China-Kepulauan Solomon Sepakati Kerja Sama Keamanan

Pemerintah Kepulauan Solomon dan China menyepakati kerja sama keamanan. Bagi Honiara, kesepakatan itu diarahkan untuk memastikan lingkungan yang aman untuk investasi. Australia dan Selandia Baru prihatin.

AFP/PARKER SONG/POOL

Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare (ketiga di kiri) berbicara kepada Presiden China Xi Jinping (kedua di kanan) dalam pertemuan di wisma negara Diaoyutai di Beijing, Rabu (9/10/2019).

SYNDEY, JUMAT China kian melangkah jauh ke Pasifik Selatan. Pengaruh negara adi daya di Asia itu ditandai dengan disepakatinya kemitraan bidang keamanan dengan Kepulauan Solomon. Pemerintah Kepulauan Solomon, Jumat (25/3/2022), mengatakan, kerja sama tersebut diarahkan untuk mengatasi ancaman dan memastikan lingkungan yang aman untuk investasi.

”Perluasan kemitraan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat kami dan mengatasi ancaman, baik lunak maupun keras, yang dihadapi negara,” kata Pemerintah Kepulauan Solomon dalam sebuah pernyataan publik.

Baca juga: Letupan Bunga Api dalam Sekam Diplomasi di Kepulauan Solomon

Menurut Pemerintah Kepulauan Solomon, diversifikasi kerja sama keamanan dengan lebih banyak negara dibutuhkan negara itu untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi investasi. Kerja sama keamanan itu, di antaranya kerja sama bidang kepolisian, supremasi hukum, tanggap bencana, perlindungan terhadap warga China yang bekerja di beragam proyek besar di Kepulauan Solomon, dan militer. Sementara itu, perjanjian keamanan Australia-Kepulauan Solomon yang ditandatangani pada 2017 tetap dipertahankan.

GOOGLE MAPS

Peta lokasi negara Solomon, Nauru, dan Vanuatu, di Samudera Pasifik.

AP/THOMAS PETER/POOL

Menteri Luar Negeri China Wang Yi (kanan), dan mitranya, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Jeremiah Manele bertukar dokumen kerja sama dalam sebuah upacara di Balai Agung Rakyat di Beijing pada Rabu (9/10/2019).

Bagi kawasan, langkah Kepulauan Solomon itu merupakan terobosan besar, terutama bagi China. Sebelumnya, pada 2019, Kepulauan Solomon mengalihkan hubungan diplomatiknya dari Taiwan ke Beijing. Pengakuan itu menandai semakin besarnya pengaruh China di Pasifik. Saat ini kerja sama keamanan yang dicapai dengan Kepulauan Solomon semakin menegaskan luas dan kuatnya pengaruh Beijing di Kepulauan Solomon.

Baca juga: Taiwan Salahkan China Memaksa Negara Sahabat Putus Hubungan

Selama ini Kepulauan Solomon dalam sejumlah isu mendapat dukungan dari mitra tradisionalnya, yaitu Australia dan Selandia Baru. Kawasan itu selama beberapa dekade terakhir banyak dipengaruhi oleh dua negara yang adalah sekutu Amerika Serikat tersebut.

Sebagaimana diduga, Australia dan Selandia Baru menyatakan prihatin atas perkembangan tersebut. Apalagi beredar pula rancangan perjanjian kerja sama yang lebih luas yang memungkinkan China meningkatkan kehadiran militernya di Kepulauan Solomon. Terkait isu itu, Kamis lalu, seorang pejabat Kepulauan Solomon mengatakan bahwa kerja sama militer masih dibahas di tingkat kabinet.

AP/CPL. BRANDON GREY/DEPARTMENT OF DEFENCE/FILE

Dalam foto yang diambil pada 27 November 2021 ini memperlihatkan tentara Australia tengah berbincang-bincang dengan warga Honiara, Kepulauan Solomon. Foto disediakan oleh Departemen Pertahanan Australia.

Prihatin

Mengomentari perkembangan terbaru tersebut, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengingatkan bahwa Australia dan Selandia Baru adalah bagian dari ”keluarga Pasifik”. Kedua negara itu memiliki catatan sejarah terkait dukungan keamanan dan upaya-upaya lain untuk menanggapi beragam krisis yang terjadi di Pasifik Selatan.

”Ada orang lain yang mungkin berusaha untuk berpurapura memengaruhi dan mungkin berusaha untuk menguasai wilayah tersebut dan kami sangat sadar akan hal itu,” katanya kepada wartawan.

Menteri Australia untuk Pasifik Zed Seselja mengatakan, Australia telah menyampaikan kekhawatirannya kepada Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare. Canberra, menurut Seselja, memperkirakan, akan ada tekanan balik yang signifikan di kawasan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta mengungkapkan keprihatinannya dengan mengatakan bahwa mitra di Pasifik harus transparan atas tindakan mereka. ”Perjanjian seperti itu akan selalu menjadi hak negara berdaulat mana pun. Namun, perkembangan dalam perjanjian ini dapat mengacaukan institusi dan pengaturan saat ini yang telah lama menopang keamanan kawasan Pasifik,” kata Mahuta.

AP/ROB GRIFFITH/FILE

Dalam foto yang diambil pada Selasa (25/4/2006) ini memperlihatkan tentara Selandia Baru tengah berjaga-jaga di depan gedung Pengadilan Honiara, Kepulauan Solomon. Kala itu Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Charles Dausebea diajukan ke pengadilan atas tuduhan melakukan intimidasi.

Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd kepada Radio ABC mengatakan, perjanjian antara China dan Kepulauan Solomon itu menjadi salah satu yang bakal merugikan kepentingan keamanan nasional Australia.

Bulan lalu, AS menyatakan akan membuka kedutaan besar di Honiara. Langkah itu diambil di tengah kekhawatiran bahwa China berusaha untuk memperkuat hubungan militer dengan Kepulauan Solomon.

Baca juga: Kepulauan Solomon Batalkan Perjanjian Penyewaan Pulau dengan China

Sementara itu, di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam konferensi pers reguler, Jumat, meminta agar pihak-pihak terkait melihat kerja sama keamanan itu secara obyektif dan tidak menafsirkannya secara berlebihan. Ia mengkritik sejumlah politisi di Australia yang dinilainya menciptakan suasana tegang. Menurut dia, sikap itu justru tidak sejalan dengan upaya-upaya yang diarahkan untuk membantu membangun stabilitas dan kawasan.

”Ini sejalan dengan hukum internasional dan praktik internasional, kondusif untuk menjaga ketertiban sosial di Kepulauan Solomon dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan membantu meningkatkan kepentingan bersama antara China dan Kepulauan Solomon, serta semua negara di wilayah itu,” kata Wang.

(AP/AFP)