Antara Manila dan Jakarta, Aliansi Pragmatis Marcos Jr dan Jokowi

Indonesia dipilih sebagai negara pertama yang dikunjungi Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Ada relatif kesamaan pendekatan kebijakan luar negeri Jakarta dan Manila. Pragmatis sekaligus tegas ke negara-negara besar.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/9/2022).

Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah ia dilantik. Tujuan utama lawatan itu adalah mengeratkan hubungan dua negara yang didiami 55 persen populasi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Seperti ayahnya, Ferdinand Emmanuel Marcos, Presiden Marcos Jr cenderung membuat kebijakan luar negeri yang pragmatis.

Marcos, yang dikenal dengan sapaan Bongbong, menyambangi Indonesia pada 4-6 September 2022. Dari Indonesia, ia bertolak ke Singapura dan akan kembali di Filipina pada 7 September 2022. ”Kita dekat tidak hanya secara geografis, tetapi juga etnisitas dan budaya,” ujarnya, Senin (5/6/2022), di Bogor.

Ia diterima Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Dari Bogor, ia dijadwalkan bertemu sejumlah pebisnis dan BUMN Indonesia di Jakarta.

Baca juga: Presiden Marcos Jr Mulai Lawatan ke Bogor

Bongbong berharap kerja sama Indonesia-Filipina semakin erat. Manila bersama Jakarta, sebagai pendiri ASEAN, berharap stabilitas kawasan bisa dijaga. Upaya pemulihan dari dampak pandemi amat membutuhkan stabilitas dan kerja sama.

Dalam pernyataan pada Minggu malam, Malacanang menyinggung soal kerja sama keamanan, perdagangan, investasi, dan energi terbarukan antara Indonesia dan Filipina. Kecuali soal energi terbarukan, Indonesia-Filipina telah lama berhubungan erat pada sektor-sektor yang disinggung Manila.

Relasi dengan adidaya

Setelah dari Indonesia-Singapura, Bongbong dijadwalkan menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Belum diketahui, apakah ia akan diterima Presiden AS Joe Biden di sela lawatan itu. Malacanang mengungkapkan, Biden adalah salah satu orang yang paling awal memberi selamat kepada Bongbong setelah hasil pemilu diketahui.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengatakan, Bongbong bebas mengunjungi AS. Sebagai kepala negara, Bongbong otomatis mendapatkan kekebalan hukum di AS.

Komentar itu dilontarkan karena sampai sekarang pengadilan di Hawaii, tempat keluarga Marcos mengasingkan diri pada 1986-1989 setelah kabur dari Filipina, mempertahankan keputusan denda untuk Bongbong dan ibunya, Imelda. Pengadilan menetapkan sanksi yang kini bernilai lebih dari 300 juta dollar AS itu berlaku sampai 2031.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr berjalan bersama dalam upacara penyambutan di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/9/2022).

Belum diketahui tanggal pasti tanggal keberangkatan Bongbong ke New York. Adapun waktu lawatan ke China lebih belum jelas lagi. Malacanang telah mengumumkan, Bongbong menerima undangan lawatan ke China. Undangan itu disampaikan Menteri Luar Negeri China Wang Yi kala diterima Marcos di Malacanang pada 6 Juli 2022.

Baca juga: Setelah 36 Tahun, Dinasti Marcos Kembali Kuasai Filipina

Wang bertandang ke Manila sepekan setelah Bongbong dilantik. Tamu lain dari China pada upacara pelantikan itu, antara lain, Wakil Presiden China Wang Qishan.

Hubungan pribadi keluarga Marcos dengan pejabat China cukup baik. Bongbong menemani ibunya, Imelda, bertemu Mao Zedong pada 1974 di China.

