Perjuangan mendapatkan payung hukum perlindungan pekerja rumah tangga kembali terhenti. Meski demikian, para PRT tak berhenti dan terus mengetuk pintu hati pimpinan DPR agar segera mengesahkan undang-undang tersebut.

Kekerasan berbasis jender secara daring membayangi perempuan di Indonesia ataupun di dunia. Karena itu, komitmen dan upaya untuk menciptakan ruang yang aman bagi perempuan saat mengakses teknologi digital sangat penting.

Kekerasan yang dialami perempuan pekerja migran Indonesia di berbagai negara terjadi dari tahun ke tahun. Kehadiran negara penting untuk melindungi mereka, termasuk memastikan adanya pemulihan saat pulang ke Tanah Air.

Kekerasan terhadap perempuan tak pernah berjeda. Bahkan, modusnya semakin beragam. Kekerasan seksual berbasis daring pun menjadi ancaman terbesar saat ini.

Kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat jumlahnya. Seiring layanan yang perlu terus ditingkatkan, kelembagaan Komnas Perempuan pun perlu diperkuat secara kelembagaan. Terkait itu, Presiden Jokowi mendukung.

Kehadiran UU PPRT sudah dinantikan. Karena itu, berbagai kalangan terus mendorong DPR segera mengesahkan UU PPRT untuk melindungi PRT dari berbagai kekerasan serta memberi kepastian hukum bagi PRT dan pemberi kerja.

Kendati hampir dua dekade terhenti di Bamus DPR, harapan disahkannya RUU PPRT menjadi UU hingga kini terus diperjuangkan. Tinggal persetujuan pimpinan DPR, maka proses legislasi RUU PPRT bisa berlanjut.

Tak kenal lelah, Itulah yang dilakukan PRT selama hampir 19 tahun. Hingga kini mereka terus berjuang mendorong DPR agar segera membahas dan menetapkan RUU PPRT sebagai UU PPRT yang mengakui profesi PRT.