AS Keberatan, DK PBB Kembali Tunda Voting Gencatan Senjata Gaza
DK PBB belum juga sepakat soal resolusi untuk gencatan senjata di Gaza. Pemungutan suara tak kunjung terlaksana.
Warga Palestina yang terluka karena serangan bom di Jalur Gaza tengah dirawat di RS Deir al-Balah di Jalur Gaza, Selasa (20/12/2023). Di tengah masih terhambatnya berbagai upaya diplomasi, penderitaan warga Gaza karena serangan Israel semakin berat.
NEW YORK, RABU — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menunda pemungutan suara untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza karena keberatan Amerika Serikat. Keberatan AS terkait istilah penghentian permusuhan serta proses pemeriksaan truk pembawa bantuan kemanusiaan.
Pemungutan suara untuk gencatan senjata di Gaza ditunda pada Senin, kemudian diundur lagi pada Rabu (20/12/2023). Penundaan disebabkan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) masih bernegosiasi untuk menghindari veto AS lagi.
Baca juga: Dewan Keamanan Berupaya Keras Hindari Veto AS
AS juga masih keberatan seputar pengakuan terhadap hak Israel untuk membela diri terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu dibalas Israel dengan gempuran ke Gaza yang hingga saat ini telah berlangsung 76 hari.
”Kami masih mempelajari modalitas resolusi tersebut. Penting bagi kami agar seluruh dunia memahami apa yang dipertaruhkan di sini serta apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober dan bagaimana Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri terhadap ancaman-ancaman tersebut,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby.
Anggota DK PBB menggelar rapat di tengah jeda pertemuan di Markas Besar PBB di New York, AS, Selasa (19/12/2023) waktu setempat. Akibat keberatan AS, DK PBB terus menunda pemungutan suara untuk resolusi gencatan senjata di Gaza.
Pemungutan suara DK PBB untuk resolusi yang disponsori Uni Emirat Arab itu awalnya dijadwalkan pada Selasa pukul 17.00 waktu setempat. Namun, pertemuan itu akhirnya dibatalkan karena AS meminta lebih banyak waktu. Pemungutan suara terbaru dijadwalkan berlangsung setelah pengarahan terbuka, diikuti konsultasi tertutup mengenai misi politik PBB di Afghanistan pada Rabu pagi.
Baca juga: Jajaki Gencatan Senjata, Ketua Hamas ke Mesir, Bos Mossad Temui PM Qatar-CIA
Rancangan resolusi yang dibahas pada Senin pagi menyerukan penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan. Akan tetapi, naskah itu diubah lagi pada Selasa pagi. Pernyataan tersebut diperlunak dalam rancangan baru yang menyerukan penghentian segera permusuhan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan. Selain itu, untuk mengambil langkah-langkah mendesak menuju penghentian permusuhan yang berkelanjutan.
Kami masih mempelajari modalitas resolusi tersebut. Penting bagi kami agar seluruh dunia memahami apa yang dipertaruhkan di sini serta apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober dan bagaimana Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri terhadap ancaman-ancaman tersebut.
Keberatan AS kali ini diduga terkait dua perkara, yaitu istilah penghentian permusuhan serta pemeriksaan truk pembawa bantuan kemanusiaan oleh tim dari PBB. Menurut sumber diplomat yang tak mau disebut identitasnya, di masa lalu, AS menentang pernyataan mengenai penghentian permusuhan. Diplomat itu menyampaikan sampai sekarang istilah ini masih menjadi masalah bagi AS.
Resolusi tersebut juga menyerukan agar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres membentuk mekanisme pemantauan pengiriman bantuan ke Gaza. Para diplomat mengatakan, hal ini juga menjadi masalah bagi AS karena mengabaikan pemeriksaan bantuan Israel yang memasuki wilayah tersebut.
Warga Palestina yang terluka karena serangan bom di Jalur Gaza tengah dirawat di RS Deir al-Balah di Jalur Gaza, Selasa (20/12/2023). Di tengah masih terhambatnya berbagai upaya diplomasi, penderitaan warga Gaza karena serangan Israel semakin berat.
Pada 8 Desember, AS memveto resolusi DK PBB yang didukung oleh hampir semua anggota dewan lainnya. Veto AS itu juga bertentangan dengan puluhan negara lain yang menuntut jeda kemanusiaan segera di Gaza. Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara menyetujui resolusi serupa pada 12 Desember dengan hasil 153 setuju, 10 menolak, dan 23 abstain.
