Koalisi Jadi Jalan Partai Oposisi Bentuk Pemerintahan Baru
Penghitungan suara akan berakhir pulul 23.00. Darah muda balapan memenangi pemilu ini.
Oleh
LARASWATI ARIADNE ANWAR
·4 menit baca
AFP/JACK TAYLOR
Ketua Partai Mau Bersama sekaligus calon Perdana Menteri Thailand Pita Limjaroenrat mencoblos di dalam pemilihan umum di Bangkok pada 14 Mei 2023.
BANGKOK, SENIN - Partai Maju Bersama sejauh ini memimpin perhitungan suara di dalam pemilihan umum Thailand. Koalisi antara partai-partai oposisi diperhitungkan, tetapi mereka semua tidak satu visi pada hal-hal tertentu.
Komisi Pemilihan Umum Thailand per Senin (15/5/2023) telah menghitung 37 juta suara atau setara dengan 94 persen suara yang diberikan oleh para pemilik hak suara pada Minggu (14/5/2023) kemarin. Tampak Partai Maju Bersama pimpinan Pita Limjaroenrat (42) berpacu dengan Partai Peu Thai pimpinan Paetongtarn Shinawatra (36).
Pada Senin pagi, Maju Bersama menempati peringkat pertama setelah menyalip Pheu Thai pada dini hari. Di urutan ketiga adalah Partai Bhumjaithai pimpinan Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul. Adapun dua jenderal penguasa pemerintahan petahana, yaitu Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwon dengan Partai Palang Pracarath berada di urutan keempat. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dengan Partai Thailand Bersatu menempati peringkat buncit.
Partai pemenang pemilu berhak untuk membentuk pemerintahan baru. Akan tetapi, baik Maju Bersama ataupun Pheu Thai sama-sama tidak mendominasi kursi parlemen. Dari 500 kursi, mereka harus menguasai 375 kursi agar dapat membentuk pemerintahan. Oleh sebab itu, partai pemenang tetap harus berkoalisi.
"Kami akan berkoalisi dengan partai-partai oposisi di pemerintahan sebelumnya. Pastinya, kami tidak akan berkoalisi dengan partai yang dekat dengan militer," kata Pita Limjaroenrat kepada Bangkok Post.
Menilik perkataan Pita, Maju Bersama hanya mau berkoalisi dengan Pheu Thai dan Bumjaithai yang dipimpin oleh kandidat perdana menteri dari kalangan sipil. Prayut dan Prawit, dua mantan jenderal yang melakukan makar terhadap pemerintahan sipil sebelumnya dicoret dari daftar koalisi ini.
Sekretaris Jenderal Pheu Thai, Prasert Chantararuangthorn turut mengemukakan perkataan serupa. Pheu Thai tidak mau bergandengan dengan partai-partai terkait militer. Meskipun demikian, ia optimistis Pheu Thai tetap bisa mengalahkan Maju Bersama.
AFP/MANAN VATSYAYANA
Ketua Partai Pheu Thai dan calon Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra (berjas merah dan putih) menunggu giliran untuk mencoblos dalam pemilihan umum di Bangkok, 14 Mei 2023.
"Kita lihat saja nanti jam 23.00 waktu semua suara selesai dihitung. Pheu Thai pasti menang," tuturnya.
Perhitungan Pheu Thai sebelumnya meleset karena mereka memperkirakan menang dengan selisih suara sangat besar. Kenyataannya, Maju Bersama memperoleh 26 persen suara dan Pheu Thai 25 persen.
Jajak pendapat Universitas Sripatum mengatakan bahwa Pheu Thai kemungkinan menguasai 180-200 kursi di parlemen dan Maju Bersama menguasai 110-130 kursi. Adapun perkiraan Institut Administrasi Pembangunan Nasional (NIDA) adalah Pheu Thai mendapat 164-172 kursi dan Maju Bersama 80-88 kursi.
Di dalam hukum ketatanegaraan Thailand, parlemen terdiri dari 750 kursi. Sebanyak 500 kursi diperebutkan di dalam pemilu oleh partai politik dan kandidat independen. Sisa 250 kursi lagi eksklusif untuk perwakilan militer. Perdana menteri dipilih oleh 750 anggota parlemen ini.
Adapun PM Prayut mengatakan dirinya legowo apabila kalah pemilu. Ia siap menyerahkan kekuasaan kepada kepala pemerintahan yang dipilih oleh rakyat. Terkait kiprahnya di dunia politik, Prayut akan berada di Partai Thailand Bersatu sebagai kepala urusan strategis.
Namun, beberapa politikus tetap waspada. Salah satunya adalah Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam. Politikus independen ini menjelaskan bahwa pemerintahan yang baru belum bisa menarik napas lega karena memenangi pemilu. Thailand masih berusaha bangkit dari pandemi Covid-19 dan inflasi. Rakyat memiliki banyak ketidakpuasan, harapan, sekaligus tuntutan kepada pemerintah.
"Apalagi, pemilu kali ini benar-benar terasa memecah rakyat berdasar ideologi maupun identitas politiknya. Akan ada unjuk rasa dan protes dari berbagai pihak dan ini berisiko menjadi pintu masuk makar," katanya.
Tiga pemerintahan sebelum Prayut semua berakhir dengan makar yang didalangi oleh militer. Prayut sendiri merebut jabatan perdana menteri pada tahun 2014 setelah mengudeta Yingluck Shinawatra.
Sebagai contoh perbedaan pandangan politik, Maju Bersama yang adalah partai progresif liberal menginginkan perubahan pasal 112 Undang-Undang Pidana Thailand. Ini adalah pasal mengenai lese majeste atau hukuman pidana bagi setiap orang dan lembaga yang menghina raja serta anggota keluarga kerajaan Thailand. Adapun Pheu Thai menentang amandemen tersebut. Apabila mereka berkoalisi, akan berat menjaga kerukunan di dalamnya.
Presiden Federasi Industri Thailand Kriengkrai Thiennikul menjelaskan kepada The Nation bahwa masa depan ekonomi ditentukan oleh pemerintahan baru. Selain menaikkan standar kehidupan rakyat, pemerintah harus bisa mengurangi ongkos produksi dan tarif listrik. Dua hal ini yang membantu Thailand bangkit setelah pandemi.
