Kesempatan Swedia Bergabung dengan NATO Makin Terancam
Pemerintah Swedia diselamatkan anggota parlemen keturunan Kurdi dengan janji mendukung kemerdekaan Kurdistan. Ini memperkecil peluang Swedia Masuk NATO.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
STOCKHOLM, RABU — Pemerintahan Swedia di bawah Perdana Menteri Magdalena Andersson untuk kedua kali berhasil lolos dari mosi tidak percaya yang berisiko membubarkan mereka. Kali ini, penentu keputusan ada di tangan seorang anggota parlemen keturunan Kurdi. Peristiwa ini akan mempersulit upaya Swedia untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO karena lamaran mereka ditolak oleh Turki.
Pemungutan suara anggota parlemen berlangsung pada Selasa (7/6/2022). Dari total 349 orang anggota parlemen, perlu 175 suara untuk menjadikan suatu keputusan sah. Mosi ini dilayangkan parlemen kepada Menteri Hukum Swedia Morgan Johansson atas tuduhan gagal menciptakan Swedia yang aman.
Parlemen menyoroti meningkatnya kejahatan akibat geng-geng kriminal. Dalam 20 tahun terakhir, terjadi 30 kasus penembakan fatal. Parlemen menyalahkan pemerintah yang saat ini dipimpin Partai Sosial Demokrat karena terlalu lunak dalam kebijakan imigrasi. Menurut oposisi, para imigran adalah penyebab kejahatan meningkat dan Swedia harus lebih ketat dalam mengizinkan orang-orang yang hendak masuk mencari suaka, termasuk pengungsi.
PM Andersson pekan lalu mengumumkan, jajaran kabinetnya akan mundur dari pemerintahan jika mosi tidak percaya terhadap Johansson berhasil. Pada November 2021, ketika Andersson baru dilantik, ia dipaksa mundur karena mitra koalisi Partai Sosial Demokrat, yaitu Partai Hijau, memutuskan keluar dari kabinet lantaran tidak setuju dengan rencana anggaran parlemen. Akan tetapi, Raja Swedia Carl XVI Gustaf sehari setelahnya segera melantik Andersson menjadi perdana menteri sehingga ia kembali memimpin negara.
Dilansir dari surat kabar The Local, dalam pemungutan suara untuk melengserkan Johansson, oposisi mengumpulkan 174 suara atau kurang satu suara dari aturan pengesahan mosi. Sebanyak 70 anggota parlemen memlilih tidak memberi suara. Selain itu, ada delapan orang yang meninggalkan ruangan sidang parlemen.
Penentu kegagalan mosi itu adalah anggota parlemen independen, Amineh Kakabaveh, yang merupakan keturunan Kurdi. Sekretaris Jenderal Partai Sosial Demokrat Tobias Baudin secara terbuka mendekati Kakabaveh dan menjanjikan Pemerintah Swedia mendukung kemerdekaan Kurdistan apabila Kakabaveh tidak menggunakan hak pilihnya di pemungutan suara.
”Saya harus mengakui, walaupun pemerintah selamat dari mosi tidak percaya, peristiwa ini sangat berpengaruh dengan kesempatan kita bergabung dengan NATO,” kata Andersson kepada The Local.
Untuk diterima sebagai anggota organisasi ini, 30 negara anggota NATO harus bersepakat secara bulat. Sejauh ini, Turki menolak lamaran Swedia dan Finlandia dengan alasan kedua negara itu memberi suaka kepada anggota kelompok teroris dan separatis, termasuk dari kelompok etnis Kurdi. Turki akan memberi lampu hijau dengan syarat Swedia dan Finlandia mengekstradisi orang-orang tersebut.
Partai Sosial Demokrat mendukung Partai Demokrasi Persatuan Suriah yang berada di Suriah bagian utara. Partai ini mendeklarasikan wilayahnya sebagai wilayah otonom. Permasalahannya, partai ini dinilai sebagai bagian dari Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Turki ataupun Swedia meskipun pemerintahan Andersson bersikeras partai yang mereka dukung tidak terlibat PKK.
Hubungan Turki dengan kelompok PKK buruk sejak tahun 1984. Terhitung ada 400.000 korban jiwa, baik dari kalangan sipil maupun militer, akibat bentrokan di antara dua pihak. Turki menuduh banyak anggota dan simpatisan PKK yang kabur dan mendapat suaka di Swedia dan Finlandia.
Pada 25 Mei 2022, delegasi dari Swedia dan Finlandia mendatangi Ankara untuk membujuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Usaha itu sia-sia karena Erdogan bergeming. Penasihat politik luar negeri Erdogan, Ilnur Cevik, menuturkan, butuh waktu lama untuk bernegosiasi, tidak akan selesai saat tenggat rapat umum NATO pada akhir Juni.
”Sebaiknya Swedia menunda lamaran masuk NATO agar tidak digiring oleh kepentingan politik Erdogan,” kata Kakabaveh menanggapi hal tersebut.
Di Swedia, warga negara ataupun penduduk tetap beretnis Kurdi ada 100.000 orang atau 1 persen dari keseluruhan penduduk. Mereka juga datang dari berbagai latar belakang karena ada etnis Kurdi dari Turki, Suriah, Iran, dan Irak. Pandangan serta sikap politik mereka terhadap konsep negara Kurdi yang merdeka pun beragam.
”Kami menghormati keinginan Swedia masuk NATO, tetapi jangan membebankan hal ini kepada diaspora Kurdi di Skandinavia,” kata Shiyar Ali, kepala perwakilan komunitas Kurdi di Eropa Utara, kepada surat kabar Wall Street Journal.
Pakar ilmu politik dari Universitas Gothenburg, Jonas Hinnfors, menjelaskan, masuk NATO adalah prioritas Swedia. Oleh sebab itu, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin. Adapun Kakabaveh ataupun anggota parlemen lain yang menentang mungkin tidak akan dipilih rakyat pada pemilihan berikutnya jika mereka dinilai sebagai penghalang ambisi Swedia.