Malaysia Dorong ASEAN agar Bersikap Lebih Keras pada Junta Myanmar
Malaysia mendorong ASEAN bertindak lebih keras terhadap junta militer Myanmar agar mau mengimplementasikan lima konsensus pemimpin ASEAN untuk penyelesaian krisis di negara itu secara damai dan inklusif.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·5 menit baca
AFP/TANG CHHIN SOTHY
Suasana pertemuan para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (17/2/2022).
PHNOM PENH, SENIN — Malaysia mendesak negara-negara anggota ASEAN untuk bertindak lebih keras terhadap junta militer Myanmar. Keengganan junta militer melaksanakan lima poin konsensus pemimpin ASEAN meningkatkan rasa frustrasi di kalangan negara-negara ASEAN. Eksekusi empat aktivis prodemokrasi di Myanmar oleh junta beberapa waktu lalu, sepekan menjelang pertemuan menteri luar negeri ASEAN, dinilai sebagai pelecehan atau penghinaan terhadap ASEAN.
Upaya Malaysia menggalang dukungan anggota ASEAN lainnya untuk bertindak lebih keras kepada junta Myanmar akan dilakukan dalam pertemuan para menlu ASEAN yang akan berlangsung mulai Rabu (3/8/2022). Dalam pertemuan nanti, Malaysia diperkirakan mengajukan kerangka kerja penerapan lima poin konsensus yang telah disepakati pada 24 April 2021 di Jakarta.
”Elemen kunci dari kerangka kerja adalah harus ada proses akhir. Anda harus memiliki proses akhir. Apa proses akhir dari konsensus lima poin ini?” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah.
Malaysia adalah salah satu negara anggota ASEAN yang bereaksi setelah kabar eksekusi empat aktivis prodemokrasi oleh junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Senior Min Aung Hlaing merebak. Sikap yang sama diperlihatkan Singapura. Malaysia juga mendorong ASEAN lebih proaktif bertindak, termasuk melakukan hubungan formal dengan Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG). NUG diperkuat para tokoh politik Myanmar yang digulingkan oleh junta pada kudeta militer 1 Februari 2021.
AP/ISTANA KEPRESIDENAN INDONESIA/LAILY RACHEV
Foto yang diambil pada 24 April 2021 memperlihatkan para pemimpin ASEAN bertemu di Sekretariat ASEAN di Jakarta membicarakan persoalan Myanmar.
Saifuddin menilai, tindakan junta mengeksekusi para aktivis demokrasi sebagai tindakan mengolok-olok lima poin konsensus, yang dirundingkan para pemimpin ASEAN di Jakarta. Konsensus adalah cara yang biasa ditempuh ASEAN. Organisasi regional ini tidak bisa menjatuhkan sanksi yang bersifat koersif kepada anggotanya yang dinilai tidak menghormati isi Piagam ASEAN.
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan menyebut eksekusi itu sebagai sebuah kemunduran besar bagi upaya ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar. Juru bicara Kemenlu Thailand, Tanee Sangrat, menyatakan, eksekusi itu memperburuk masalah dan situasi di Myanmar.
Sikap Pemerintah Indonesia disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Jepang, pekan lalu. Menlu Republik Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo, 27 Juli 2022, Presiden Jokowi menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada kemajuan signifikan dalam penerapan lima konsensus (5PCs) ASEAN di Myanmar.
”Semua perkembangan di Myanmar, termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik, menunjukkan kemunduran. Bukan kemajuan dari implementasi 5PCs. Semua perkembangan menunjukkan tidak adanya komitmen junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan 5PCs,” kata Retno, mengutip Presiden.
Retno menambahkan, dirinya telah mengusulkan kepada para koleganya agar pertemuan Menlu ASEAN di Phnom Penh membahas secara khusus isu Myanmar. ”Sudah lebih dari 1,5 tahun lima poin konsensus disepakati. Sudah waktunya ASEAN membahas kembali secara serius tidak adanya kemajuan signifikan atas implementasi lima poin konsensus,” katanya.
Belum tergambar tindakan sikap yang lebih tegas dan keras seperti apa yang diinginkan Malaysia atau nantinya disepakati negara-negara ASEAN. Seorang diplomat senior ASEAN memperkirakan tidak akan ada negara anggota yang mendorong pencoretan keanggotaan Myanmar di ASEAN.
