ASEAN Tutup Pintu untuk Myanmar

Mustahil menjadikan Myanmar sebagai ketua ASEAN dengan kondisi sekarang. Tidak diundang ke KTT dan forum pertemuan menlu ASEAN adalah bukti ketidaklayakan Myanmar menjadi ketua ASEAN.

AP/POOL PHOTO/BAY ISMOYO

Kursi untuk Myanmar terlihat kosong saat berlangsung KTT ASEAN-Jepang di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

JAKARTA, KOMPAS — ASEAN menutup peluang Myanmar untuk menjadi ketua sampai beberapa tahun mendatang. Meski demikian, ASEAN akan terus berusaha membantu Myanmar menyelesaikan masalah internalnya

Seorang diplomat senior Indonesia menyebut, ASEAN memang meminta Filipina menjadi ketua pada 2026. Sebab, mustahil menjadikan Myanmar ketua ASEAN dengan kondisi sekarang. Karena itu, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-43 ASEAN diputuskan giliran Myanmar dialihkan ke Filipina.

”Mereka di AMM (pertemuan para menteri luar negeri ASEAN) dan KTT saja tidak diundang. Bagaimana mungkin mereka menjadi ketua," ujar diplomat yang menolak identitasnya diungkap itu, Kamis (7/9/2023), di Jakarta.

Atas permintaan ASEAN, Filipina setuju menjadi ketua pada 2026. Seharusnya, Myanmar menjadi ketua pada tahun itu. ”Selama tidak ada kemajuan signifikan, tidak bisa (menjadi ketua),” ujar diplomat tersebut.

Ia merujuk pada penerapan Lima Poin Konsensus (5PC) ASEAN soal Myanmar. Kantor Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar telah melaporkan perkembangan penerapan 5PC itu. Berdasarkan penilaian dalam bulan terakhir disimpulkan, tidak ada kemajuan signifikan. Laporan itu diterima oleh para pemimpin ASEAN.

Baca juga : Troika ASEAN untuk Penyelesaian Isu Myanmar

Karena itu, para pemimpin ASEAN setuju menutup peluang Myanmar menjadi ketua sampai beberapa tahun ke depan. ”Kami setuju Filipina akan menjadi ketua ASEAN pada 2026 dan, setelah itu, penggiliran keketuaan akan kembali berdasarkan urutan huruf (nama depan negara anggota ASEAN) sampai ada keputusan lebih lanjut," demikian tercantum dalam pernyataan pemimpin ASEAN, 5 September 2023.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Warga Myanmar berfoto di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9/2023). Di tempat ini sedang digelar pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (APSC). Myanmar tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Dengan pernyataan itu, tidak ada peluang Myanmar menjadi ketua ASEAN sampai setidaknya 12 tahun mendatang. Bahkan, jika Timor Leste diterima menjadi anggota penuh ASEAN, Myanmar harus menunggu sampai 13 tahun lagi. Sebab, giliran nama Myanmar baru didapat setelah setelah Malaysia. Setelah menjadi ketua pada tahun 2025, Malaysia akan mendapat giliran lagi pada 2034 atau, jika Timor Leste langsung mendapat giliran ketua, pada 2035.

Peluang Myanmar menjadi ketua menjadi pertanyaan setelah kudeta 2021. Pada pertengahan Agustus 2023, mencuat kabar Myanmar akan melepaskan hak menjadi ketua pada 2026. Sementara dalam KTT Ke-43 ASEAN, Filipina mengonfirmasi kesiapan menjadi ketua pada 2026.

Baca juga : Filipina Pastikan Ambil Alih Giliran Keketuaan Myanmar

Juru bicara junta Myanmar, Zaw Min Tun, kepada kantor berita AFP mengonfirmasi bahwa Myanmar akan digantikan sebagai ketua ASEAN tahun 2026. ”Myanmar akan melewatkan keketuaan ASEAN pada 2026,” ujarnya tanpa memberi keterangan lebih lanjut.

Mengenai pernyataan para pemimpin ASEAN yang dikeluarkan dalam KTT di Jakarta, pekan ini, Myanmar mengecamnya sebagai pernyataan yang ”tidak obyektif” dan ”sepihak”. Dalam pernyataan yang dirilis media projunta, Global New Light of Myanmar, Naypyidaw menyerukan agar ASEAN ”berpegang teguh pada aturan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN, khususnya (prinsip) tiada campur tangan pada urusan dalam negeri negara-negara anggotanya”.

Pendampingan

Meski demikian, ASEAN tetap akan membantu Myanmar menyelesaikan persoalannya. ”Kami membahas perkembangan Myanmar, khususnya penerapan lima poin konsensus dan dengan keras mengecam peningkatan kekerasan, menyebabkan penderitaan berkelanjutan warga Myanmar, krisis kemanusiaan, penghancuran dan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, gereja dan biara, menghasilkan dampak pada kestabilan regional, khususnya di wilayah perbatasan,” demikian tercantum dalam pernyataan para pemimpin ASEAN.

ASEAN menegaskan lima poin konsensus tetap menjadi acuan utama ASEAN untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar. ”Karena itu, kami sangat prihatin dengan kurangnya perkembangan substansial dalam penerapan otoritas Myanmar meski mereka berkomitmen pada 21 April 2021,” lanjut pernyataan ASEAN.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Petugas keamanan berjaga di Jalan Gerbang Pemuda, Jakarta, saat kepala negara akan melintas menuju tempat KTT Ke-43 ASEAN di JCC, Jakarta, Rabu (6/9/2023)

Anggota ASEAN juga mengapresiasi upaya ketua ASEAN dan komunikasi intensif serta inklusif oleh Kantor Utusan Khusus untuk memastikan perkembangan nyata dalam penerapan 5PC. Anggota ASEAN menghargai laporan dan penilaian lengkap soal situasi tersebut.

”Kami membahas perkembangan 5PC dan memutuskan cara untuk maju. Karena itu, kami mendukung kajian dan keputusan ketua ASEAN dalam penerapan lima poin konsensus. Kami mengafirmasi komitmen untuk strategi dan pendekatan berkelanjutan ASEAN dalam menolong warga Myanmar menemukan solusi damai, menyeluruh, dan langgeng,” demikian pernyataan tersebut.

Baca juga : Segitiga Bencana Perdagangan Orang di Asia Tenggara

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, ASEAN setuju membentuk troika untuk keberlanjutan penanganan isu (Myanmar) karena semua paham bahwa tidak bisa dalam satu tahun situasi ini akan berubah. Dan karena komitmen ASEAN untuk terus membantu rakyat Myanmar, maka disepakati pembentukan troika antara current chair (ketua yang sedang menjabat), previous chair (ketua sebelumnya), dan next chair (ketua berikutnya),” ujarnya, Selasa lalu.