Australia Minta Kepulauan Solomon Tolak Pakta Keamanan dengan China
AS dan Australia telah lama khawatir tentang potensi China membangun pangkalan angkatan laut di Pasifik Selatan. China dipandang sebagai pesaing utama perebutan pengaruh di kawasan tersebut.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·3 menit baca
REUTERS/THOMAS PETER
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare (kiri) dan PM China Li Keqiang dalam sebuah acara di Balai Agung China, Rabu (9/10/2019).
CANBERRA, RABU — Amerika Serikat dan Australia terus berupaya menghentikan keinginan China membangun kekuatannya di Pasifik. Kawasan ini telah lama menjadi wilayah hegemoni keduanya. Australia secara resmi meminta Pemerintah Kepulauan Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian pakta keamanan dengan China.
”Kami telah meminta Kepulauan Solomon dengan hormat untuk mempertimbangkan tidak menandatangani perjanjian dan berkonsultasi dengan keluarga Pasifik dalam semangat keterbukaan dan transparansi regional, konsisten dengan kerangka keamanan kawasan kita,” kata Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia Zed Seselja dalam pernyataan seusai bertemu dengan Perdana Menteri Manasseh Sogavare dan menteri lainnya, Rabu (13/4/2022).
Secara tradisional, para menteri Australia menghindari keterlibatan diplomatik dengan negara lain ketika tengah berlangsung proses pemilihan umum. Namun, oposisi utama Australia, Partai Buruh, mendukung kehadiran Seselja di Honiara.
Peta lokasi Kepulauan Solomon, Nauru, dan Vanuatu di Samudra Pasifik.
Kabar santer yang terdengar dan dikutip sejumlah media utama Australia menyebut bahwa Sogarave telah menandatangani sebuah perjanjian dengan Pemerintah China. Versi draf kesepakatan keamanan antara Kepulauan Solomon dan China menyebutkan adanya lampu hijau untuk pengerahan pasukan keamanan dan Angkatan Laut China ke negara itu. Selain Australia dan Selandia Baru, Amerika Serikat juga menyuarakan keprihatinan atas kesepakatan tersebut. Mereka khawatir perjanjian itu menjadi langkah menuju kehadiran militer China jauh dari wilayah teritorialnya (Kompas.id, 29 Maret 2022).
Sehari sebelum pertemuan, sebuah memo muncul di laman media sosial yang menunjukkan Beijing telah memberi tahu Honiara sejak Desember 2021 tentang keinginan mereka mengirimkan tim keamanan. Tim terdiri atas 10 polisi bersenjata lengkap untuk melindungi staf Kedutaan Besar China di Honiara pasca-kerusuhan bulan sebelumnya. Beijing membantah dan menyatakan tidak ada pengiriman senjata apa pun dari China selain senjata replika untuk pelatihan petugas polisi setempat oleh aparat kepolisian China.
AS dan Australia telah lama khawatir tentang potensi China membangun pangkalan angkatan laut di Pasifik Selatan. Pembangunan itu memungkinkan Angkatan Laut China memproyeksikan kekuatan jauh melampaui perbatasannya. Pertumbuhan China sebagai adidaya baru dalam ekonomi dan militer dipandang sebagai pesaing utama untuk berebut pengaruh di berbagai kawasan, termasuk Pasifik yang telah lama di bawah pengaruh AS.
Foto yang dirilis pada Selasa (29/3/2022) oleh Kepolisian Kepulauan Solomon (RSIPF) ini memperlihatkan petugas Tim Pengarah Kepolisian China melatih kepolisian Kepulauan Solomon dalam pertarungan tanpa senjata.
Untuk membendung pengaruh China di Pasifik, Australia berjanji menggelontorkan bantuan dana pembangunan senilai 119 juta dollar AS untuk tahun 2021. Sebagai balasannya, Australia menerima janji dari Pemerintah Kepulauan Solomon untuk tidak menjadikan wilayahnya sebagai basis kekuatan AL China.
Kunjungan Seselja adalah bagian dari rangkaian upaya diplomatik Australia dan AS kepada Kepulauan Solomon. Seselja menyatakan, Australia menyambut baik sikap PM Sogavare yang menjadikan Australia mitra keamanan. Sehari sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman berbicara melalui telepon dengan Menlu Solomon Jeremian Manele. Sherman juga menyatakan Washington akan membuka kembali kantor kedutaan besar di Honiara setelah 29 tahun tidak aktif.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan, kerja sama keamanan antara China dan Kepulauan Solomon tidak ditargetkan pada pihak ketiga mana pun dan tidak bertentangan dengan kerja sama yang dimiliki negara Pasifik dengan negara lain.
”Australia harus menghormati pilihan berdaulat dan independen yang dibuat oleh China dan Kepulauan Solomon serta tidak memicu konfrontasi,” kata Zhao. (AFP/Reuters)