Bocoran rancangan komunike, yang diperoleh kantor berita AFP, menyatakan bahwa selain menyuarakan keprihatinan terhadap perkembangan yang terjadi di Myanmar dan seruan kepada junta untuk menahan diri, para menlu ASEAN akan menuntut tindakan riil yang efektif dan sepenuhnya menerapkan lima poin konsensus.
Myanmar dikucilkan
Jubir Ketua ASEAN, Senin (1/8/2022), mengungkapkan bahwa pada pertemuan menlu ASEAN pekan ini tidak ada wakil dari Myanmar. Disebutkan, ASEAN mengundang perwakilan non-junta untuk hadir. Namun, tawaran itu ditolak junta.
Sejak akhir tahun lalu, ASEAN telah mengucilkan Myanmar dari sejumlah pertemuan lantaran minimnya kemajuan dalam pelaksanaan lima konsensus ASEAN. ”Korea Utara sekalipun diterima di forum ini, tetapi junta Myanmar tidak. Harus diakui, betapa kian terisolasinya Myanmar, bahkan di kalangan negara-negara tetangganya,” kata Aaron Connelly, analis Asia Tenggara pada Institut Internasional untuk Studi Strategis.
Min Aung Hlaing tidak mau menjadi pihak yang disalahkan karena tidak terlaksananya lima poin konsensus ASEAN. Dia mengambinghitamkan ketidakstabilan situasi politik dan keamanan yang disebabkan pembangkangan dan perlawanan dari para aktivis prodemokrasi serta warga sipil sebagai penyebab militer tidak bisa melaksanakan lima poin konsensus ASEAN.
MRTV VIA AP
Foto yang dicuplik dari lembaga penyiaran milik Myanmar, MRTV, memperlihatkan pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing berpidato menjelaskan kebijakan memperpanjang masa pemerintahan junta hingga enam bulan ke depan.
Dalam pidato yang disiarkan media pemerintah, Min Aung Hlaing mengatakan, junta telah berusaha untuk menjaga stabilitas situasi politik dan keamanan yang berkelindan dengan pandemi Covid-19 di negara itu. ”Sulit untuk mengimplementasikan konsensus ASEAN karena kurangnya stabilitas,” ujarnya.
Min Aung Hlaing menyebut, konsensus seperti itu akan bisa dilaksanakan jika situasi telah normal. Dia mengatakan, militer telah mencoba melepaskan tanggung jawab sepenuhnya sejak merebut kekuasaan dari pemerintahan Liga Nasional untuk Demokrasi, pemenang pemilu November 2020. ”Namun, teroris yang berbasis di dalam dan di luar negeri dan orang-orang dan organisasi yang mendukung mereka berkomitmen untuk menghancurkan Myanmar, alih-alih mencoba memelihara demokrasi di Myanmar,” katanya.
Untuk itu, mengembalikan situasi agar normal, Min Aung Hlaing mengumumkan perpanjangan mandat bagi dirinya dan militer Myanmar hingga enam bulan ke depan. Hal ini, menurut dia, sebagai persiapan pemilu yang akan digelar tahun depan dan untuk menormalisasi situasi politik dan keamanan.
”Untuk dapat menyelenggarakan pemilu, kita akan mempercepat upaya sistem keamanan publik kita untuk menstabilkan politik dan keamanan bangsa,” katanya.
AFP/PHILIP FONG
Seorang aktivis berdemo di depan gedung Kementerian Luar Negeri Jepang di Tokyo, Minggu (31/7/2022), mendesak Pemerintah Jepang membantu pembebasan warganya, Toru Kubota, yang ditahan junta militer di Myanmar.
Semula, junta berencana melakukan pemilihan yang baru setahun setelah kudeta terjadi. Akan tetapi, rencana itu berubah dan disebutkan bahwa pemilihan umum akan dilaksanakan pada Agustus tahun depan.
Min Aung Hlaing beralasan, perpanjangan mandat itu adalah untuk memastikan tidak adanya ketidakadilan, ancaman atau paksaan dalam pelaksanaan pemilu mendatang. (AP/AFP/REUTERS)
