Hun Sen dipastikan menang kembali dalam pemilu dan membuka jalan untuk putranya, Hun Manet.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
AFP/TANG CHHIN SOTHY
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bersiap memberikan suara di sebuah tempat pemungutan suara di Provinsi Kandal, 23 Juli 2023.
PHNOM PENH, MINGGU — Kamboja melangsungkan pemilihan umum untuk memilih perdana menteri, anggota kabinet, dan Majelis Nasional. Para pengamat politik Kamboja di dalam maupun di luar negeri mengatakan, pemilu ini abal-abal karena pemenangnya sudah ditentukan, yaitu petahana Perdana Menteri Hun Sen.
Pemilu dilaksanakan pada Minggu (23/7/2023). Dari total 16 juta penduduk Kamboja, ada 9,7 juta orang yang berhak menggunakan hak pilih. Di surat suara ada 17 partai politik yang berlaga. Akan tetapi, semua orang mengetahui bahwa pada akhirnya Hun Sen yang akan keluar sebagai pemenang. Politikus berumur 70 tahun itu telah menjabat sebagai perdana menteri sejak tahun 1998.
”Saya sebenarnya tidak mau memilih karena tidak ada wakil rakyat yang cocok, tetapi takut nanti kenapa-kenapa,” kata seorang laki-laki berumur 40 tahun kepada media Amerika Serikat, UPI.
Kamboja merevisi undang-undang pemilu pada Juni lalu. Kini ada pasal yang menyebutkan, segala upaya untuk memboikot pemilu dinyatakan sebagai tindakan kriminal. Mereka yang memboikot akan kehilangan hak suara maupun hak mencalonkan diri di dalam pemilu berikutnya.
Surat kabar Khmer Times yang terafiliasi dengan pemerintah melaporkan, Kementerian Dalam Negeri telah mengantongi identitas 37 orang anggota grup bernama Sabay Sabai di media sosial Telegram. Grup ini dicap pemberontak karena mengajak masyarakat memboikot pemilu yang menurut mereka tidak dijalankan berdasarkan asas demokrasi yang benar.
Para pendukung demokrasi mengecam pemilu Kamboja yang semakin menjauh dari demokrasi sejak tahun 2018 dan kian menegaskan pemilu menjadi tunggangan Hun Sen untuk terus berkuasa. Pada Mei 2023, Partai Cahaya Lilin, saingan politik utama Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Hun Sen, dinyatakan tidak boleh mengikuti pemilu oleh Komite Pemilu Nasional karena cacat administrasi.
Ini mengingatkan publik dengan kejadian tahun 2018 ketika pengadilan membubarkan Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) dan memvonis Ketua Umum CNRP Kem Sokha hukuman tahanan rumah selama 27 tahun. Padahal, dalam pemilu 2013, CNRP memenangi 44 persen suara.
Jenderal Hun Manet, putra sulung Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, saat upacara promosi di Kementerian Pertahanan di Phnom Penh, 20 April 2023. Hun Sen mengatakan putranya itu akan menggantikannya suatu hari nanti.
Ketika diwawancara oleh stasiun televisi dari China, Phoenix TV, pada Kamis (20/7/2023), Hun Sen mengatakan bahwa setelah pemilu, dalam tiga hingga empat pekan ia akan mengalihkan tampuk kekuasaan kepada putra sulungnya, Hun Manet (45). Selama ini, Manet menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kamboja.
Asosiasi Aliansi Jurnalis Kamboja (CamboJa) melaporkan, pada pemilu 2023, dari 125 kandidat CPP untuk anggota senat, sebanyak 28 orang di antaranya memiliki hubungan keluarga dengan para pejabat petahana. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2018. Ketika itu, untuk mengisi 125 kursi senat, ada 11 calon yang memiliki hubungan keluarga.
Kali ini, lima calon anggota senat itu berhubungan langsung dengan Hun Sen. Mereka adalah dua anak laki-laki Hun Sen, Hun Manet dan Hun Many; saudara ipar Nim Chantara; besan Yim Chhayly; dan Yim Leat yang merupakan putra Chhayly. ”Tidak usah bermimpi menyingkirkan keluarga Hun Sen. Pendukung keluarga Hun Sen ada di seantero Kamboja,” kata Hun Sen, dikutip oleh CamboJa ketika berpidato pada 30 Juni 2023.
Kementerian Dalam Negeri AS mengeluarkan pernyataan bahwa Hun Sen secara sistematis mencederai demokrasi di Kamboja. Segala upaya untuk menyelenggarakan pemilu multipartai yang sejati digagalkan oleh rezimnya.
Petugas pemilu bersiap menghitung suara di sebuah tempat pemungutan suara di Phnom Penh, Kamboja, 23 Juli 2023. Pemilu tersebut sudah jelas hasilnya, yakni kemenangan petahana, Perdana Menteri Hun Sen.
Sophal Ear, pakar politik Kamboja yang mengajar di Universitas Negeri Arizona, AS, menjelaskan, Hun Sen berusaha membuka jalan untuk Manet. Ia adalah orang Kamboja pertama yang lulus pendidikan tinggi dari AS dan mendapat gelar doktoral dari Universitas Bristol di Inggris.
”Kemungkinan besar, Manet hanya boneka ayahnya karena Hun Sen pasti ingin terus memegang kendali walau sudah 'pensiun'. Kalaupun Manet memimpin sendiri, kecil kemungkinan ada kemajuan karena terlepas dari pendidikan Barat, ia tumbuh di tengah rezim otoriter,” papar Ear kepada UPI.
Nama Manet menarik perhatian publik Februari lalu. Ketika itu, media independen Suara Demokrasi (VOD) menerbitkan artikel yang mengatakan bahwa Manet menandatangani surat pemberian bantuan sosial dari Kamboja untuk Turki yang mengalami gempa. Padahal, berkas negara hanya boleh ditandatangani oleh perdana menteri.
Hun Sen kemudian mencabut izin VOD. BBC melaporkan, pada 2017, Hun Sen mencabut surat kabar Cambodia Daily dengan alasan menunggak pajak. Surat kabar itu terkenal kritis terhadap pemerintahannya. (Reuters)
