Desakan Mundur Menguat, PM Malaysia Temui Raja dan Konsolidasi Politik
Posisi Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, bak telur di ujung tanduk. Setelah tekanan publik melalui unjuk-rasa, beberapa hari terakhir sejumlah anggota parlemen menarik dukungan dari koalisi pemerintah.
Oleh
Pascal S Bin Saju
·3 menit baca
AP PHOTO/VINCENT THIAN, FILE
Dalam foto 13 Juli 2020 ini tampak PM Malaysia Muhyiddin Yassin menghadiri rapat Parlemen di Kuala Lumpur, Malaysia.
KUALA LUMPUR, RABU – Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, menggalang dukungan politik untuk melanjutkan pemerintahan. Ini dilakukan untuk menghadapi kuatnya tekanan politik yang menuntutnya mundur dari jabatan.
Salah satu upayanya dengan menemui Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara, Kuala Lumpur, Rabu (4/8/2021). Usai pertemuan, Muhyiddin mengaku telah diberi tahu Raja bahwa 8 anggota parlemen dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) telah menarik dukungan dari pemerintahan.
Sebaliknya, Muhyiddin juga mengaku telah memberi tahu Raja bahwa dirinya telah menerima pernyataan dukungan yang cukup dari anggota parlemen. Jumlah dukungan diklaim masih mayoritas tanpa merinci berapa jumlah anggota yang mendukungnya.
Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional itu, Muhyiddin mengatakan Raja setuju bahwa dia harus tetap berkuasa sambil menunggu mosi percaya dari parlemen.
AP PHOTO/FL WONG
Para pengunjuk rasa mengusung plakat selama demonstrasi menuntut PM Muhyiddin Yassin turun di dekat Lapangan Kemerdekaan di Kuala Lumpur, Sabtu, 31 Juli 2021.
Menurut Channel NewsAsia, konvoi mobil Muhyiddin terlihat memasuki Istana Negara, Rabu pagi. Jaksa Agung Malaysia, Idrus Harun, juga datang ke Istana Negara. Media lokal melaporkan Kepala Kepolisian Diraja Malaysia Acryl Sani Acryl Abdullah dan Panglima Militer Affendi Buang mendatangi kantor Muhyiddin.
Terkait mosi percaya, parlemen akan bersidang bulan depan. Melalui forum itu, Muhyiddin bersumpah akan mempertahankan dukungan mayoritas parlemen dan membuktikan legitimasinya untuk melanjutkan pemerintahan.
Sejak awal Juli, sejumlah warga berunjuk-rasa menuntut Muhyiddin mundur. Mereka menilai pemerintah gagal menangani Covid-19.Kasus harian melonjak di atas 10.000 sejak pertengahan Juli.
Pada saat yang sama, UMNO menarik dukungannya untuk koalisi pemerintahan Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin dan menyerukan pengunduran dirinya. UMNO adalah partai terbesar di parlemen dengan 38 orang perwakilan sekaligus partai kunci dalam aliansi Perikatan Nasional. Akibat penarikan dukungan sejumlah anggotanya itu, UMNO kini pecah.
AP PHOTO/FL WONG
Dua tokoh oposisi Malaysia, yakni Anwar Ibrahim (keempat dari kiri) dan Mahathir Mohamad (kedua dari kiri, pakai masker biru) memegang spanduk bertuliskan "Muhyiddin dan Kabinet mengundurkan diri" selama aksi protes di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 2 Agustus 2021.
Beberapa waktu lalu, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, mengkritik penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah. Lantas pada Selasa (3/8), Zahid, menyatakan, Muhyiddin telah kehilangan hak untuk memerintah setelah adanya penarikan dukungan dari beberapa anggota parlemen dan pengunduran diri seorang menteri dari UMNO.
Zahid mengaku telah mengumpulkan banyak pernyataan hukum dari anggota parlemen partainya yang menarik dukungan untuk Muhyiddin. Atas dasar itu, Muhyiddin telah kehilangan dukungan mayoritas.
Dalam konferensi pers daring, dia mengatakan, UMNO sudah menyampaikan pernyataan hukum kepada Raja. Beberapa anggota parlemen dari UMNO berdiri di belakang Zahid, termasuk mantan Perdana Menteri Najib Razak, Wakil Ketua Parlemen Azalina Said Othman, dan Sekretaris Jenderal UMNO Ahmad Maslan. "Kepemimpinannya (Muhyiddin) telah kehilangan mayoritas (dukungan), dan dia telah kehilangan legitimasinya sebagai perdana menteri," kata Zahid.
Sebelumnya, di hari yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Shamsul Anuar Nasarah, mundur dari jabatannya sebagai wujud loyalitas kepada partainya, UMNO, yang menolak keputusan pemerintahan Muhyiddin soal status darurat Covid-19.
Muhyiddin mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020 setelah memprakarsai lengsernya pemerintah reformis yang memenangi pemilu 2018. Partainya bergandengan dengan UMNO dan beberapa lainnya untuk membentuk pemerintahan baru. Namun aliansinya yang menggenggam mayoritas tipis di parlemen, tidak stabil.
Sejak Januari 2021, Muhyiddin memerintah dengan dasar peraturan pemerintah tanpa persetujuan legislatif. Ini dilakukan setelah penangguhan parlemen atas alasan keadaan darurat pandemi. Para kritikus mengatakan, tindakan ini untuk menghindari pemungutan suara di parlemen yang diperkirakan membuat dia kehilangan dukungan mayoritas. (AP/REUTERS/CAL)
