Mantan PM Khan Didakwa Terorisme, Suhu Politik Pakistan Memanas Lagi
Suhu politik Pakistan memanas setelah polisi bermaksud menangkap mantan PM Imran Khan. Khan dikenai dakwaan terorisme.
Oleh
PASCAL S BIN SAJU
·5 menit baca
ISLAMABAD, SENIN – Suhu politik Pakistan kembali mendidih setelah polisi negara itu mendakwa mantan Perdana Menteri Imran Khan telah melanggar Undang-Undang Antiteror yang membuatnya bisa ditangkap. Para loyalis Khan berkumpul di sekitar rumahnya di Islamabad, Senin (22/8/2022), untuk memblokade polisi yang berupaya menangkapnya.
Dakwaan terorisme dikenakan pada Khan terkait pidatonya di Islamabad, Sabtu (20/8/2022). Dalam pidato itu ia mengancam aparatur negara, yakni polisi dan hakim, yang dituding menyiksa dan menahan pembantunya, Shahbaz Gill, awal bulan ini.
”Kami tidak akan membiarkan kalian,” kata Khan dalam pidatonya. Ia menyebut nama kepala polisi dan hakim yang terlibat dalam menangani kasus pembantunya. ”Kami akan menuntut kalian.”
Dalam laporan yang dilihat kantor berita Reuters, pernyataan itu yang dijadikan dasar politik menetapkan dakwaan terorisme terhadap Khan. ”Tujuan pidato itu adalah menyebarkan teror di kalangan polisi dan aparat peradilan serta menghalangi mereka menjalankan tugas mereka,” sebut polisi dalam laporan tersebut.
Gill dilaporkan disiksa setelah ditangkap atas tuduhan menghasut pemberontakan di kalangan militer. Khan juga telah menggelar serangkaian demonstrasi massal untuk mendukungnya kembali berkuasa.
Gill ditangkap polisi setelah dia muncul di sebuah saluran berita televisi swasta Pakistan, yakni ARY TV. Gill dilaporkan telah mendesak para tentara dan perwira militer untuk tidak mematuhi ”perintah ilegal” dari para pimpinan militer. Gill didakwa dengan pasal pengkhianatan yang membuatnya bisa dijatuhi hukuman mati di bawah konstitusi warisan dari era kolonial Inggris.
Khan menuduh polisi Pakistan telah melecehkan Gill saat penasihat politiknya itu ditahan. Polisi mengatakan, Gill menderita asma dan tidak pernah dianiaya saat ditahan. Khan sendiri belum menanggapi secara terbuka atas dakwaan terbaru terhadap dirinya.
Ratusan anggota dan simpatisan Partai Tehreek-e-Insaf (PTI), suporter utama Khan, berkumpul di sekitar rumah Khan pada Senin untuk memberikan dukungan saat mantan PM Pakistan itu mengadakan pertemuan di dalam rumah. Partai ini telah memperingatkan bahwa mereka akan menggelar unjuk rasa nasional jika Khan ditangkap saat Khan berjuang untuk mencoba meredam tuduhan baru atas dirinya di pengadilan.
”Kami akan mengambil alih Islamabad. Pesan saya kepada polisi adalah jangan menjadi bagian dari perang politik ini lagi,” kata Ali Amin Khan Gandapur, mantan menteri di bawah pemerintahan Khan. ”Mereka harus berhadapan dengan kita sebelum mencapai Khan,” kata pendukungnya, Sher Jahan Khan, di luar rumah Khan di sebuah bukit di Islamabad.
Para pemimpin oposisi Pakistan memperingatkan bahwa pihak berwenang akan melewati ”garis merah” jika menangkap Khan. Shah Mahmood Qureshi, pemimpin senior Partai Tehreek-e-Insaf, mengatakan, pengadilan telah menjamin untuk melindungi Khan selama tiga hari ke depan. Pengadilan juga dilaporkan telah mencegah polisi tidak menangkap Khan atas tuduhan tersebut.
