Indonesia Ajak Dunia Bangun Solidaritas bagi Palestina
Indonesia mengajak dunia turut meredakan ketegangan di Gaza. Indonesia bersama-sama negara OKI akan mendesak Majelis Umum PBB untuk mengadakan ”emergency session” karena DK PBB dikooptasi pemilik veto.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
AP PHOTO/FATIMA SHBAIR
Dua warga coba menenangkan seorang remaja yang selamat setelah miiter Israel membombardir wilayah Khan Younis di Jalur Gaza, Kamis (19/10/2023).
RIYADH, KAMIS — Indonesia mendesak dunia untuk sama-sama mendorong terjadinya penurunan ketegangan di Jalur Gaza, Palestina. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat korban sipil terus berjatuhan dan ketidakadilan terhadap bangsa Palestina terus terjadi.
”Sekarang saatnya dunia berdiri bersama membangun solidaritas global untuk menyelesaikan permasalahan Palestina berdasarkan parameter yang telah disepakati,” kata Presiden Joko Widodo setibanya di Riyadh, Arab Saudi, Kamis (19/10/2023). Presiden berada di Riyadh untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dengan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Presiden dalam kesempatan itu menyatakan kecamannya terhadap kekerasan yang terjadi di Gaza, terutama setelah serangan terhadap Rumah Sakit Al-Ahli al-Arabi yang menewaskan lebih dari 500 warga sipil Palestina. Rumah sakit itu menjadi tempat berlindung warga Palestina setelah ultimatum militer Israel agar mengosongkan wilayah Gaza utara, Jumat (13/10/2023).
AP PHOTO/ALI MOHMOUD
Regu penyelamat dibantu warga tengah mencari korban yang mungkin berada di retuntuhan bangunan setelah Israel melakukan serangan udara terhadap Kamp Pengungsi Nusseirat di kota Gaza, Rabu (18/10/2023).
”Indonesia mengecam keras serangan Israel pada Rumah Sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional,” kata Jokowi.
Presiden menyatakan, Indonesia bersama-sama negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) akan mengirim pesan kuat pada dunia untuk menghentikan eskalasi, penghentian penggunaan kekerasan, dan fokus pada masalah kemanusiaan. Yang terakhir dan terpenting adalah menyelesaikan akar masalah, yakni pendudukan terhadap tanah Palestina.
Jokowi menyatakan hal-hal itu akan terus disuarakan Pemerintah Indonesia di berbagai kesempatan dan forum internasional, termasuk saat bertemu dengan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi yang juga adalah putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman serta negara-negara anggota GCC lainnya.
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Dari China, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Arab Saudi, pada Rabu (18/10/2023).
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang datang ke Jeddah, Arab Saudi, sehari sebelumnya untuk menghadiri pertemuan darurat menlu negara-negara OKI mengatakan, Indonesia memandang bahwa Dewan Keamanan PBB belum bisa menjalankan fungsinya untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Untuk itu, Indonesia mendorong negara-negara OKI menggalang dukungan lebih besar dari dunia internasional agar Majelis Umum bisa mengadakan emergency session.
Hal lain yang didesakkan Indonesia, kata Retno, adalah agar OKI bisa memastikan kelancaran dan keselamatan pengiriman bantuan kemanusiaan. OKI, katanya, harus mendesak semua pihak yang relevan untuk membangun koridor kemanusiaan di Gaza dan memastikan hukum humaniter internasional dihormati. ”Setiap detik adalah berharga bagi rakyat Palestina yang terancam hak-hak dasarnya,” kata Retno. Dia juga menyatakan upaya apa pun yang mengarah pada pengusiran penduduk Gaza harus ditolak.
AP PHOTO/FATIMA SHBAIR
Foto yang diambil pada Minggu (8/10/2023), terlihat dari kejauhan asap dan api membubung tinggi ke angkasa, di tengah serangan udara militer israel ke Kota Gaza.
Satu hal lain yang diingatkan oleh Indonesia, menurut Retno, adalah penyelesaian akar konflik. OKI, katanya, harus mendesak para pihak untuk melanjutkan kembali proses pembicaraan damai. ”Perdamaian abadi tidak akan tercapai tanpa terpenuhinya hak bangsa Palestina,” kata Retno.
Situasi di Gaza yang semakin mengkhawatirkan, kata Retno, harus menjadi peringatan bagi OKI dan dunia internasional bahwa organisasi ini serta seluruh dunia untuk bergerak bersama. Indonesia, kata Retno, tak menginginkan situasi di Gaza saat ini digunakan oleh Israel dan negara-negara lain untuk menghilangkan isu Palestina dan lebih jauh adalah penghilangan hak-hak warganya.
”Jangan biarkan Israel terus melanjutkan okupasinya di tanah Palestina,” kata Retno.
Impunitas Israel
Komunike bersama para menteri negara-negara OKI, selain mengecam keras kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina, juga menyesalkan kegagalan DK PBB melaksanakan tanggung jawabnya menghentikan kejahatan perang yang terus terjadi di Gaza. OKI juga menyesalkan posisi internasional yang mendukung agresi brutal Israel dan memberikan impunitas kepada Israel.
AP PHOTO/HATEM MOUSSA
Sebuah gerobak yang dihela seekor kedelai menjadi alat transportasi pilihan sebuah keluarga Gaza yang hendak mengungsi ke selatan kota itu, Jumat (13/10/2023).
”Impunitas, standar ganda memberikan perlindungan bagi sumber kekuatan yang memicu konflik. Ini hanya akan semakin meningkatkan kekerasan dan kehancuran, menghukum rakyat Palestina dengan menghentikan upaya masuknya bantuan kemanusiaan,” demikian komunike para menlu OKI.
Tudingan bahwa sejumlah negara mendukung Israel muncul setelah Amerika Serikat menggunakan hak vetonya membatalkan draf resolusi yang dibahas DK PBB, Rabu (18/10/2023), di New York. Draf itu berisi kecaman keras atas serangan Hamas terhadap Israel, sekaligus menyerukan penghentian pertempuran yang memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
AS menjadi satu-satunya negara yan menentang. Rusia dan Inggris abstain. China, bersama 12 negara anggota DK PBB, mendukung draft tersebut. Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan, alasan AS memveto karena draf resolusi itu tidak menyebut Israel memiliki hak membela diri. Selain itu, Thomas-Greenfield menyebut koridor kemanusiaan yang diinginkan dunia internasional tengah coba diwujudkan oleh Presiden AS Joe Biden. “Kita harus membiarkan diplomasi itu berjalan,” ujarnya.
Brasil, negara yang menyusun resolusi itu menyebut isi draf tersebut sudah mewakili keinginan AS. Brasil, ditambah Perancis, China, Uni Emirat Arab dan beberapa anggota dewan lainnya menyesalkan sikap AS.”Sangat menyedihkan. DK PBB sekali lagi tidak dapat mengadopsi resolusi mengenai konflik Israel-Palestina,” kata Duta Besar Brasil untuk PBB Sérgio França Danese. Dia menyebut lembaga itu lumpuh saat dunia membutuhkan kerja bersama. Tahun ini, Brasil menjadi presiden DK PBB.
