Khawatir Dimata-matai Beijing, Australia Copoti Kamera Pengawas Buatan China
Merasa terancam data intelijennya direkam melalui kamera-kamera pengawas buatan China dan diberikan kepada Pemerintah China, Australia mencopoti kamera buatan China itu di gedung-gedung Departemen Pertahanan.
Oleh
MUHAMMAD SAMSUL HADI
·5 menit baca
AFP/WILLIAM WEST
Warga berjalan melewati sebuah kamera pengawas keamanan di Melbourne, Australia, Rabu (9/2/2023).
CANBERRA, KAMIS — Pemerintah Australia akan mencopoti kamera buatan China di gedung-gedung Departemen Pertahanan. Langkah ini disampaikan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Kamis (9/2/2023), menyusul munculnya kekhawatiran bahwa data di kamera buatan perusahaan China itu bisa dibagikan kepada aparat keamanan di Beijing.
Marles mengatakan, petugas akan mencopoti dan mengganti semua kamera pemantau keamanan buatan China di gedung-gedung Departemen Pertahanan. ”Ini adalah hal penting yang menjadi perhatian kami dan kami akan memperbaikinya,” katanya kepada Radio ABC.
”Penting bahwa kami lakukan langkah-langkah ini dan memastikan fasilitas-fasilitas kami benar-benar aman,” lanjut Marles.
Langkah Australia mengikuti tindakan serupa yang pernah dilakukan Amerika Serikat dan Inggris. Dua negara ini menghentikan penggunaan kamera buatan China di lokasi sensitif di gedung-gedung pemerintah. Washington dan London menyatakan kekhawatiran mereka bahwa perusahaan-perusahaan China dapat ditekan oleh Beijing untuk membagikan data intelijen yang dikoleksi dari kamera-kamera itu.
Mengutip data resmi, James Paterson, politisi oposisi di Australia, mengungkapkan bahwa sedikitnya 913 kamera buatan China terpasang pada lebih dari 250 gedung Pemerintah Australia. Termasuk di antaranya adalah di kantor-kantor dan fasilitas milik Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Kejaksaan Agung.
Paterson, menteri bayangan untuk keamanan siber dan penangkalan campur tangan asing, menyebutkan bahwa hampir 1.000 unit perlengkapan kamera dipasok oleh dua perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki Pemerintah China, yakni Hangzhou Hikvision Digital Technology dan Dahua Technology Co.
AP/MARK BAKER
Kamera pengawas keamanan buatan perusahaan China, Dahua, terpasang di salah satu tempat di Sydney, Australia, Kamis (9/2/2023).
Paterson, pengkritik vokal terhadap Pemerintah China, mengungkapkan bahwa gedung-gedung pemerintah di Australia ”diawasi” dengan ”perangkat mata-mata”. Oleh karena itu, ia mendesak agar kamera buatan China harus segera dicopot dari gedung-gedung pemerintah.
”Ini adalah isu dan… kami sedang melakukan penilaian atas semua teknologi pemantauan di dalam (gedung departemen) pertahanan, dan jika ditemukan di tempat-tempat tertentu, kamera-kamera itu akan dicopot,” kata Marles.
Monumen Nasional Perang (War Memorial), kompleks seluas 14 hektar di Canberra yang didanai pemerintah, juga mengonfirmasi akan mencopoti beberapa kamera pengawas buatan China. Adapun badan-badan pemerintah lain, saat dimintai komentar, menolak memberi pernyataan atau meminta mengacu pada pernyataan Menhan Marles.
Mematuhi regulasi
Menanggapi langkah Pemerintah Australia, Hikvision menyatakan, ”jelas salah” menggambarkan perusahaannya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Australia. Hikvision mengaku tidak bisa mengakses data video milik penggunanya, mengelola basis data pengguna, atau menjual penyimpanan data di awan (cloud storage) di Australia.
”Kamera-kamera kami sejalan dengan seluruh undang-undang dan regulasi yang berlaku di Australia serta tunduk pada persyaratan-persyaratan keamanan yang ketat,” ujar juru bicara Hikvision dalam keterangan melalui surat elektronik.
Adapun Dahua Technology tidak segera memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi. Mengenai hal tersebut, Kementerian Luar Negeri China mengimbau Australia memberikan ”lingkungan yang adil” bagi perusahaan-perusahaan China.
