Terima Ketua Parlemen Malaysia, Wapres Dorong Stabilitas Kawasan
Sinergi pemerintah dan parlemen di ASEAN harus terus diperkuat untuk memperkokoh stabilitas politik ASEAN.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menerima kunjungan Ketua Parlemen Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Abdul, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong peningkatan kemitraan Indonesia dan Malaysia agar berkontribusi dalam menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil, damai, dan sejahtera. Sinergi antarpemerintah dan parlemen di negara-negara ASEAN juga perlu diperkuat.
”Parlemen merupakan cerminan keterwakilan suara rakyat, sejalan dengan pembukaan Piagam ASEAN yang dimulai dengan kata, ’We, the Peoples’. Kepentingan rakyat ASEAN di atas segalanya,” ujar Wapres Amin saat menerima kunjungan Ketua Parlemen Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Abdul di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Wapres menegaskan sinergi pemerintah dan parlemen di ASEAN harus terus diperkuat untuk memperkokoh stabilitas politik ASEAN dengan memajukan demokrasi dan praktik pemerintahan yang baik. Peningkatan komitmen dalam pelaksanaan kerja sama antarparlemen harus dilakukan secara bilateral maupun dalam kerangka multilateral.
”Diplomasi parlemen memainkan peran yang sangat strategis dalam memajukan kerjasama di berbagai bidang. Untuk itu, saya mengharapkan kedua parlemen untuk bisa lebih meningkatkan kerja sama,” tambah Wapres.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin tiba di Istana Wapres sebelum menerima kunjungan Ketua Parlemen Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Abdul di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Indonesia juga mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN dan upaya bersama dalam menjaga sentralitas ASEAN di tengah rivalitas global. ”Saya meminta dukungan Yang Berhormat bagi ASEAN untuk bahu-membahu mengatasi krisis politik di Myanmar,” ucap Wapres.
Selain itu, Wapres juga mengharapkan dukungan Ketua Parlemen Malaysia untuk mendorong implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific. ”Antara lain dengan mendorong partisipasi pemerintah dan sektor swasta Malaysia pada ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum di bulan September mendatang,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Parlemen Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Abdul menyampaikan tiga isu utama terkait green energy, keamanan pangan, dan kecerdasan buatan. ”Indonesia dan Malaysia juga memiliki sumber energi hidro (air) yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, termasuk biomassa,” ucapnya.
Terkait keamanan pangan (food security), Indonesia, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara lainnya di ASEAN dapat memanfaatkan lahan luas dan sumber daya manusia melimpah untuk meningkatkan produksi pertanian. ”Kalau ini dapat dikokohkan, dan hal ini terjadi, makanan kita tidak akan tergantung lagi pada dunia luar. Meskipun terjadi peperangan seperti di Rusia dan Ukraina, kita tidak akan terimbas,” ungkapnya.
Selain itu, kecerdasan buatan (AI) akan menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan semua negara. Ia pun mencontohkan, Australia dan Selandia Baru yang telah menggunakan teknologi robotik untuk memetik buah. ”Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam saya kira harus menjadi champion dalam penguasaan AI di kawasan ASEAN,” tambahnya.
Kesatuan ASEAN
Dalam kesempatan itu, Wapres juga mendorong peningkatan volume perdagangan dan investasi. Malaysia merupakan salah satu mitra dagang terpenting bagi Indonesia di kawasan ASEAN. Total volume perdagangan Indonesia-Malaysia pada tahun 2022 sebesar 27,905 miliar dollar Amerika Serikat atau naik 30,2 persen dari tahun sebelumnya.
Terkait investasi, Wapres mengharapkan Parlemen dan Pemerintah Malaysia dapat mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dato’ Johari juga menegaskan bahwa Malaysia sangat mendukung upaya perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN.
Wapres juga membahas berbagai isu strategis, termasuk upaya perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Wapres mengharapkan implementasi sepenuhnya dari MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.
Pada Senin (7/8/2023), Presiden Joko Widodo juga menerima kunjungan kehormatan ketua parlemen tiga negara ASEAN secara serentak, yaitu Ketua Parlemen Thailand, Malaysia, dan Laos. Secara terpisah, Presiden juga menerima kunjungan kehormatan dari Ketua Parlemen Vietnam. Presiden Jokowi menekankan kembali arti penting dari kredibilitas dan kesatuan ASEAN.
Rakyat ini menjadi fokus dari kerja ASEAN sebagaimana yang diamanatkan oleh Piagam ASEAN.
Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen dari Thailand, Malaysia, Laos, maupun Vietnam, Presiden didampingi Ketua DPR Puan Maharani. ”Yang dibahas sebagian besar adalah mengenai masalah ASEAN,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan selepas mendampingi Presiden bertemu Ketua Parlemen Thailand, Malaysia, dan Laos di Istana Merdeka, Jakarta.
Selanjutnya, Presiden Jokowi dan para ketua parlemen dari Thailand, Malaysia, dan Laos sepakat mengenai pentingnya sentralitas ASEAN, terutama dalam menangani isu-isu di kawasan. ”Selama 56 tahun, ASEAN telah berhasil membuktikan sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas kawasan,” tambah Retno.
Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya ASEAN untuk terus mendorong implementasi Lima Poin Kesepakatan (Five Point of Consensus) terkait isu Myanmar. ”Pentingnya ASEAN terus mendorong Myanmar, terutama dari pihak junta militer, untuk mengimplementasikan Five Point of Consensus,” ucap Retno.
Ketika menerima kunjungan kehormatan Ketua Parlemen Vietnam Vuong Dinh Hue, beserta delegasi di Istana Merdeka, Presiden Jokowi kembali menekankan peran penting parlemen sebagai cerminan keterwakilan rakyat. ”Rakyat ini menjadi fokus dari kerja ASEAN sebagaimana yang diamanatkan oleh Piagam ASEAN,” ujar Retno seusai pertemuan antara Presiden dan Ketua Parlemen Vietnam.
Menurut Retno, terdapat empat hal yang dibahas oleh Presiden Jokowi bersama Ketua Parlemen Vietnam, yaitu mengenai perbatasan zona ekonomi eksklusif (ZEE), masalah perdagangan dan investasi, serta energi baru terbarukan. Presiden Jokowi menyebut bahwa peran parlemen sangat penting agar pemerintah dapat mengakselerasi transisi energi. (WKM)