Indonesia Mulai Kampanye Pencalonan Anggota Dewan HAM PBB
Setiap negara bisa langsung mencalonkan lagi jika tak menjadi anggota dua periode berturut-turut. Karena setiap kali periode keanggotaannya selalu berjeda, RI bisa kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB.
Oleh
KRIS MADA
·4 menit baca
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memaparkan pandangan Indonesia dalam sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (27/2/2023), di Geneva, Swiss. Retno juga mengumumkan keinginan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.
GENEVA, SELASA — Hanya berselang dua bulan sejak menyelesaikan tugas sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia kembali mencalonkan diri. Sejumlah masalah dari periode keanggotaan lalu belum ada tanda-tanda akan selesai.
Pencalonan ulang Indonesia itu diungkap Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam sidang Dewan HAM PBB, Senin (27/2/2023), di Geneva, Swiss. ”Indonesia ingin berkontribusi untuk hal ini. Karena itu, kami mengajukan pencalonan (sebagai anggota) Dewan pada 2024-2026 dengan tema Kemitraan Inklusif untuk Kemanusiaan,” katanya.
Di sela sidang, Retno juga bertemu para menteri luar negeri beberapa negara lain. Kepada para koleganya, Retno menyampaikan permohonan dukungan agar Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Ia juga menyampaikan niat Indonesia kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2029.
Niat Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM sudah disampaikan Retno sejak akhir 2022. ”Kami bermaksud melanjutkan kontribusi kami dengan mengandalkan dukungan Anda untuk menjadi anggota Dewan untuk periode 2024-2026,” ujar Retno dalam Regional Conversation on Human Rights pada Desember 2022.
Dewan HAM PBB terdiri dari 47 negara. Afrika dan Asia Pasifik diwakili masing-masing 13 negara. Amerika Selatan dan Karibia diwakili delapan negara. Sementara Eropa Timur diwakili enam negara. Adapun wilayah lainnya diwakili tujuh negara.
Setiap negara bisa kembali langsung mencalonkan jika tidak menjadi anggota selama dua periode berturut-turut. Karena setiap kali periode keanggotaannya selalu berjeda, Indonesia bisa kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB. Sidang Dewan HAM PBB kemarin menjadi forum internasional pertama tempat Indonesia secara resmi menyatakan niatnya.
Politisasi HAM
Dalam sidang itu, Retno menyebut bahwa upaya memajukan dan melindungi HAM jauh dari selesai. Jika seabad Deklarasi HAM Universal mau dirayakan dalam 25 tahun lagi, penduduk Bumi perlu bekerja sama untuk memajukan HAM.
Penghormatan HAM disebutnya sebagai syarat kedamaian dan kestabilan. Terkait itu, seluruh perang dan pertikaian harus dihentikan. Penghentian berlaku untuk Myanmar, Palestina, Ukraina, Afghanistan, dan negara-negara yang sedang dilanda pertikaian bersenjata.
”Solusi damai harus didorong. Kita tidak bisa menutup mata pada penderitaan warga Palestina,” ujar Retno.
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (berdiri di podium) memaparkan pandangan Indonesia dalam sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (27/2/2023), di Geneva, Swiss.
Dewan HAM PBB harus dilindungi dari upaya politisasi HAM, termasuk menjadikan HAM sebagai alat persaingan geopolitik. Saling menyalahkan dan standar ganda tidak bisa menghasilkan solusi. Perilaku itu hanya akan memecah Dewan HAM PBB.
Di forum yang sama, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyinggung HAM sebagai alat geopolitik. Deklarasi HAM Universal sedang diserang dari semua arah. Deklarasi itu sering disalahgunakan dan diselewengkan. Berulang kali deklarasi itu dijadikan alat politik, lalu diabaikan oleh pihak yang sama.
Guterres mengajak para anggota PBB merevitalisasi Deklarasi HAM Universal. Perlu pula memastikan deklarasi itu diterapkan secara penuh sesuai tantangan kiwari dan masa mendatang.
Tantangan itu amat beragam. Kini, angka kemiskinan dan kelaparan parah melonjak drastis untuk pertama kalinya dalam beberapa puluh tahun terakhir. Setidaknya 100 juta orang dipaksa mengungsi gara-gara konflik dan kekerasan. Selain itu, sebanyak 3,5 miliar orang hidup di daerah rawan bencana akibat perubahan iklim.
Tanggungan
Selama Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB, ada beberapa persoalan yang belum selesai. Di kawasan ada isu Myanmar. Sementara di ruang lebih luas tetap ada persoalan Palestina, pengungsi, dan terakhir perang Ukraina.
Pada April 2022, Indonesia memutuskan abstain kala Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara untuk mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM PBB. Indonesia beralasan, PBB telah membentuk komisi untuk menyelidiki serangan Rusia ke Ukraina. Sementara di sejumlah pemungutan suara lain, Indonesia mendukung sikap keras PBB soal Rusia.
AP/SALVATORE DI NOLFI
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (kiri) dan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk mengheningkan cipta untuk para korban gempa di Turki dan Suriah pada sidang Dewan HAM PBB di kantor pusat Eropa di Markas PBB di Geneva, Swiss, Senin (27/2/2023).
Adapun di kawasan, Indonesia masih terus berusaha menangani persoalan Myanmar. Sampai Februari 2021, persoalannya berkisar soal pengusiran orang Rohingya dan perang saudara di Myanmar. Mulai Februari 2021, persoalannya bertambah menjadi kudeta.
Sampai sekarang belum ada tanda-tanda junta militer Myanmar mau bekerja sama dengan ASEAN untuk mencari solusi masalah Myanmar. Di masa menjadi Ketua ASEAN pada 2023, Indonesia menjadikan persoalan Myanmar sebagai salah satu prioritas.
Dalam pidato di sidang Dewan HAM PBB, Retno berjanji memperkuat mekanisme HAM di Asia Tenggara. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan memperkuat mandat Komisi Antarpemerintah ASEAN untuk HAM (AICHR), Komisi HAM untuk Pelindungan Hak Perempuan dan Anak, serta pelembagaan dialog HAM.
Selama menjadi anggota Dewan HAM PBB, Indonesia juga diprotes karena dianggap tidak menyelesaikan sejumlah persoalan HAM dalam negeri. Kasus-kasus terkait tambang paling kerap jadi sorotan.
