ASEAN Buat Peringatan Keras Soal Myanmar

Banyak sorotan diarahkan kepada pihak-pihak yang diduga memanfaatkan persoalan Myanmar untuk kepentingan masing-masing. Sindikat perdagangan orang hingga penjual senjata disebut memanfaatkan krisis itu.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023). Presiden menyampaikan bahwa beberapa kesimpulan penting dari KTT ini. Salah satunya terkait Myanmar.

MANGGARAI BARAT, KOMPAS — Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN meminta tidak ada yang memanfaatkan krisis Myanmar untuk kepentingan masing-masing. ASEAN juga memastikan akan terus berusaha membantu Myanmar menyelesaikan krisis yang sudah puluhan tahun membelit negara itu.

Presiden Joko Widodo mengatakan, kredibilitas ASEAN sedang dipertaruhkan. ”Indonesia siap berbicara dengan siapa pun, termasuk dengan junta dan seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) di Myanmar untuk kepentingan kemanusiaan,” ujarnya seusai rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Kamis (11/5/2023).

Dialog yang melibatkan semua pihak merupakan mandat lima poin konsensus ASEAN. Karena itu, Indonesia mendekati semua pihak di Myanmar. ”Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan,” kata Presiden.

Hal itu ditegaskan karena Indonesia dan ASEAN tetap berpegang kepada keputusan para pemimpin ASEAN. Sejak akhir 2021, diputuskan tidak ada wakil Myanmar dengan jabatan setara atau lebih tinggi dari menteri di forum ASEAN. Meski demikian, sebagai ketua bergilir ASEAN, Indonesia mencoba berkomunikasi dengan junta dan berbagai pihak oposisi.

Baca juga : Pemimpin ASEAN Kecam Insiden Baku Tembak di Myanmar

Presiden juga memperingatkan, jangan ada pihak yang memanfaatkan isu Myanmar untuk kepentingannya. ”Tidak boleh ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang mengambil manfaat dari konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan dan rakyat harus dilindungi,” ujarnya.

AFP/POOL/MAST IRHAM

Kursi delegasi Myanmar terliihat kosong dalam sidang sesi retreat pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (11/5/2023).

Sejak kudeta pada Februari 2021, telah banyak sorotan pada pihak-pihak yang diduga memanfaatkan persoalan Myanmar untuk kepentingan masing-masing. Tim pelapor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyusun daftar badan usaha sejumlah negara yang terus membantu junta mendapatkan dana. Ada pula dugaan sindikat perdagangan orang dan penyelundupan manusia, memanfaatkan krisis terkait orang Rohingya.

Secara khusus, ada pula sorotan pada China dan Rusia yang terus berhubungan erat dengan junta Myanmar. Rusia tetap jadi pemasok utama aneka persenjataan Myanmar. Adapun China menjalin kerja sama ekonomi dengan Myanmar.

Butuh langkah baru

Kala membuka sesi retreat, Kamis pagi, Presiden menyebut lima poin konsensus ASEAN soal Myanmar tidak berjalan. ASEAN perlu merumuskan langkah baru. ”Saya harus berterus terang bahwa implementasi five points consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan ASEAN untuk merumuskan langkah-langkah ke depan,” kata Presiden.

Disepakati para pemimpin ASEAN dalam pertemuan khusus di Jakarta pada April 2021, konsensus itu meliputi penghentian kekerasan di Myanmar secepatnya, dialog para pemangku kepentingan terkait, penunjukan utusan khusus ASEAN untuk penyelesaian krisis Myanmar. Konsensus juga memandatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ASEAN dan pertemuan utusan khusus ASEAN dengan semua pihak di Myanmar.

MILITARY TRUE NEWS INFORMATION TEAM VIA AP

Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlain menerima Menteri Luar Negeri China Qin Gang pada 2 Mei 2023 di Naypyidaw, Myanmar. Ada sorotan pada China, seperti juga pada Rusia, yang terus berhubungan erat dengan junta Myanmar.

Presiden mengatakan, semua upaya ASEAN soal Myanmar murni karena alasan kemanusiaan. Karena itu, Indonesia akan terus berusaha mendorong dialog yang melibatkan sebanyak mungkin pihak di Myanmar. ”Tidak hanya dengan junta. Karena di sana banyak pihak yang terlibat, banyak kepentingan yang terlibat sehingga kita akan memperbanyak stakeholder yang ada di Myanmar, untuk ikut bersama-sama sehingga perlu didorong terciptanya dialog sebanyak-banyaknya,” tuturnya.

Sepanjang KTT, setidaknya lima kali isu Myanmar dibahas secara terbuka. Presiden melakukannya tiga kali, yakni sekali pada 8 Mei dan dua kali pada 11 Mei. Adapun para pemimpin ASEAN menyampaikan dalam dua pernyataan terpisah pada 10 dan 11 Mei.

