Kekuasaan Partai Komunis adalah hal yang tidak dapat ditawar di Vietnam. Hanoi tidak mau hal itu terganggu jika hubungan dengan Washington semakin dekat. Vietnam cemas kebiasaan AS mencampuri urusan domestik negara lain
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF JAPAN
Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima, Jepang pada Sabtu (20/5/2023). Pada 8 Agustus 2023, Biden mengumumkan rencana lawatan ke Vietnam.
WASHINGTON, RABU - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan rencana kunjungan ke Vietnam. Lawatan ke salah satu dari dua negara komunis di Asia Tenggara itu bagian dari upaya Amerika Serikat menandingi China, yang juga negara komunis, di kawasan.
Biden mengumumkan rencana lawatan itu dalam acara para penyumbang Partai Demokrat, Selasa (8/8/2023) malam di New Mexico atau Rabu siang WIB. “Saya akan ke Vietnam dalam waktu dekat, karena Vietnam mau mengubah hubungan dan menjadi mitra,” ujarnya.
Ia mengatakan, sudah waktunya Hanoi-Washington memanfaatkan kesempatan. “Kita dalam situasi semua berubah. Ini terjadi kala kita punya kesempatan, untuk mengubah keadaan,” kata dia.
Dalam acara sejenis di Maine pada 28 Juli 2023, Biden mengaku ada pemimpin Vietnam yang sangat ingin bertemu dirinya. Pertemuan diharapkan terjadi kala Biden ke India pada September 2023. Di sana, Biden akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-20.
Sejumlah pihak menduga, orang yang dimaksud Biden adalah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong. Nguyen dan Biden memang pernah berbicara melalui telepon pada Maret 2023. Menurut keterangan Hanoi kala itu, Nguyen-Biden sepakat meningkatkan hubungan AS-Vietnam.
Sejak 2013, hubungan AS-Vietnam berstatus kemitraan komprehensif. Sejak masa pemerintahan Barack Obama, AS telah menawari Vietnam menaikkan status hubungan menjadi kemitraan strategis. Tawaran terbaru disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kala ke Hanoi pada April 2023.
Koordinator Kebijakan Indo-Pasifik pada Dewan Keamanan Nasional AS Kurt Campbell menyebut Vietnam sebagai negara mengambang yang penting di Indo-Pasifik. Campbell menilai Vietnam dari sudut pandang persaingan AS-China. Baginya, Vietnam penting untuk AS dari sisi ekonomi, teknologi, hingga posisi strategis.
Perbedaan model pemerintahan dan prinsip bernegara AS-Vietnam dinilainya bukan hambatan bagi Hanoi-Vietnam untuk lebih dekat.
AFP/ANDREW HARNIK
Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong menerima Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken (kanan) di Hanoi, Sabtu (15/4/2023).
Dalam 10 tahun terakhir, hubungan ekonomi AS-Vietnam berkembang. Volume perdagangan Hanoi-Washington ditaksir bernilai 300 miliar dollar AS pada 2021-2023. Ada puluhan perusahaan AS ke Vietnam untuk menjajaki investasi di sana.
Hanoi Hati-hati
Dosen Ho Chi Minh City University Huynh Tam Sang menyebut, Hanoi tetap akan sangat hati-hati meningkatkan hubungan dengan AS. Vietnam mempertimbangkan faktor politik dalam negeri dan geopolitik kawasan.
Vietnam perlu mendapat jaminan bahwa peningkatan hubungan dengan AS tidak akan memicu kemarahan China. Meski kerap bersitegang soal klaim Laut China Selatan, Beijing-Hanoi menjalin hubungan ekonomi amat dekat. Hanoi tidak mau dihukum Beijing jika terlalu merapat ke Washington. Bentuk hukumannya bisa jadi pembatasan impor China dari Vietnam.
Sementara dari sisi politik domestik, Vietnam mencemaskan kebiasaan AS mencampuri urusan dalam negeri di negara lain. Kekuasaan Partai Komunis adalah hal yang tidak dapat ditawar di Vietnam. Hanoi tidak mau hal itu terganggu jika hubungan dengan Washington semakin dekat. Karena itu, Vietnam alergi pada segala model campur tangan asing pada politik domestiknya.
Bagi Vietnam, menurut Huynh, AS kerap berlebihan menggunakan alasan hak asasi dan demokrasi untuk mencampuri politik domestik negara lain. Hanoi bolak-balik menegaskan kepada lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, hubungan Hanoi dengan mereka harus didasari prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menghormati kedaulatan, serta saling menguntungkan.
ANTARA/M RISYAL HIDAYAT
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kanan) berfoto bersama dengan Menlu Vietnam Bui Thanh Son (kiri), Menlu Kamboja Prak Sokhonn (kanan) dan Menlu Amerika Serikat Antony J Blinken (kedua kiri) saat Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama Amerika Serikat di Jakarta, Jumat (14/7/2023).
Sejauh ini, dari sudut pandang Hanoi, Washington belum mampu menunjukkan komitmen pada hal itu. Beberapa jam sebelum Blinken tiba di Hanoi pada April 2023, Departemen Luar Negeri AS mengecam keputusan Hanoi soal vonis bagi sejumlah penggiat politik Vietnam. Pada November 2022, Blinken malah mengungkap Vietnam ada di daftar khusus soal kebebasan beragama.
Hal lain yang dipertimbangkan Hanoi, menurut Huynh, adalah nasib para sekutu dan mitra AS. Dalam perang Ukraina, Eropa dan Ukraina amat menderita. Perekonomian Uni Eropa merosot, Ukraina malah hancur lebur. Sebaliknya AS justru mendapat keuntungan besar-besaran dari penjualan minyak dan gas ke UE. Washington juga untuk besar dari industri persenjataan.
Sementara dalam kasus Taiwan, Taipei merugi besar-besaran oleh sanksi Beijing. Sebaliknya, hubungan ekonomi China-AS nyaris tidak terdampak. Karena itu, Hanoi akan sangat hati-hati pada kerentanan yang ditimbulkan jika berdekatan dengan Washington. (AFP/REUTERS)
