Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS meminta batas utang, yang kini dipatok 31,4 triliun dollar AS, segera dinaikkan. Kini, total utang pemerintah AS bernilai 31,28 triliun dollar AS.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
Washington, Kamis - Kenaikan batas maksimal utang akan menjadi ujian pokok Pemerintah Amerika Serikat kala DPR dikuasai Partai Republik. Penolakan menaikkan batas utang akan melemahkan berbagai program pemerintahan Presiden Joe Biden. Berbagai agenda lain di pemerintahan Biden juga bisa terdampak dengan komposisi baru di DPR.
Pada Kamis (17/11/2022), Republikan dipastikan menguasai 218 dari 435 kursi DPR AS hasil pemilu paruh waktu (midterm) 2022. Perolehan itu membuat Republikan menjadi mayoritas tipis di DPR. Ada peluang kursi Republikan di DPR bertambah karena penghitungan suara di beberapa daerah pemilihan belum selesai.
Sejak beberapa hari lalu, pejabat di Gedung Putih dan Departemen Keuangan AS meminta batas utang segera dinaikkan. Kini, total utang pemerintah AS bernilai 31,28 triliun dollar AS. Padahal, pemerintah dan Kongres sepakat jumlah total utang pemerintah paling banyak 31,4 triliun dollar AS. Dengan laju belanja paling moderat sekali pun, batas utang diperkirakan akan tercapai paling lambat pada Juni 2023.
Menteri Keuangan AS Jannet Yellen meminta batas utang dinaikkan tahun ini. Sebab, Kongres masih dikendalikan Demokrat sampai Januari 2025. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi pemerintah mencapai kompromi dengan parlemen. Sementara Ketua Fraksi Republikan Senat AS Mitch McConnell menyebut, tidak perlu ada kenaikan batas utang tahun ini. “Itu (penaikan batas utang) bukan masalah sampai tahun depan,” ujarnya.
Ketua Fraksi Republikan DPR AS Kevin McCarthy telah memastikan, kenaikan batas utang akan dikaitkan pengurangan belanja. Republikan mengindikasikan pemangkasan besar-besaran untuk aneka program. Republikan terutama membidik pengurangan subsidi kesehatan.
Dampak
Penolakan parlemen menaikkan batas utang akan membuat Pemerintah AS kehilangan sumber utama mengatasi defisit APBN. Saat batas utang tercapai, Washington tidak bisa menerbitkan surat utang baru. Padahal, surat utang baru dibutuhkan untuk membiayai APBN dan membayar utang lama.
Jika tidak punya uang untuk membayar utang lama, Pemerintah AS bisa dianggap gagal bayar. Gagal bayar berdampak buruk pada lembaga mana pun yang menerbitkan surat utang. Ketidakmampuan menerbitkan utang baru juga bisa membuat pemerintah AS kekurangan uang untuk mendanai aneka program. Media AS, Politico, menulis bahwa dampak pengurangan belanja bisa terasa bertahun-tahun.
Pengurangan anggaran riset akan membuat inovasi sulit dilakukan. Padahal, AS membutuhkan berbagai inovasi untuk menjaga daya saingnya. Pemerintahan Biden sampai membuat undang-undang khusus soal inovasi demi menjaga daya saing.
Luar negeri
Republikan bukan hanya akan menghadirkan tantangan dalam bentuk penolakan menaikkan batas utang. Sejak sebelum pemilu paruh waktu, Republikan mengindikasikan akan mengawasi lebih ketat kebijakan luar negeri AS. Isu China dan Ukraina jadi sorotan utama.
Republikan mengisyaratkan AS akan lebih ketat terkait bantuan ke Ukraina. Politisi Republikan, Michael McCaul, menyebut, bantuan akan tetap ada untuk Ukraina. ”Apa yang kami coba lakukan di Ukraina adalah menghindari konflik global,” kata McCaul.
Calon ketua komite luar negeri DPR AS itu menyebut, prioritas utamanya adalah bersaing dengan China yang sedang bangkit. DPR akan lebih ketat memantau ekspor teknologi ke China. ”Mereka (China) adalah pesaing nomor satu kami dan mungkin ancaman terbesar kami terhadap keamanan nasional,” kata McCaul.
Republikan di DPR berencana fokus pada peningkatan rantai pasok untuk mendukung produksi komponen penting seperti semikonduktor di AS dan pada kontrol ekspor. Tujuannya memastikan teknologi AS yang sensitif tidak sampai ke militer China, negara yang menjadi pasar semikonduktor individu terbesar di dunia, yaitu 34,6 persen dari total pasar global. ”Bagi saya, itu gila. Pada dasarnya, kami mempersenjatai musuh besar kami,” kata McCaul.
Demokrat dan Republik, menurut McCaul, akan bekerja sama dalam masalah ini. ”Kami memiliki ’elang China’ di kedua sisi lorong,” kata McCaul yang menggunakan metafora untuk menggambarkan upaya bersama menghadapi ancaman China. (AFP/REUTERS)