Aktivis Perempuan Serukan Penghentian Pelanggaran HAM pada Perempuan

Kekerasan terus mendera perempuan di berbagai belahan dunia, tanpa jeda waktu.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI (RAD)

Para pegiat hak-hak perempuan mengikuti aksi 500 Langkah Awal Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020). Aksi tersebut merupakan bagian dari Kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan untuk mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Komnas Perempuan mendesak legislatif untuk menjadikan RUU PKS yang menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual agar masuk dalam Prolegnas 2021.

JAKARTA, KOMPAS — Dalam rangkaian 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan atau HAKTP tahun 2023 yang diperingati secara global setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember, aktivis dari berbagai organisasi perempuan di Tanah Air menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan praktik pelanggaran hak asasi manusia pada perempuan, termasuk anak-anak.

Suara aktivis perempuan disampaikan Gerakan Perempuan dan Organisasi Masyarakat Sipil diwakili Perempuan Mahardhika, JALA PRT, FAMM Indonesia, YAPPIKA–World March of Women, Marsinah.iD, Perhimpunan Jiwa Sehat, LBH Jakarta, Sanggar SwarA, Konde.co, dan Arus Pelangi, pada konferensi pers, Minggu (26/11/2023), secara daring.

Mereka menyampaikan pentingnya solidaritas gerakan lintas organisasi dan sektor, lintas jender, serta lintas negara sebagai kekuatan untuk menghentikan eksploitasi tenaga kerja dan alam serta mewujudkan penegakan HAM bagi setiap orang. Mereka juga mendesak pengakhiran perang, menghentikan kekerasan terhadap perempuan, dan menghentikan kriminalisasi aktivis pembela HAM.

Baca juga: Bersuara Bersama Korban, Putuskan Rantai Kekerasan pada Perempuan

Mutiara Ika dari Perempuan Mahardhika menyatakan, hingga kini perjuangan untuk meraih kedaulatan perempuan atas tubuh, pikiran, dan tenaga kerjanya masih jauh dari selesai. Bahkan, perampasan kedaulatan perempuan secara brutal hingga kini masih terjadi di seluruh dunia. Tidak adanya kedaulatan menjadikan perempuan selalu menjadi target kekerasan baik di rumah, tempat kerja, komunitas, maupun negaranya.

Perampasan hak berdaulat perempuan juga terlihat sangat nyata dalam serangan bom udara yang menewaskan sekitar 13.000 jiwa rakyat Palestina yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

”Di tingkat nasional, kejahatan sunyi menyasar dan mengancam tubuh perempuan yang mewujud dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dampak KDRT tidak hanya di rumah, tetapi juga berpengaruh saat perempuan bekerja,” ujar Mutiara.

Kebijakan pembangunan yang tidak adil telah merebut ruang hidup perempuan atas tubuhnya sendiri.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati bersama masyarakat melakukan senam saat acara jalan sehat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (25/9/2022). Acara yang dilaksanakan saat hari bebas kendaraan bermotor itu sekaligus sebagai sarana untuk menyosialisasikan gerakan "Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak".

Sementara Soka Handinah dari World March of Women menyatakan, kebijakan pembangunan yang tidak adil telah merebut ruang hidup perempuan atas tubuhnya sendiri, tenaga kerja dianggap murah bahkan tidak diakui, juga terjadi penggusuran tanah sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.

Baca juga: Mari Bersama Putuskan Rantai Kekerasan pada Perempuan

Citra Referandum, Direktur LBH Jakarta, mengungkapkan, ketidakadilan berbasis jender sampai hari ini masih mengekang dan mengancam perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, LBH Jakarta menangani sekitar 100 kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam berbagai bentuk.

Adapun Echa dari Arus Pelangi mengatakan, kekerasan berulang yang dialami transpuan juga terjadi ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual dan melapor ke polisi. Pertanyaan polisi justru mengarah pada identitas jender, bukan kasusnya.