Komnas Perempuan Serukan Perlindungan Maksimal kepada Perempuan dan Anak di Gaza
Sejumlah organisasi terus menyampaikan seruan penghentian peperangan yang menewaskan warga sipil, termasuk para kaum rentan.
Oleh
SONYA HELLEN SINOMBOR
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan menyatakan keprihatinan dan duka mendalam terhadap jatuhnya korban dari warga sipil terutama perempuan dan anak-anak di Gaza. Solidaritas global dibutuhkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar para pengungsi, khususnya kelompok rentan, anak-anak, perempuan, disabilitas dan lanjut usia.
Demikian ”Seruan untuk Hentikan Kejahatan Kemanusiaan, Lindungi Warga Sipil Khususnya Perempuan, Disabilitas dan Anak-anak” dari Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Rabu (13/12/2023) di Jakarta, yang disampaikan komisioner Rainy Hutabarat, Veryanto Sitohang, dan Imam Nahei.
Menurut Komnas Perempuan tewasnya banyak korban anak dan perempuan dalam konflik di Gaza, menunjukkan pengabaian aturan Hukum Humaniter Internasional. Aturan tersebut mengamanatkan pencegahan jatuhnya korban-korban nonkombatan dan perlindungan warga sipil.
Para penyintas konflik khususnya kelompok rentan tak hanya kehilangan orang-orang terkasih. Mereka juga mengalami kehancuran harta benda, berbagai bentuk kekerasan termasuk berbasis jender, dan pelanggaran hak-hak asasi. Selain itu, mereka kehilangan akses pada pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan sumber ekonomi, air bersih, dan lingkungan hidup yang aman.
”Komnas Perempuan mendorong pasukan keamanan internasional memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan dan anak, termasuk perempuan pembela hak asasi manusia dari serangan yang mengakibatkan luka-luka dan kematian,” ujar Rainy Hutabarat.
Menurut data Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN OCHA) pada 8 Desember 2023, kurang lebih 17.177 warga Palestina meninggal (70 persen adalah perempuan atau mencapai 5.153 orang) dan anak (7.729 orang), serta 46.000 orang terluka, 52.000 rumah dan bangunan rusak, 46.000 orang terluka, dan 1.93 juta menjadi pengungsi di Gaza (hampir dari 85 persen populasi).
Sementara korban warga sipil di pihak Israel (1.200 orang meninggal dan 5.431 terluka). Data PBB juga menyebutkan hampir 200 orang petugas medis, 102 orang staf PBB, 41 orang jurnalis, dan perempuan (pembela) hak asasi manusia menjadi korban. Pelanggaran HAM di wilayah ini terus memburuk dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhir.
Komnas Perempuan juga mengkhawatirkan dampak lain dari memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza.
Menurut Veryanto, pemantauan Komnas Perempuan atas pemberitaan media massa mencatat kedua pihak berkonflik saling menyangkal jumlah korban. Pada saat bersamaan, proses pendataan menghadapi tantangan infrastruktur yang hancur menghambat lalu lintas komunikasi dan informasi dan masih banyak korban yang tertimbun bangunan-bangunan rubuh.
Menyikapi situasi ini, Komnas Perempuan turut menyerukan agar kedua pihak menghentikan penyangkalan data korban konflik. Setiap pihak perlu memastikan penanganan yang optimal, khususnya anak-anak dan perempuan, serta skema perlindungan termasuk lokasi-lokasi pengungsian untuk mencegah bertambahnya jumlah korban.
Komnas Perempuan juga mengkhawatirkan dampak lain dari memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Penggunaan ”perang tiada henti” dan pengabaian pada hukum kemanusiaan internasional dikhawatirkan akan memicu peningkatan kebencian, ancaman, intoleransi, dan bahkan serangan terorisme di berbagai belahan dunia.
Komnas Perempuan mengecam sikap negara adidaya yang justru membiarkan perang berlangsung dan korban terus berjatuhan. Karena itu, Komnas Perempuan mendukung dan mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus menggalang dukungan global agar segera menyepakati gencatan senjata dan menghentikan perang serta memberikan bantuan kemanusiaan dengan perhatian khusus pada kelompok yang memiliki kerentanan berlapis.
Bantuan kemanusiaan
Terkait bantuan kemanusiaan, Indonesia terus aktif mengirim bantuan. Akhir November 2023, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendampingi Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan tahap kedua untuk warga Palestina di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Muhadjir menegaskan, bangsa Indonesia akan terus berkomitmen meringankan beban penderitaan warga Palestina, mengingat besarnya dampak dan kerugian atas perang terbuka yang dilakukan antara Hamas dan Israel. ”Bantuan ini adalah salah satu wujud solidaritas, kepedulian, kedermawanan dan komitmen Bangsa Indonesia terhadap nilai kemanusiaan,” ujar Muhadjir.
Bantuan dari pemerintah, masyarakat, dan korporasi Indonesia, berisi obat-obatan, perlengkapan rumah sakit, dan kebutuhan lainnya dengan berat total sebanyak 21 ton. Bantuan diangkut menggunakan dua pesawat dan dikirimkan melalui Bandar Udara El Arish yang berlokasi di Mesir sebelum nantinya diberikan kepada warga Palestina di Gaza.