Dalam pidato kenegaraan setelah dilantik, Bongbong menyebut Beijing sebagai teman terkuat Manila. Filipina akan meningkatkan hubungan dengan China. Dalam pidato yang sama, ia juga menekankan tidak akan menyerahkan sejengkal pun wilayah Filipina kepada pihak lain. Sejumlah pihak menduga pernyataan itu terkait sengketa China dan Filipina di Laut China Selatan.

Baca juga : Marcos Jr Bertekad Tidak Biarkan China Semena-mena di Laut China Selatan

Bongbong memastikan akan menjunjung keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA) yang menetapkan China tidak bisa menetapkan klaim berdasarkan pulau-pulau buatan di Laut China Selatan. Menlu Filipina Enrique Manalo menegaskan, Manila menolak setiap upaya mengubah putusan mahkamah yang dikeluarkan pada 2016 itu.

AFP/ACHMAD IBRAHIM

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr (kedua dari kiri) beserta Ibu Negara Filipina Louise Araneta Marcos (kiri) bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Senin (5/9/2022).

Pada 12 Juli 2016. Sidang PCA di Den Haag, Belanda, memutuskan China tidak memiliki dasar hukum dan bukti sejarah untuk mengklaim wilayah di Laut China Selatan (LCS). China juga telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina. Pembangunan pulau buatan China merusak terumbu karang.

Putusan PCA itu sesuai keberatan yang diajukan Filipina pada 2013. Manila menuding Beijing masuk ke wilayah teritorialnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi karang menjadi pulau buatan. Menurut Manila, klaim Beijing di LCS, yang meliputi Laut Filipina Barat, hanya ditandai sembilan garis putus-putus hasil imajinasi sepihak. Itu melanggar kedaulatan Filipina dan hukum laut internasional.

Filipina mengakui kepemilikan atas delapan pulau kecil dari deretan Kepulauan Spratly, yang disebutnya sebagai Kepulauan Kalayaan. Filipina juga menyebut Laut Cina Selatan dengan nama Laut Filipina Barat.

Pragmatis dan tegas

Anggota Philippine Council for Foreign Relations Aaron Jed Rabena mengatakan, kebijakan Bongbong menekankan pada otonomi Filipina di antara persaingan negara-negara besar. Filipina di bawah Bongbong diperkirakan memilih pendekatan pragmatis sekaligus tegas pada negara-negara besar.

Duta Besar Filipina di AS, Jose Romualdez, membenarkan bahwa Manila akan memperbarui sejumlah perjanjian pertahanan dengan Washington. AS juga tetap diizinkan memiliki pangkalan di Filipina.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Sambut Kunjungan Presiden Marcos Jr

Namun, sepupu Bongbong itu menegaskan, Manila akan berhati-hati mengizinkan Washington memakai pangkalan di Filipina jika ada konflik di Taiwan. Filipina hanya akan mengizinkan jika ada manfaat strategis dari penggunaan pangkalan tersebut.

Pernyataan tersebut mencerminkan Manila di bawah kepemimpinan Bongbong relatif sama dengan Jakarta di bawah Jokowi jika terkait hubungan dengan kekuatan besar. Sembari mengeratkan hubungan ekonomi dengan China, Indonesia juga meningkatkan hubungan dengan AS.

AFP/ACHMAD IBRAHIM

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana berjalan bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Ibu Negara Filipina Louise Araneta Marcos seusai upacara penanaman pohon di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Senin (5/9/2022).

Pada Agustus 2022, Indonesia menjadi tuan rumah latihan perang gabungan yang melibatkan AS dan sejumlah negara sekutunya. Indonesia juga bergabung dalam latihan perang udara Pitch Black yang diselenggarakan Australia. AS dan sejumlah sekutu dan mitranya juga ikut Pitch Black.

Baca juga: Filipina Bangkitkan "Nuklir Marcos"

Indonesia pun terus mengabaikan protes China soal Laut China Selatan. Dalam berbagai kesempatan, Jakarta menegaskan dukungan pada putusan Mahkamah Arbitrase Internasional soal Laut China Selatan. (REUTERS)