Jordania Umumkan Program Reformasi Ekonomi untuk Pulih dari Keterpurukan

Pemerintah Jordania mengumumkan rencana reformasi perekonomiannya yang terpuruk sejak beberapa tahun terakhir. Ekonomi pasar bebas diharapkan menarik uang asing hingga Rp 592 triliun untuk membangun Jordania.

AFP/KHALIL MAZRAAWI

Tentara dari patroli militer Jordania berdiri di atas kendaraan militer di jalan ibu kota Amman, Jordania, selama jam malam yang diberlakukan secara nasional guna mengendalikan persebaran virus korona baru, 21 Maret 2020.

AMMAN, SELASA — Pemerintah Jordania, Senin (6/6/2022), meluncurkan strategi pembangunan sepuluh tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperbaiki perekonomian di negara itu yang terpuruk. Rencana pembangunan tersebut menargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah lapangan kerja.

Strategi pembangunan satu dekade ke depan itu adalah bagian dari reformasi yang coba didorong oleh Raja Jordania Abdullah II sejak tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Jordania mengalami perlambatan, berkisar 2 persen, dan diperburuk oleh pandemi Covid-19 serta konflik di negeri tetangganya, Irak dan Suriah. Dengan strategi pembangunan yang baru, Pemerintah Jordania menargetkan bisa mendatangkan dana sebesar 41 miliar dollar AS atau sekitar Rp 592,8 triliun.

Baca juga: Atas Pertimbangan Ekonomi, Jordania Longgarkan Aturan Larangan Keluar

Perdana Menteri Jordania Bisher al-Khasawneh, saat berbicara dalam peluncuran strategi pembangunan di Pusat Konvensi Raja Hussein bin Talal di Laut Mati, Senin, mengungkapkan bahwa dirinya berkomitmen untuk menerapkan ekonomi pasar bebas yang didukung oleh para pengusaha dan kalangan industri agar situasi perekonomian membaik. Sistem ekonomi itu diharapkan juga membantu Jordania mengatasi ketertinggalan dari negara-negara tetangganya.

”Kami tidak memiliki kemewahan untuk tidak memberdayakan sektor swasta atau kemewahan menempatkan rintangan di hadapan investor,” kata Khasawneh.

AFP/KHALIL MAZRAAWI

Penduduk berbelanja di pasar menjelang Ramadhan saat pandemi virus korona baru melanda ibu kota Jordania, Amman, 23 April 2020.

Dikutip dari kantor berita Jordania, Petra, strategi pembangunan sepuluh tahun tersebut mencakup 366 inisiatif yang akan dilaksanakan di berbagai sektor, beriringan dengan upaya pemerintah memodernisasi bidang politik, ekonomi, dan administrasi negara. Menurut Petra, dua pilar utama strategi pembangunan Jordania ke depan adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan komprehensif, serta peningkatan kualitas dan standar hidup rakyat Jordania. Beberapa sektor yang akan menjadi fokus utama perbaikan adalah pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.

Perekonomian Jordania terus menurun jauh sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Menurut data Bank Dunia, tahun 2016-2019, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Jordania rata-rata hanya sekitar 2 persen. Ini tidak cukup untuk menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak muda Jordania.

Baca juga: Covid-19 Lumpuhkan Dunia Arab

Situasi memburuk ketika pandemi Covid-19 menerjang. PDB Jordania berkontraksi hingga pada kisaran 1,6 persen tahun 2020. Akibatnya, tingkat pengangguran mencapai 23,3 persen pada kuartal keempat 2021. Bahkan, jumlah anak muda yang menganggur mencapai 50 persen dari total pengangguran di Jordania. Utang publik meroket, mencapai 113,8 persen dari PDB pada akhir 2021.

Situasi yang dihadapi oleh Jordania saat ini dinilai tidak lepas dari berbagai tindakan kelompok konservatif tradisional yang mencoba menghalangi upaya modernisasi di negara itu. Kelompok tersebut menentang modernisasi karena khawatir dengan reformasi ala Barat, yang dipilih oleh Raja Abdullah II. Mereka tak ingin, reformasi itu akan kebablasan serta mengikis pengaruh dan kuasa kelompok konservatif di Kerajaan Jordania.

KOMPAS/MYRNA RATNA

Ratusan pengungsi asal Suriah menunggu giliran wawancara di Tempat Registrasi Pengungsi di Khalda, Amman, Jordania, 23 Desember 2016.

Khaswaneh mengatakan, pemerintah juga akan segera mengungkap rencana reformasi untuk belanja sektor publik yang membengkak seiring langkah pemerintah berturut-turut berusaha menenangkan warga dengan pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan negara guna menjaga stabilitas.

Dalam dua tahun terakhir, Jordania dengan dukungan Dana Moneter Internasional (IMF) telah mencoba keluar dari situasi buruk itu. Dikutip dari laman Middleeasteye, hasil tinjauan tim pengawas IMF, Jordania dianggap telah berada di jalur yang tepat untuk bisa keluar dari situasi ekonomi yang buruk. Menurut laporan yang dikeluarkan IMF, Januari lalu, dengan bantuan lembaga itu, pertumbuhan ekonomi Jordania akan berada di kisaran 2,7 persen pada akhir tahun ini. Fitch Ratings juga telah meningkatkan prospek kredit negara, dari negatif menjadi stabil.

Baca juga: Intrik Keluarga Kerajaan hingga Peran Geopolitik Jordania

Menteri Keuangan Jordania Mohamad al-Ississ mengatakan, perkembangan tersebut mencerminkan langkah-langkah positif yang telah diambil Amman untuk meningkatkan ekonominya dalam beberapa tahun terakhir. Pandemi Covid-19 digunakan sebagai fondasi percepatan reformasi ekonomi Jordania.

AP PHOTO/HUSSEIN MALLA

Mantan Putra Mahkota Kerajaan Jordania, Pangeran Hamzah (kiri), berjalan bersama sang ibu Ratu Noor saat upacara pernikahan sang pangeran di Amman, Jordania, 27 Mei 2004.

Ississ mengatakan, Jordania berada di jalur yang benar untuk memperbaiki situasi keuangannya, yang menargetkan tingkat rasio utang terhadap PDB hanya 80 persen, ketika program bantuan IMF berakhir dua tahun mendatang.

Khaswaneh menargetkan pemerintah bisa membuka 1 juta lapangan kerja selama sepuluh tahun mendatang. ”Jika kita tidak menemukan solusi sepanjang sepuluh tahun ke depan, negara ini akan memiliki 1 juta warga Jordania tanpa pekerjaan,” katanya. (REUTERS)