PM Anwar Ibrahim Berkunjung ke Jakarta

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan berkunjung ke Jakarta dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Joko WIdodo. Sejumlah hal akan menjadi pembahasan kedua kepala negara.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie, di kediaman Habibie di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kedatangan Anwar tersebut merupakan kunjungan luar negeri pertama setelah bebas dari penjara.

JAKARTA, KOMPAS — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Indonesia, 8-9 Januari 2023. Selain bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Anwar juga akan melihat sejumlah penandatanganan kerja sama bilateral dan investasi sejumlah perusahaan Malaysia di Indonesia.

Keterangan pers yang diterima Kompas dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Minggu (8/1/2023), menyebut, Anwar datang ke Jakarta atas undangan Presiden Joko WIdodo. Dalam kunjungan pertamanya sebagai perdana menteri Malaysia pascapelantikan 24 November lalu, Anwar akan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Zafrul Tengku Abdul Aziz, serta sejumlah pejabat dari lembaga terkait.

Dalam pertemuan nanti, kedua kepala negara akan membicarakan sejumlah isu, di antaranya kerja sama bilateral hingga upaya bersama mengatasi tantangan regional dan global.

Sejumlah isu kunci yang akan dibahas misalnya potensi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru Indonesia di Kalimantan Timur, pembahasan sengketa batas laut, serta pengiriman dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Masalah Myanmar dan upaya bersama mengatasi diskriminasi produk minyak kelapa sawit kedua negara di pasar global juga akan menjadi isu kunci yang dibahas.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Seri Diraja Zambry Abdul Kadir beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/12/2022). Isu perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi fokus pembahasan.

Dikutip dari laman kantor berita Malaysia, Bernama, Menteri Luar Negeri Malaysia Zambry Abdul Kadir mengatakan, delapan nota kesepahaman akan ditandatangani sejumlah perusahaan swasta negeri jiran dengan mitra di Indonesia. Akan ada pula penandatanganan 11 letters of interest (LoI) sejumlah perusahaan Malaysia untuk ikut serta dalam pengembangan kawasan IKN.

”Kami memperhatikan bahwa pengembangan ibu kota baru Indonesia dan hal itu memberikan kesempatan bagi Malaysia, khususnya wilayah Sabah dan Serawak, untuk memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan di sana. Hal ini menjadi agenda yang harus dibicarakan oleh pemimpin kedua negara,” kata Zambry.

Baca juga: Malaysia Era PM Anwar Prioritaskan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Dalam kunjungan dua harinya nanti, Anwar juga dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah warga Malaysia yang tinggal di Jakarta.

Kunjungan Anwar ke Jakarta telah dipersiapkan selama beberapa pekan terakhir oleh kedua negara. Beberapa hari jelang pergantian tahun, Zambry telah berada di Jakarta dan bertemu dengan koleganya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, untuk membahas beberapa hal yang akan dibicarakan oleh kedua kepala negara. Hal yang dimaksud adalah isu perbatasan, isu perlindungan pekerja migran Indonesia, hingga konflik di Myanmar serta masalah minyak kelapa sawit kedua negara di pasar global.

Mengenai masalah perlindungan pekerja migran, menurut Zambry, pemerintahan Anwar mencoba memperbaiki pengelolaan penerimaan dan perlindungan pekerja migran, termasuk dari Indonesia. Penerimaan dan perlindungan yang selama ini menjadi domain kerja dua lembaga, yaitu Jabatan Imigresen dan Kementerian Dalam Negeri, kini berada di bawah satu lembaga saja, yaitu Kementerian Dalam Negeri.

Zambry dalam pertemuan dengan Retno menyebut bahwa keberadaan pekerja migran memiliki peran yang besar dalam perekonomian Malaysia. Ekonom Malaysia menyatakan bahwa ketiadaan pekerja migran memberi dampak yang cukup signifikan bagi perlambatan kinerja ekonomi Malaysia.

Baca juga: Penyelesaian Sengketa Perbatasan RI-Malaysia jadi Prioritas Malaysia

Sementara, mengenai penyelesaian sengketa perbatasan, selain sengketa perbatasan maritim di Laut Sulawesi dan bagian paling selatan Selat Malaka, ada tujuh segmen batas wilayah yang masih harus dirundingkan lagi dengan Pemerintah Malaysia. Tujuh segmen batas wilayah itu adalah empat segmen berada di Provinsi Kalimantan Barat dan tiga di Provinsi Kalimantan Utara (Kompas.id, 30 Desember 2022).