Beijing menuding Canberra menyalahgunakan kekuatan nasional untuk mendiskriminasi dan menekan perusahaan-perusahaan China. Mereka menyeru Australia agar memastikan adanya perlakuan yang adil terhadap bisnis-bisnis China di Australia.
AFP/WILLIAM WEST
Warga berjalan melewati sebuah kamera pengawas keamanan di Melbourne, Australia, Rabu (9/2/2023).
Nigel Phair, pakar keamanan siber pada Universitas New South Wales, mengatakan, Pemerintah Australia sedang mengambil langkah berhati-hati. ”Yang menjadi perhatian adalah bahwa (perangkat) ini merupakan kamera-kamera buatan China dan ada data yang dikumpulkan dan bakal dibawa kembali ke negara China,” ujarnya kepada kantor berita Reuters.
”Mereka kini sangat berhati-hati dan hal itu bukanlah hal yang buruk di tengah lingkungan daring. Kami harus mengambil langkah terukur dan kami harus mencermati di mana saja ada risiko, ada kerentanan-kerentanan, dan kemudian melakukan pengendalian yang memadai terkait hal itu,” kata Phair.
Kami harus mengambil langkah terukur dan kami harus mencermati di mana saja ada risiko, ada kerentanan-kerentanan, dan kemudian melakukan pengendalian yang memadai.
Pada November 2022, Inggris meminta badan-badan pemerintahannya untuk berhenti menggunakan kamera-kamera pengawas terkait China di gedung-gedung sensitif dengan alasan masalah keamanan. Pada Juli 2022, sebanyak 67 anggota parlemen mendesak Pemerintah Inggris melarang Hikvision dan Dahua menyusul adanya laporan bahwa perlengkapan buatan dua perusahaan itu digunakan untuk mengawasi warga minoritas Uighur di wilayah Xinjiang, China barat.
Di sisi lain, kamera CCTV Hikvision pula yang merekam tindakan Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock saat mencium asistennya sebagai bentuk pelanggaran aturan Covid-19 pada Juni 2021. Gara-gara ulahnya terbongkar, Hancock mundur dari jabatannya.
Di AS, sejumlah negara bagian juga telah melarang vendor-vendor dan produk-produk dari beberapa perusahaan teknologi China. Menurut Departemen Perdagangan AS, Hikvision dan Dahua terlibat memasok ”teknologi tinggi untuk pengawasan” bagi warga minoritas Uighur di China.
AFP/GETTY IMAGES/GREG BAKER
Dalam foto tanpa tanggal ini, anak-anak berjalan di bawah kamera pengawas di wilayah Xinjiang, China barat.
Pada tahun 2018, Australia menjadi negara pertama di dunia yang memblokir perusahaan telekomunikasi China, Huawei, dari peluang memasang jaringan telepon seluler 5G. Perdana Menteri Australia saat itu, Malcolm Turnbull, mengatakan bahwa keputusan itu diambil untuk menjaga kedaulatan negaranya.
Larangan terhadap Huawei juga berlaku di AS, Inggris, dan Kanada. Bersama Selandia Baru dan Australia, ketiga negara itu membentuk aliansi untuk aktivitas mata-mata, Five Eyes.
Pemerintahan kiri-tengah, yang berkuasa di Australia saat ini sejak Mei 2022, sedang berupaya memperbaiki hubungan dengan China. Akibat hubungan tegang antara China dan pemerintahan sebelumnya yang berhaluan konservatif di Australia, Beijing memberlakukan tarif tinggi pada sejumlah komoditas ekspor Australia pada tahun 2020.
Hubungan Canberra-Beijing semakin memburuk setelah Australia menyerukan adanya investigasi independen tentang asal mula Covid-19.
Mengenai langkah terbaru pada perusahaan pembuat kamera asal China, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, dirinya tidak terlalu memikirkan bagaimana China bakal bereaksi atas pencopotan kamera-kamera buatan China itu. ”Kami bertindak sesuai kepentingan nasional Australia. Kami melakukannya secara transparan dan itu yang akan terus kami lakukan,” ujarnya kepada wartawan. (AFP/REUTERS)
