Politik Luar Negeri Australia Utamakan Indo-Pasifik

Australia ingin meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Wujudnya masih dibahas agar memenuhi perkembangan kebutuhan kawasan.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles memberi keterangan pers di Jakarta, Senin (5/6/2023). Ia berbicara mengenai penggodokan pakta pertahanan terbaru antara Jakarta-Canberra dan juga tentang perkembangan pakta pertahanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, yang dikenal dengan AUKUS.

Australia dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik strategis dan komprehensif. Selain itu, kedua negara juga bertetangga dekat dengan hubungan antarmasyarakat yang erat. Meskipun demikian, ada beberapa persoalan mengganjal di antara dua sahabat dekat itu. Salah satunya ialah persoalan aliansi pertahanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS yang dicanangkan pada September 2021 di tengah keberatan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara.

Untuk merayakan kedekatan hubungan itu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Marles datang ke Jakarta, Senin (5/6/2023). Ia singgah setelah menghadiri Dialog Pertahanan Shangri-La di Singapura. Di Jakarta, Marles bertemu dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca juga : Menhan RI Bahas Stabilitas Indo-Pasifik dengan Australia dan Jerman

Kebetulan, Prabowo sempat mengenyam pendidikan di Akademi Militer Duntroon, Australia. Menurut Marles, hal itu membuka pembicaraan yang akrab antara keduanya. “Kami membicarakan banyak hal, tetapi AUKUS bukan fokusnya,” tutur Marles dalam jumpa pers di kediaman resmi Duta Besar Australia untuk Indonesia setelah pertemuan.

Walaupun demikian, ia menyadari bahwa AUKUS merupakan persoalan yang dianggap serius oleh Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Salah satu wujud kerja sama AUKUS adalah pengadaan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Ini bukan kapal selam yang mengangkut senjata nuklir, melainkan menggunakan nuklir sebagai sumber dayanya. Ketika hal ini diumumkan pada akhir 2021, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern tegas menolak mengizinkan kapal itu berlayar di perairan dekat Selandia Baru.

Indonesia mengajukan keberatan terhadap keberadaan AUKUS dengan alasan memancing perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik. AUKUS dianggap sebagai reaksi atas keaktifan China berlayar di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Selain itu, China beberapa tahun belakangan juga semakin dekat berhubungan dengan negara-negara di Kepulauan Pasifik.

Baca juga : Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan Kawasan

Perdana Menteri Australia 2018-2022 Scott Morrison yang berhaluan kanan dan konservatif mengkhawatirkan ancaman China yang semakin dekat ke Australia. AUKUS menjadi semacam cara untuk membuat China mengurungkan niat untuk semakin aktif beredar di kawasan Indo-Pasifik.

Indonesia mengajukan keberatan terhadap keberadaan AUKUS dengan alasan memancing perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik.

Kritik juga diajukan oleh sejumlah akademisi, salah satunya pakar politik luar negeri Universitas Nasional Singapura, Kishore Mahbubani. Ia mengatakan, Australia terperangkap pandangan berorientasi Barat. Artinya, Australia merasa lebih dekat dengan negara-negara Barat karena aspek sejarahnya dan pada saat yang sama mengucilkan negara-negara Indo-Pasifik tempat Australia berada.

Baca juga : Hadapi China, Australia Prioritaskan Belanja Pertahanan

Marles mengakui adanya pandangan itu. “Tetapi, pada saat yang sama, saya ingin meluruskan, ini pandangan keliru mengenai AUKUS karena pada dasarnya pakta ini mengenai kerja sama dan transfer teknologi,” ujarnya.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Dalam KTT ASEAN-Australia, Rabu (27/10/2021), Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekhawatiran bahwa AUKUS dan pengembangan kapal selam nuklir Australia akan mempertajam rivalitas di kawasan. Indonesia berharap agar Australia dapat melanjutkan keterbukaannya terhadap ASEAN serta menjadi salah satu mitra ASEAN dalam menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik.

Marles menjabarkan, kerja sama teknologi dengan AS dan Inggris telah berlangsung lama. Dalam konteks AUKUS, Australia mengkaji ulang postur pertahanan dan keamanan mereka. Menurut Marles, mereka menyadari pentingnya Australia lebih aktif untuk menjaga kestabilan di Indo-Pasifik. Akan tetapi, Australia tidak mampu melakukannya sendirian agar keberadaan AUKUS memberi kapasitas yang lebih besar untuk berkontribusi.

“Bagaimanapun juga, politik luar negeri Australia mengutamakan Asia Tenggara dan Pasifik. Terlihat dari pemerintahan sekarang telah mengunjungi semua negara di kawasan itu, kecuali Myanmar,” kata Marles yang akan segera bertolak ke Vanuatu.

Baca juga : Melindungi Hak Warga Atas Perdamaian

Ia juga menyinggung mengenai pembahasan kerja sama pertahanan dengan Filipina. Sebelumnya, Manila mengutarakan ketertarikan untuk melakukan latihan bersama beserta patroli kelautan dengan Canberra. Menurut Marles, ini menandakan keeratan hubungan Australia dengan Asia Tenggara.

Dalam pertemuannya dengan Prabowo, lanjut Marles, turut dibahas mengenai pakta pertahanan Australia-Indonesia yang terbaru. Belum ada kepastian waktu perjanjian itu tuntas dibuat dan siap ditandatangani. Beberapa isinya mengenai peningkatan kerja sama maritim dan juga meninjau pemaknaan pertahanan tidak hanya dari aspek militer. Turut dibahas pula mengenai kesiapan infrastruktur kesehatan, termasuk untuk penyakit endemik di kawasan tropis, seperti malaria.

AP/DITA ALANGKARA

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles (kanan) bertemu dengan Menhan RI Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Jakarta, Senin (5/6/2023).

Marles menyinggung mengenai tawaran solusi perundingan damai antara Rusia dan Ukraina oleh Prabowo yang diutarakan di Dialog Shangri-la. Usulan ini ditolak oleh Ukraina, walaupun menghargai perhatian Prabowo, dengan alasan konteks konflik Rusia-Ukraina berbeda dari tawaran Prabowo yang berlandaskan pengalaman konflik Indonesia.

Baca juga : SEANWFZ, AUKUS dan Ruang Abu-Abu yang Membesar

“Terkait hal ini, Australia dan Indonesia menyepakati bahwa penjajahan, terutama oleh negara besar kepada negara kecil, melanggar semua jenis hukum internasional. Terlepas Ukraina menerima solusi perdamaian atau tidak, Australia berdiri di sebelah Ukraina untuk menjunjung hukum internasional,” katanya.