Dalam pernyataan akhir Ketua ASEAN yang didukung seluruh anggota, juga ditegaskan dukungan pada upaya ASEAN soal Myanmar. ”Kami membahas perkembangan di Myanmar dan menegaskan kembali posisi kami yang bersatu bahwa Konsensus Lima Poin tetap menjadi acuan utama kami” demikian petikan pernyataan itu.

”Kami mendukung keterlibatan Ketua yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk menemukan solusi yang damai dan tahan lama, yang dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memfasilitasi dialog nasional yang inklusif,” lanjut pernyataan tersebut.

Baca juga : Myanmar Stagnan, Jokowi Ajak ASEAN Rumuskan Langkah Baru

Para pemimpin juga menyoroti upaya yang sedang dilakukan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Pengelolaan Bencana ASEAN atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). Mereka, antara lain, mendukung upaya AHA Centre menilai kebutuhan kemanusiaan untuk warga Myanmar.

”Kami memuji pengiriman sebagian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar pada 7 Mei 2023 meskipun situasi keamanan menantang. Kami mengecam keras serangan baru-baru ini terhadap konvoi AHA Center dan Tim Pemantau ASEAN di Negara Bagian Shan,” lanjut pernyataan tersebut.

Pernyataan itu merujuk pada baku tembak yang menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan. Insiden itu terjadi pada Minggu (7/5/2023), dalam proses pengiriman bantuan dari Taunggyi di Negara Bagian Shah, Myanmar. Bantuan dikirimkan AHA Centre dan sejumlah diplomat ASEAN.

Perjalanan terhenti karena rute yang mereka lalui menjadi lokasi baku tembak. Sampai sekarang, militer Myanmar dan milisi oposisi saling menyalahkan atas insiden tersebut.

KOMPAS

Penyelenggaraan KTT Ke-42 ASEAN mencapai puncaknya pada Kamis (11/5/2023). Adapun dua isu utama yang terus jadi sorotan dalam pertemuan antarnegara ini adalah maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang dan konflik tak berkesudahan yang melanda Myanmar. Myanmar dilanda konflik internal tak berkesudahan, sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Negara yang dulunya bernama Burma ini langsung didera serangkaian pemberontakan di beberapa wilayah. Mayoritas konflik bersumber dari persoalan etnik.

”Kami sangat prihatin dengan eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan di Myanmar. Kami mendesak penghentian segera segala bentuk kekerasan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengiriman bantuan kemanusiaan dan dialog nasional yang inklusif,” demikian pernyataan akhir itu.

Isu Rohingya

Pembahasan soal Myanmar tak mungkin dilepaskan dari isu Rohingya. ASEAN terus mendukung setiap upaya menghadirkan kedamaian dan keharmonisan di Negara Bagian Rakhine, lokasi domisili utama orang Rohingya di Myanmar. Para pemimpin ASEAN mencatat kerja sama Myanmar dan Bangladesh dalam proses repatriasi orang Rohingya.

Bangladesh kini menampung hampir sejuta orang Rohingya di sejumlah lokasi. Selain di Cox Bazar, Bangladesh juga menempatkan orang Rohingya di Pulau Bhasan Char. Sejak Desember 2020, Dhaka telah memindahkan hampir 30.000 orang Rohingya ke pulau itu. Sejak 2017, Bangladesh mengumumkan akan memindahkan hingga 100.000 orang Rohingya ke Bhasan Char. Sebab, penampungan di Cox Bazar dinilai terlampau padat.

Baca juga : Indonesia Masih Jadi Salah Satu Tujuan Pengungsi Rohingya

Pada Februari 2023, Dhaka meminta bantuan PBB untuk memindahkan lagi orang Rohingya dari Cox Bazar ke pulau itu. Di bulan itu pula, World Food Program (WFP) mengumumkan pengurangan bantuan untuk pengungsi Rohingya. Dari 12 dollar AS per bulan per orang, bantuan akan dipangkas menjadi 10 dollar AS per bulan per orang. Sebab, WFP kekurangan dana 125 juta dollar AS untuk program tersebut.

Dalam pernyataan akhir ketua ASEAN, keterbatasan dana itu juga disinggung. ”Kami menyatakan keprihatinan tentang dukungan dana yang terbatas untuk orang-orang terlantar di dan dari Negara Bagian Rakhine dan menyerukan dukungan bersama dari mitra multisektor terkait untuk berkontribusi pada pencapaian solusi tahan lama yang akan memastikan dampak jangka panjang dari bantuan kemanusiaan,” demikian tercantum di pernyataan itu.