Baku Tembak Hentikan Pengiriman Bantuan ke Myanmar, RI Tak Menyerah

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait pelaksanaan KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023). Presiden menyampaikan bahwa Indonesia akan mengusung pemberantasan perdagangan manusia dan kasus Myanmar untuk dibahas dalam KTT Ke-42 ASEAN.

MANGGARAI BARAT, KOMPAS — Baku tembak merintangi upaya ASEAN menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. Namun, Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 bertekad untuk terus mengupayakan penyelesaian krisis di negara itu.

Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023), menyatakan, kondisi Myanmar saat ini sangat kompleks. Sebab konflik di negara itu telah berlangsung lebih dari tujuh dekade.

”Dan, Indonesia sebagai Ketua ASEAN terus mendorong implementasi dari Five-Point Consensus, di mana salah satunya adalah terkait dengan bantuan kemanusiaan,” kata Presiden.

Baca juga: Polri Kirim Empat Penyidik Usut Kasus TPPO 20 WNI di Myanmar

Berbagai upaya, Presiden melanjutkan, ASEAN telah lakukan. Melalui kepemimpinannya di ASEAN pada 2023, Indonesia antara lain memfasilitasi AHA Centre yang bertugas menilai kebutuhan warga di Myanmar. Proses penilaian itu lama tertunda karena akses bagi tim AHA Centre tidak kunjung diberikan Myanmar. Namun akhirnya, sumbatan itu mampu diselesaikan.

”Jadi, masalahnya adalah di masalah akses. Kemarin, AHA Center didampingi Tim Monitoring ASEAN akan menyerahkan bantuan kemanusiaan. Tapi, sangat disayangkan, di tengah perjalanan terjadi baku tembak-menembak,” kata Presiden.

AFP

Para pengungsi Myanmar di Thailand pada awal April 2023. Mereka menyelamatkan diri dari baku tembak antara pasukan junta dan milisi oposisi di Myanmar.

Namun, Presiden menegaskan, tantangan itu tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia menyerukan kembali penghentian kekerasan. ”Stop using force, stop violence, karena rakyat yang akan menjadi korban, karena kondisi ini tidak akan membuat siapa pun menang. Saya mengajak, marilah kita duduk bersama, ciptakan ruang dialog untuk mencari solusi bersama,” kata Presiden.

Terkait pengiriman bantuan kemanusiaan oleh AHA Center yang terjebak baku tembak, seorang kelompok milisi yang berafiliasi dengan oposisi National Unity Government (NUG) kepada Channel News Asia, Senin, menyatakan, insiden itu terjadi di Distrik Taunggyi, Negara Bagian Shan, Myanmar. Di lokasi itu banyak terdapat pasukan junta.

Saat konvoi kendaraan tim AHA center meluncur, baku tembak terjadi. Tim yang tengah membawa bantuan kemanusiaan tersebut terjebak di tengah-tengah baku tembak. Salah seorang dalam tim AHA Center adalah seorang diplomat Singapura.

60 kali komunikasi

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada kesempatan terpisah mengungkapkan, Indonesia memilih diplomasi diam-diam untuk mendekati berbagai pihak di Myanmar. Hasilnya, Indonesia dalam kapasitas sebagai Ketua ASEAN bisa berkomunikasi hingga 60 kali dengan berbagai pihak terkait di Myanmar.

”Pada tahap awal keketuaannya, Indonesia memutuskan mengambil pendekatan diplomasi non-megaphone. Tujuannya untuk memberikan ruang bagi semua pihak membangun kepercayaan. Diplomasi diam-diam bukan berarti Indonesia tidak berbuat apa-apa,” ujarnya.

Pembicaraan dengan berbagai pihak itu diharapkan menjadi modal penting untuk membantu Myanmar menyelesaikan krisisnya. Selain dengan junta, Indonesia juga berbicara dengan kelompok oposisi dan kelompok milisi bersenjata. Semua upaya Indonesia di Myanmar disampaikan kepada para mitranya di ASEAN.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Mensesneg Pratikno menyampaikan keterangan pers terkait pelaksanaan KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5/2023).

Dalam berbagai komunikasi lintas pemangku kepentingan itu, Indonesia terus meminta penghentian kekerasan. Indonesia khawatir karena kekerasan di Myanmar terus meningkat. Pasukan junta, oposisi, dan kelompok bersenjata suku-suku Myanmar terus baku tembak atau menyerang dengan berbagai cara.

Di sisi lain, junta juga menggencarkan serangan ke berbagai kubu pertahanan kelompok-kelompok milisi. Junta memakai roket dan panser dalam berbagai serangan ke lokasi pasukan yang mayoritas mengandalkan senapan dan pelontar roket itu.

Indonesia menegaskan rangkaian komunikasi itu sebagai pelaksanaan mandat Lima Poin Konsensus ASEAN soal Myanmar. Disepakati pada April 2021 di Jakarta, konsensus itu berisi permintaan penghentian kekerasan di Myanmar.

Baca juga: Presiden Jokowi Kedepankan Dialog untuk Solusi Myanmar

Dialog dengan semua pihak untuk mencari solusi damai harus dilakukan. Dialog itu akan difasilitasi Utusan Khusus Ketua ASEAN dan Sekretariat Jenderal ASEAN. Utusan khusus juga perlu ke Myanmar dan bertemu semua pihak terkait. Selain itu, melalui AHA Centre, ASEAN juga menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Myanmar.

Retno mengatakan, dialog inklusif tetap menjadi fokus utama pendampingan ASEAN terhadap Myanmar. Oleh karena itu, komunikasi dengan semua pihak di Myanmar diintensifkan.

Salah satu hasilnya adalah akses AHA Centre untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan semakin luas. ”Dengan fasilitasi Indonesia tersebut, AHA Centre telah berhasil melakukan konsultasi dengan beberapa pemangku kepentingan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, terdapat pergerakan mengenai akses yang diberikan kepada AHA Centre,” tuturnya.

KOMPAS

Sebagai tuan rumah sekaligus ketua ASEAN, Indoneisa menyodorkan dua agenda utama yang akan dibahas dalam KTT ASEAN. Presiden Jokowi memastikan konflik di Myanmar dan perdagangan manusia masuk dalam materi pembahasan utama KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Retno mengakui komunikasi perlu diperluas dan diintensifkan. Tujuannya meluaskan area jangkauan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Myanmar.

Berbagai pihak sudah berulang kali meminta komunikasi dengan kubu oposisi. Anggota DPR RI sekaligus anggota ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), Eva Kusuma Sundari, mendesak komunikasi dengan oposisi. Secara spesifik, APHR minta komunikasi dilakukan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk oposisi Myanmar.

”Kami meminta kepada Pemerintah Indonesia, menteri luar negeri, mulai berkomunikasi dengan NUG,” ujarnya.

APHR memandang komunikasi ASEAN tidak bisa lagi dilakukan hanya dengan junta. Sebab, sejauh ini junta tidak kunjung serius mewujudkan Lima Poin Konsensus ASEAN.