Turki Gantung Swedia
Komisi Urusan Luar Negeri Turki menunda pemungutan suara ratifikasi aksesi keanggotaan NATO Swedia. Perubahan sikap Swedia dinilai belum cukup.
ANKARA, JUMAT — Parlemen Turki memutuskan menunda pengambilan keputusan soal keanggotaan Swedia di Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Tanpa persetujuan Turki, Swedia tidak akan bisa diterima di aliansi militer itu.
Parlemen Turki, Majelis Agung Nasional, bersidang untuk membahas rancangan undang-undang persetujuan Ankara atas keanggotaan Stockholm, Kamis (16/11/2023). Setelah dua jam, sidang pemungutan suara untuk pengesahan RUU itu ditunda.
Keputusan itu kembali menggantung status keanggotaan Swedia di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Juli lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setuju Turki mulai membahas lamaran Swedia ke NATO.
Persetujuan diberikan setelah Erdogan bertemu Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson di Vilnius, Litunia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memfasilitasi pertemuan itu.
Baca juga : Turki Setuju Swedia Jadi Anggota NATO
Kini, dengan keputusan majelis, Turki kembali menunda persetujuan untuk keanggotaan Swedia di NATO. Peraturan di NATO mengharuskan penerimaan calon anggota baru harus disetujui seluruh anggota lama. Bukan hanya lama, Turki juga memiliki pasukan terbesar kedua di NATO setelah Amerika Serikat.
Majelis tidak menyebut kapan akan ada sidang lanjutan soal keanggotaan Swedia di NATO. Komisi Luar Negeri pada Majelis Agung Nasional menyatakan, para anggota majelis tidak mendapat penjelasan dari Stokcholm. Karena itu, pembahasan RUU tidak dilanjutkan.
”Agar semua anggota parlemen kami menyetujui keanggotaan Swedia di NATO, mereka harus sepenuhnya yakin. Kami akan membahas semua ini dalam pertemuan komisi (berikutnya),” kata Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Turki Fuat Oktay.
Komisi Luar Negeri membuka peluang mengundang Duta Besar Swedia di Ankara, Staffan Herrström, dalam sidang dengar pendapat selanjutnya. Komisi membuka peluang agar Herrström bisa menjelaskan kepada anggota parlemen. Komisi tidak menyebut hal apa saja yang perlu dijelaskan Stockholm kepada majelis.
Persetujuan keanggotaan Swedia, menurut Oktay, bisa jadi dilakukan dengan mayoritas tipis. Persetujuan cukup diberikan separuh peserta rapat yang dinyatakan kuorum.
Alasan penundaan
Politisi Partai Keadilan Turki, Ali Sahin, menyebut majelis menghargai perluasan NATO. ”Namun, kita harus menghilangkan beberapa kontroversi dalam pikiran kita. Swedia telah menjadi tempat yang aman, atau surga, bagi beberapa organisasi teroris,” ujar politisi partai pengusung Erdogan itu.
Majelis, khususnya Partai Keadilan, menghargai langkah-langkah Swedia dalam menanggapi keberatan Turki. Akan tetapi, keberatan itu dinilai belum cukup.
Turki, antara lain, meminta pembatasan impor senjata dari sesama NATO dan Eropa Barat dicabut. Pembatasan itu menggagalkan upaya Turki membeli sejumlah persenjataan buatan Barat. Sejauh ini, Finlandia dan Swedia, juga Kanada dan Belanda, setuju melonggarkan pembatasan ekspor persenjataan ke Turki.
Ankara, antara lain, ingin membeli 40 jet tempur F-16, 900 rudal, dan 800 bom dari Amerika Serikat. Turki mau F-16 Viper blok 70/72. Ankara juga mau meningkatkan kemampuan 79 F-16 yang dibeli beberapa tahun lalu. Ankara menyiapkan setidaknya 20 miliar dollar AS untuk belanja itu.
Presiden AS Joe Biden disebut mengaitkan penerimaan Swedia-Finlandia di NATO dengan persetujuan penjualan senjata AS ke NATO. Kongres AS juga menegaskan, tidak akan mengizinkan ekspor berbagai persenjataan itu sampai Turki setuju menerima Swedia dan Finlandia di NATO.
Baca juga Kesempatan Swedia Bergabung dengan NATO Makin Terancam
Oktay mengatakan, sikap Majelis Agung Nasional akan bergantung pada sikap Kongres AS. Jika Kongres AS menolak menyetujui penjualan senjata ke Turki, Majelis Agung Nasional juga akan menolak menyetujui keanggotaan Swedia di NATO. ”Mereka punya Kongres, kami punya majelis,” katanya.
Selain soal persenjataan, Ankara juga mempermasalahkan keberadaan imigran Turki di Swedia. Ankara meminta Stockholm menindaklanjuti keresahan Turki soal Partai Pekerja Turki (PKK) dan FETO. Menurut hukum Turki, PKK dan kelompok sejenis adalah organisasi teror. Sementara FETO diburu karena dituding berusaha mengudeta pemerintahan Erdogan.
Stockholm dinilai melindungi penduduk PKK dan FETO yang lari dari Turki ke Swedia. Turki ingin Swedia serius mengatasi orang-orang itu.
Perubahan sikap
Dalam pernyataan terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Turki Burak Akcapar menyebut bahwa ada perubahan pandangan dan sikap Swedia dalam banyak hal. Pandangan Swedia terutama dinilai berubah soal sejumlah keberatan Turki.
”Swedia telah mengubah konstitusi dalam perang melawan terorisme. Swedia telah mengambil langkah nyata untuk memerangi terorisme, termasuk aktivitas dan pendanaan PKK,” ujarnya sebagaimana dikutip Anadolu Agency.
Akcapar mengatakan, komitmen Swedia dan Finlandia harus diapresiasi. Kedua negara Nordik itu setuju mencegah kegiatan pendanaan dan perekrutan PKK, tidak mendukung FETO dan PKK/PYD, serta menggunakan hukum untuk memerangi terorisme.
Finlandia-Swedia juga mencabut pembatasan proses ekstradisi dan deportasi ke Turki. Kedua negara itu juga setuju mengurangi hambatan ekspor industri pertahanan. Swedia dinilai semakin memahami kerisauan Turki soal isu-isu keamanan domestik.
Akcapar menyebut, Swedia penting untuk keamanan NATO dan Turki. ”Kami percaya bahwa aksesi Swedia ke NATO akan membuat kawasan Atlantik Eropa lebih aman, berkontribusi pada pengembangan lebih lanjut hubungan bilateral dengan Turki berdasarkan ikatan dan tanggung jawab aliansi, dan khususnya berkontribusi pada pengembangan kerja sama di industri pertahanan,” ujarnya. (AFP/REUTERS)