Baca juga: Gaza Luluh Lantak, Pertempuran Meluas ke Negara Lain
Sebelumnya, pada 15 November, DK PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang dalam pertempuran tersebut. Resolusi ini juga menyerukan pengiriman bantuan tanpa hambatan kepada warga sipil dan pembebasan semua sandera tanpa syarat. AS memilih abstain dalam resolusi tersebut.
AS telah berulang kali menyerukan kecaman atas serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan. Negara adidaya itu juga telah menyerukan pengakuan atas hak Israel untuk membela diri. Pengakuan hak Israel untuk membela diri ini belum termasuk dalam resolusi apa pun yang telah diadopsi DK PBB.
Truk pembawa bantuan kemanusiaan memasuki perbatasan Kerem Shalom di perbatasan Israel dan Jalur Gaza, Minggu (17/12/2023). Pemeriksaan truk bantuan kemanusiaan menjadi salah satu keberatan AS yang menghalangi pemungutan suara di DK PBB untuk menyerukan gencatan senjata di Gaza.
Dalam pengarahan dengan para duta besar, Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan, Israel siap untuk jeda kemanusiaan lagi dan bantuan kemanusiaan tambahan untuk memungkinkan pembebasan sandera. Namun, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk PBB Lana Nusseibeh mengatakan, resolusi baru harus memuat lebih banyak hal dibandingkan dengan resolusi 15 November.
Resolusi DK PBB dinilai penting karena mengikat secara hukum meski dalam praktiknya banyak pihak memilih untuk mengabaikannya. Sementara resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum meski resolusi-resolusi tersebut merupakan barometer penting bagi opini dunia.
Upaya diplomasi
Selain di PBB, upaya diplomasi dan negosiasi untuk meredakan konflik di Gaza juga terus berlangsung antarnegara. Pada Rabu siang, pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tiba di Kairo, Mesir, untuk memimpin delegasi Hamas untuk bertemu dengan Kepala Intelijen Mesir Abbas Kamel.
Petinggi Hamas Palestina, Ismail Haniyeh, berjabat tangan dengan Kepala Intelijen Mesir Khaled Fawzi di Gaza City, 3 Oktober 2017.
Sumber Hamas menjelaskan, pembicaraan Hamas dan Mesir akan fokus pada penyaluran bantuan kemanusiaan, penarikan tentara Israel dari Jalur Gaza, serta pemulangan warga Gaza yang selama ini menjadi pengungsi ke kota-kota dan desa-desa asal mereka di Gaza utara. Kunjungan Haniyeh ke Mesir ini merupakan yang kedua kali sejak perang Hamas-Israel meletus.
Tekanan terhadap Israel terkait serangan di Gaza terus meningkat. Pada Rabu, Malaysia resmi melarang kapal kargo berbendera Israel berlabuh di pelabuhannya. Larangan itu merupakan respons negeri jiran atas tindakan Israel di Gaza yang menurut mereka mengabaikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Larangan juga berlaku untuk kapal-kapal yang menuju Israel.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyoroti perusahaan pelayaran terbesar Israel, ZIM. Kabinet Malaysia mengizinkan ZIM untuk merapatkan kapalnya di pelabuhan Malaysia pada 2002. Pernyataan pada Rabu itu mencabut izin tersebut. ”Pemerintah Malaysia memutuskan untuk memblokade dan melarang perusahaan pelayaran ZIM yang berbasis di Israel untuk berlabuh di pelabuhan mana pun di Malaysia,” kata Anwar.
Baca juga: Untuk Amankan Laut Merah, AS Pilih Perangi Houthi daripada Dorong Gencatan Senjata di Gaza
Kapal kargo Galaxy Leader terlihat di Pelabuhan Koper di Slovenia pada 16 September 2008. Kapal yang terkait dengan Israel itu sempat ditahan Houty di Laut Merah di kawasan Yaman.
Anwar mengatakan Malaysia yakin perdagangannya tidak akan terpengaruh oleh keputusan tersebut. Sejauh ini, Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Larangan berlabuh untuk kapal berbendara Israel ataupun kapal yang menuju Israel di seluruh wilayah Malaysia ini menambah tekanan terhadap industri logistik setelah kelompok Houthi juga mengancam semua kapal terkait Israel dan sekutunya yang melintasi Laut Merah. Akibat tingginya ancaman, sejumlah armada logistik terbesar dunia telah menyatakan tak akan melewati jalur Laut Merah tersebut. (AP/AFP/REUTERS)
