diserang Amerika Serikat dan Inggris.

Sejawatnya di fraksi, Summer Lee, juga menekankan, Biden harus meminta persetujuan Kongres. Konstitusi berlaku dan harus dipatuhi presiden dari partai apa pun.

Dukung serangan

Tidak semua anggota Kongres menolak serangan itu. Sebagian malah menilai serangan itu seharusnya dilancarkan dari dulu. Sebab, ulah Houthi mengganggu keamanan pelayaran Laut Merah yang penting bagi perekonomian AS dan sekutunya.

”Serangan ini diperlukan, layak, dan bukan peningkatan (ketegangan). Presiden Biden bertindak tepat. Serangan Houthi mengancam ekonomi global dan meningkatkan risiko perluasan perang. Mengurangi risiko konflik regional adalah prioritas,” kata anggota Fraksi Demokrat AS, Seth Moulton.

Dukungan juga ditunjukkan Republikan dari Ohio, Max Miller. ”Serangan udara terhadap kaki tangan Iran ini tertunda lama. AS harus menanggapi dengan keras pada serangan terhadap warga Amerika atau kepentingan kita, termasuk kebebasan berlayar,” ujarnya.

Senator Oklahoma, Markwayne Mullen, juga mendukung serangan itu. ”Pertunjukan kekuatan pada kaki tangan Iran yang mengancam kapal AS di Laut Merah adalah hal yang telat. Semakin cepat pemerintahan ini menerapkan kedamaian lewat politik luar negeri yang kuat, semakin aman kita,” ujarnya. (AFP/REUTERS/AP)