2 Menteri Muslim, 10 Perempuan dalam Kabinet Inklusif PM Albanese di Australia
Untuk pertama kalinya, dua tokoh dari kelompok minoritas Muslim masuk dalam gerbong kabinet pemerintahan Australia yang berisi 23 menteri. PM Albanese juga menunjuk seorang perempuan pertama Aborigin menjadi menterinya.
Oleh
PASCAL S BIN SAJU
·3 menit baca
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengukir peradaban politik baru bagi negaranya dengan mengakomodasi kelompok minoritas agama dan etnis. Untuk pertama kalinya, dua tokoh dari kelompok minoritas Muslim, masuk dalam gerbong kabinetnya yang berisi 23 menteri itu. Albanese juga menunjuk seorang perempuan pertama Aborigin, etnis pribumi, menjadi menterinya.
Seluruh 23 menteri federal Australia itu dilantik, Rabu (1/6/2022), di Canberra. Albanese juga membuat rekor baru, yakni mengangkat 10 perempuan atau hampir separuh dari 23 menterinya. Di masa PM Scott Morrison, yang digantikan Albanese, hanya ada 7 perempuan dan tanpa wakil dari kelompok minoritas. Kabinet Albanese pun lebih berwarna, dengan jumlah perempuan dan laki-laki hampir berimbang.
"Saya ingin melihat kita bergerak ke arah keterwakilan 50:50 di semua spektrum," kata Albanese, Senin lalu, ketika ditanya tentang komposisi perempuan dan laki-laki dalam susunan kabinetnya, seperti dikutip AFP. "Ini adalah jumlah perempuan terbanyak yang pernah bertugas di kabinet Australia. Ada 10 perempuan. Juga 13 perempuan di kementerian," ujar Albanese, seperti diberitakan The Guardian, Rabu (1/6/2022).
Dua menteri dari komunitas minoritas Muslim itu adalah Menteri Pemuda dan Pendidik Anak Usia Dini Anne Aly dan Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan Ed Husic. Linda Burney, perempuan pertama Aborigin yang masuk kabinet, menjadi Menteri Urusan Pribumi. Dia juga merupakan orang Aborigin kedua yang masuk kabinet, setelah Ernie Bridge (1986-1989).
Aly bakal tercatat sebagai perempuan Muslim pertama yang menjabat menteri dan duduk untuk pertama kalinya dalam kabinet Australia. Dia mengatakan, Autralia semakin memahami pentingnya wakil minoritas. "Saya akan melakukan apa pun yang bisa saya kerjakan, tidak hanya membuka jalan, tetapi juga merobohkan tembok," ujar Aly kepada The New Daily, Rabu (1/6/2022).
Aly kelahiran Alexandria, Mesir, lalu pindah ke Australia mengikuti keluarganya. Dia bergelar master dan PhD dari Edith Cowan University. Sedangkan Husic adalah keturunan imigran Muslim Bosnia. Pada 2010, dia menjadi anggota parlemen satu-satunya dari Muslim untuk mewakili Sydney.
Sebelumnya, Albanese membentuk kabinet sementara, yang terdiri hanya empat menteri kunci. Kabinet sementara itu dibentuk dua hari setelah pemilu parlemen, Sabtu (21/5/2022), dimenangi oleh Partai Buruh yang dipimpin Albanese. Kemenangan itu mengantarnya ke kursi PM Australia untuk menggantikan Morrison dari Partai Liberal.
Dengan terbentuknya kabinet sementara itu, termasuk mengangkat Penny Wong menjadi menteri luar negeri, Albanese bertolak ke Tokyo, Jepang, untuk mengikuti KTT Quad, Selasa (24/5). Di sana dia menggelar pertemuan dengan tiga pemimpin Quad lain, yakni Presiden AS Joe Biden, PM India Narendra Modi, dan PM Jepang Fumio Kishida.
Anggota kabinet sementara, selain Wong, adalah Wakil Perdana Menteri Richard Marles, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. “Para menteri baru akan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan janji kampanye Albanese, mulai dari menyusun Undang-Undang Pribumi hingga membentuk komisi anti-korupsi federal,” tulis situs berita 9News.
Albanese, Selasa (31/5), mengatakan, Partai Buruh akan memerintah sesuai dengan haknya sendiri. Partai buruh meraih 77 kursi dari total 151 kursi di majelis rendah. Dengan perolehan kursi sebanyak itu, Partai Buruh mampu membentuk pemerintahan mayoritas tanpa harus berkoalisi dengan partai independen yang berfokus pada iklim dan Partai Hijau; dua partai yang beranggotakan para aktivis.
“Ini adalah tim yang menarik, tim yang dipenuhi orang-orang berbakat, dengan orang-orang yang benar-benar berkomitmen untuk membuat perbedaan,” kata Albanese dalam pertemuan di Canberra, Selasa malam. “Kita harus mengubah cara politik beroperasi di negara ini,” ujarnya. “Kita harus lebih inklusif.” (AFP/REUTERS/AP)