Para buron ini dituduh membangkang Pemerintah China dan Otoritas Hong Kong karena mereka memercayai demokrasi.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
AP PHOTO/KIN CHEUNG
Beberapa aktivis prodemokrasi Hong Kong berunjuk rasa menolak pelaksanaan pemilihan Pemimpin Eksekutif Hong Kong yang baru, Minggu (8/5/2022).
HONG KONG, SELASA — Kepolisian Hong Kong menawarkan imbalan berupa uang tunai bagi individu ataupun kelompok yang bisa memberikan informasi mengenai keberadaan delapan orang yang dianggap pembangkang dan kini tinggal di luar negeri. Mereka meminta kedelapan orang itu agar menyerahkan diri sebelum kepolisian mengerahkan kekuatan untuk menangkap mereka.
Pengumuman itu disampaikan Kepala Keamanan Nasional Kepolisian Hong Kong Steven Li, Senin (3/7/2023) malam. ”Kami mengimbau agar delapan orang pembangkang Otoritas Hong Kong ini menyerahkan diri supaya tuntutan hukuman bisa dikurangi. Ini pilihan yang terbaik,” ujarnya.
Delapan orang itu adalah mantan anggota DPR yang prodemokrasi Nathan Law, Ted Hui, dan Dennis Kwok; pegiat demokrasi dan hak asasi manusia Finn Lau, Anna Kwok, dan Elmer Yuen; pegiat hak ketenagakerjaan Mung Siu-tat; serta pengacara Kevin Yam. Tuduhan kriminal atas mereka, antara lain, menghasut masyarakat untuk melawan China dan Otoritas Hong Kong, mengampanyekan kemerdekaan Hong Kong, dan berkolusi dengan pihak-pihak asing agar sejumlah pejabat di Hong Kong dijatuhi sanksi internasional.
Menurut Li, Kepolisian Hong Kong menawarkan imbalan 1 juta dollar Hong Kong (Rp 1,9 miliar) untuk setiap kepala. Berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang berlaku di wilayah tersebut sejak 2020, aparat penegak hukum Hong Kong berwenang untuk mengejar pelaku pembangkangan terhadap pemerintah ataupun orang-orang yang mengancam keamanan wilayah hingga ke luar negeri.
Apalagi, China merupakan anggota Interpol sehingga bisa berjejaring dengan kepolisian negara-negara lain untuk mengejar dan menangkap delapan orang itu. Saat ini, mereka tersebar di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Mereka terpaksa meninggalkan tanah air ketika Otoritas Hong Kong melakukan penangkapan besar-besaran para pendukung demokrasi. Total ada 260 orang yang mendukung demokrasi dan menentang Pemerintah China ataupun Otoritas Hong Kong telah dipenjarakan.
Polisi menahan seorang pengunjuk rasa prodemokrasi di Bandara Internasional Hong Kong pada 13 Agustus 2019.
Seluruh lembaga pemerintahan di Hong Kong, mulai dari kepolisian, parlemen, hingga sekolah telah ”dibersihkan” dari orang-orang yang memiliki ideologi membangkang China. Lembaga-lembaga ini hanya diisi oleh mereka yang memiliki jiwa patriot alias setia terhadap Pemerintah China. Media-media arus utama yang kritis ditutup.
Wilayah Hong Kong dikembalikan ke China pada 1997 setelah selama 99 tahun dikuasai oleh Inggris. Awalnya, China berjanji melakukan transisi selama 50 tahun agar Hong Kong benar-benar menjadi bagian dari China. Akan tetapi, sejak Xi Jinping menjadi Presiden China per 2012 dan Ketua Partai Komunis China, perubahan ideologi dan sistem pemerintahan di Hong Kong dikebut sehingga muncul penolakan dari masyarakat Hong Kong yang menjunjung demokrasi.
”Kami tidak mengancam delapan disiden ini, tetapi murni menegakkan hukum,” kata Li.
Namun, Pemimpin Eksekutif Hong Kong John Lee mengeluarkan pernyataan yang lebih keras. Ia mengatakan, Hong Kong akan memburu delapan orang itu seumur hidup. Pilihan mereka hanya ada dua, yaitu terus hidup dalam pelarian dan dikejar-kejar atau menyerahkan diri. ”Mereka semestinya gemetar ketakutan,” kata Lee.
Pengumuman perburuan tersebut dikecam secara formal oleh Inggris dan AS. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan Inggris tidak akan menerima perilaku China mengintimidasi warga negara Inggris ataupun orang-orang yang tinggal di sana. Inggris juga tidak menyetujui China mengintimidasi orang-orang yang tinggal di negara lain.
Sementara itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, AS meminta agar Hong Kong membatalkan Undang-Undang Keamanan Nasional karena melanggar hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi. AS juga meminta agar China menghormati kedaulatan negara-negara lain.
Nathan Law, salah satu buron Otoritas Hong Kong, mencuit di Twitter. ”Kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan dan keterpaksaan. Warga Hong Kong, saya memohon agar kalian menolak segala bentuk pembungkaman,” ujarnya. (AP/Reuters)