Berdasarkan sistem hukum Pakistan, polisi dapat memberikan informasi pertama tentang tuduhan terhadap seorang tersangka kepada hakim. Hal itu memungkinkan penyelidikan terhadap tersangka untuk terus dilakukan. Biasanya, polisi kemudian menangkap dan menanyai tersangka.
Laporan terkait kasus baru Khan ini termasuk kesaksian hakim Ali Javed yang mengaku menghadiri rapat umum Khan pada Sabtu di Islamabad. Dia mendengar Khan mengkritik inspektur jenderal polisi Pakistan dan hakim lainnya. Khan juga dilaporkan telah mengatakan bahwa massa pendukungnya akan melawan polisi dan hakim, atau aparatur negara lainnya.
Khan bisa dijebloskan ke dalam penjara selama beberapa tahun jika dakwaan baru terkait pelanggaran UU Antiterorisme itu terbukti benar. Dikatakan, Khan disangka telah mengancam aparat polisi dan hakim di bawah UU Antiterorisme Pakistan 1997. UU ini memberikan polisi kewenangan untuk menangani kekerasan sektarian yang kembali muncul di negara itu.
Saat ini, 25 tahun setelah UU Anti-terorisme Pakistan disahkan, para kritikus mengatakan bahwa UU tersebut membuat aparat keamanan tidak memberikan perlindungan konstitusional kepada para terdakwa. Di sisi lain, UU itu juga digunakan pemerintah yang berkuasa untuk kepentingan atau tujuan politik. Khan belum ditahan atas tuduhan lain sebelumnya. Ia menyebutkan kampanyenya selalu berusaha melawan pemerintah.
Kelompok advokasi Freedom House yang berbasis di Washington mengatakan, peradilan Pakistan memiliki sejarah telah digunakan sebagai alat politik. Misalnya, selalu berpihak dalam setiap aksi perebutan kekuasaan antara militer, pemerintah sipil, dan politisi oposisi. PM Pakistan, Shahbaz Sharif, kemungkinan akan membahas tuduhan terhadap Khan pada pertemuan Kabinet, Selasa (23/8/2022).
Khan berkuasa pada 2018. Saat itu ia berjanji untuk mematahkan pola aturan keluarga di Pakistan. Lawannya berpendapat dia terpilih dengan bantuan dari militer, yang telah memerintah Pakistan selama lebih dari tiga dekade sejak negara itu berkuasa hampir 75 tahun silam. Dalam upaya penggulingan Khan awal tahun ini, oposisi menuduhnya telah salah urus ekonomi sehingga inflasi melonjak dan nilai rupee Pakistan anjlok.
Mosi tidak percaya parlemen pada April lalu, yang menggulingkan Khan, mengakhiri kekacauan politik selama berbulan-bulan dan krisis konstitusional yang membuat Mahkamah Agung turun tangan. Tampaknya kini hubungan militer dengan Khan semakin dingin.
Khan menuduh tanpa bukti bahwa militer Pakistan mengambil bagian dalam rencana AS untuk menggulingkannya, April lalu. Washington, militer Pakistan, dan pemerintah Sharif membantah tuduhan itu. Khan telah melakukan serangkaian unjuk rasa massal yang mencoba menekan pemerintah sebagai protes atas penggulingan dirinya.
Pemerintah Pakistan yang berkuasa di bawah PM Sharif dan pasukan keamanan negara itu amat khawatir bahwa popularitas mantan bintang kriket itu masih dapat menarik jutaan orang turun ke jalan. Khan adalah PM Pakistan sejak 2018 hingga April 2022. Ia lengser setelah mosi tidak percaya terhadapnya menguat di parlemen.
Sejak itu, Khan terus berkampanye untuk mendorong PM Sharif untuk menggelar pemilu baru, tetapi seruannya ditolak. Puluhan pendukung berkumpul di luar rumahnya sejak Senin pagi meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah dan polisi.
Polisi Islamabad menolak untuk mengonfirmasi bahwa mereka bermaksud untuk menangkap Khan. Namun, Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah mengatakan, Khan bisa ditangkap. (AP/AFP/REUTERS)