Badan Antikorupsi Periksa Mantan Perdana Menteri Malaysia
Sejumlah lembaga penegak hukum Malaysia kerap dipakai penguasa untuk menekan lawan politiknya. Dulu semasa masih menjadi perdana menteri, Muhyiddin Yassin melakukannya. Kini setelah lengser, giliran dia jadi obyeknya.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
AFP/ARIF KARTONO
Mantan Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Umum Partai Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, Kamis (9/3/2023), melambaikan tangan saat tiba di kantor Komisi Anti-Korupsi Malaysia di Putrajaya untuk memberikan keterangan atas dugaan penyalahgunaan dana publik oleh Perikatan Nasional dalam program pemberantasan Covid-19.
KUALA LUMPUR, KAMIS — Balas dendam kepada lawan politik dengan menggunakan perangkat hukum terus menjadi pola dalam dunia politik di Malaysia. Kini, giliran Muhyiddin Yassin terkena pola itu.
Mantan Perdana Menteri Malaysia itu diperiksa komisi pemberantasan korupsi Malaysia, SPRM, Kamis (9/3/2023). Bahkan, juru bicara Perikatan Nasional (PN), Rafizi Idris, menyebut Muhyiddin bisa jadi langsung ditahan hari ini juga.
Rafizi dan sejumlah politisi PN bolos dari sidang paripurna parlemen Malaysia untuk mendampingi pemimpin koalisi itu. ”Kami akan memantau perkembangan. Hari ini, beliau dipanggil SPRM dan kami ingin tahu apa langkah mereka terhadap beliau,” kata Rafizi sebagaimana dikutip sejumlah media Malaysia, seperti The Star, Malay Mail, dan Bernama.
Selain para politisi, kader dan simpatisan Bersatu dan PN juga terlihat di kantor SPRM. Kala Muhyiddin tiba pada pukul 11.15 waktu Kuala Lumpur, massa meneriakkan dukungan bagi pemimpin PN itu.
AFP/ARIF KARTONO
Mantan Perdana Menteri Malaysia dan Ketua Umum Partai Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, Kamis (9/3/2023), tiba di kantor Komisi Anti-Korupsi Malaysia di Putrajaya untuk memberikan keterangan atas dugaan penyalahgunaan dana publik oleh Perikatan Nasional dalam program pemberantasan Covid-19.
Sebelum ini, SPRM telah meminta imigrasi Malaysia melarang Muhyiddin pergi ke luar negeri. Larangan serupa diberlakukan kepada sejumlah politisi Bersatu, partai bentukan Muhyiddin sekaligus motor utama PN.
Muhyiddin bukan politisi PN pertama yang diperiksa SPRM. Sejumlah politisi PN telah dijerat SPRM dengan dugaan korupsi. Juru bicara Bersatu, Saiful Jan, telah dijadikan tersangka korupsi.
Demikian pula Wakil Ketua DPC Bersatu Wilayah Segambut Radlan Muhammad. Bendahara Bersatu Salleh Bajuri malah telah ditahan dengan tudingan korupsi. Sejumlah rekening Bersatu telah dibekukan atas perintah SPRM. Bersatu mengaku tidak bisa mengakses dana total 4,3 juta ringgit karena pembekuan itu.
Bersatu dan PN bukan satu-satunya oposisi Malaysia yang diperiksa selepas kalah di pemilu.
Politisi PN dan Bersatu diperiksa atas dugaan menerima suap senilai 300 miliar ringgit dari sejumlah kontraktor. Para penyuap diduga mendapat proyek dari program Jana Wibawa. Muhyiddin meluncurkan program itu pada 2020 sebagai salah satu cara menggerakkan perekonomian Malaysia.
Bersatu dan PN bukan satu-satunya oposisi Malaysia yang diperiksa selepas kalah di pemilu. Selepas menggulingkan Mahathir Mohamad pada Februari 2020, Muhyiddin juga menggunakan hukum untuk menyasar lawan politiknya.
Salah satu mantan pendukung Mahathir, Syed Saddiq, mengaku diperiksa karena menolak mendukung pemerintahan Muhyiddin. Politisi muda Malaysia itu mulai diperiksa SPRM pada Juni 2020. Ia didakwa menyalahgunakan kewenangan dan anggaran selama menjadi ketua sayap pemuda Bersatu.
AP PHOTO/FL WONG
Layar menampilkan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan pengunduran dirinya pada 16 Agustus 2021. Pada 9 Maret 2023, Muhyiddin diperiksa komisi pemberantasan korupsi Malaysia, SPRM, atas dugaan korupsi dan suap,
Sebelum keluar, Saddiq memang menjadi politisi Bersatu. Partai itu didirikan Mahathir dan Muhyiddin menjelang pemilu Malaysia 2018. Belakangan, Mahathir dan pendukungnya keluar dari partai itu. Sebab, Muhyiddin menggulingkan Mahathir dari kursi PM Malaysia.
Dalam sidang pada 22 Februari 2023, Saddiq mengungkap sejumlah hal soal pemeriksaannya. Dalam pernyataan tersumpah di pengadilan, ia menyinggung soal pengakuan penyidik SPRM kepada dirinya.
Penyidik yang disebut bernama Ihsan itu mengaku dipaksa menemukan bukti korupsi Syed Saddiq. Menurut Saddiq, Ihsan menyebut SPRM dan sejumlah lembaga penegak hukum Malaysia kerap dipakai penguasa untuk menekan lawan politiknya. ”Silakan periksa rekaman pemeriksaan. Pengakuan itu akan ditemukan,” ujarnya.
Adapun PM Malaysia saat ini, Anwar Ibrahim, berulang kali diperiksa atas dugaan asusila dan korupsi. Anwar menghabiskan hampir dua dekade di berbagai sidang dan penjara. Ia dipenjara di masa pemerintahan Mahathir, Abdullah Badawi, hingga Najib Anwar.
Selepas koalisinya bersama Mahathir menang pemilu, Anwar mendapat pengampunan penuh dan bisa menjadi anggota parlemen.
Sebaliknya, Najib kini sedang berada di penjara. Najib mulai diperiksa beberapa pekan selepas Barisan Nasional kalah pemilu 2018. Istri dan anak Najib pun ikut diperiksa karena dugaan korupsi dan kolusi bernilai ratusan miliar ringgit.
