Brasil dan China mendukung langkah Indonesia yang mengundang semua anggota G20, termasuk Rusia, dalam kegiatan G20. Sementara Amerika Serikat dan Australia menginginkan Rusia tak dilibatkan.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD, FX LAKSANA AGUNG SAPUTRA
·5 menit baca
(PHOTO BY SONNY TUMBELAKA / AFP)
Presiden Joko Widodo didampingi Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengisi daya mobil listrik saat peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast Charging di Central Parking Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (25/3/2022). SPKLU Ultra Fast Charging 200 kW pertama di Indonesia itu disiapkan untuk mengisi daya kendaraan listrik saat Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, 15-16 November 2022. (Photo by SONNY TUMBELAKA / AFP)
BRASILIA, JUMAT - Brasil dan China menyatakan dukungannya pada Indonesia yang mengundang semua anggota G20, termasuk Rusia. Sementara Amerika Serikat dan Australia menyatakan agar Rusia tidak dilibatkan dalam G20.
”Kami melihat sejumlah inisiatif muncul di berbagai organisasi internasional untuk mengeluarkan atau menangguhkan Rusia. Brasil jelas menentang inisiatif-inisiatif itu, sesuai posisi tradisional kami yang mendukung multilateralisme dan hukum internasional,” kata Menteri Luar Negeri Brasil Carlos Franca di depan Senat di Brasilia, Kamis waktu setempat atau Jumat (25/3/2022) Waktu Indonesia Barat.
Forum yang tepat untuk memperdebatkan isu perdamaian dan keamanan, Franca melanjutkan, adalah PBB dan bukan G20. ”Hal terpenting saat ini adalah menjaga agar seluruh forum internasional berfungsi penuh, termasuk G20. Dan itu berarti semua anggota hadir” katanya.
ANDREAS SOLARO
Sejumlah pemimpin negara dan lembaga dunia antara lain Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, Perdana Menteri India Narendra Modi, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel melemparkan koin ke kolam air mancur Trevi di sela-sela KTT G-20 di Roma, Italia, Minggu (31/10/2021). AFP/ANDREAS SOLARO
G20 tahun ini mengalami polarisasi yang mencolok sebagai rembetan konflik kepentingan Amerika Serikat (AS) dan Sekutu melawan Rusia pada krisis Ukraina. Sejumlah negara anggota G20 menginginkan Rusia tidak dilibatkan dalam G20. Sebaliknya, sejumlah negara anggota G20 lainnya berpandangan bahwa Rusia sebagai anggota G20 tetap wajib dilibatkan.
Amerika Serikat dan Australia telah terang-terangan menyampaikan hal itu melalui media massa. Merujuk informasi yang dihimpun Kompas, beberapa negara lain juga sudah menyampaikan aspirasi serupa melalui korespondensi dan komunikasi informalnya dengan Pemerintah Indonesia.
Dalam situasi seperti itu, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengundang semua anggota G20, termasuk Rusia. Hal ini ditegaskan Co-Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani dalam press briefeng di Jakarta, Kamis (24/3).
Dian mengatakan, sudah menjadi prinsip Indonesia saat dipercaya sebagai pemimpin forum atau organisasi global untuk selalu mendasarkan kepemimpinannya pada aturan dan prosedur yang berlaku. ”Demikian pula dengan G20. Memang kewajiban bagi semua presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya,” katanya.
AFP/LUDOVIC MARIN
Para pemimpin G20 dalam sesi foto keluarga pada Pertemuan Tingkat Tinggi G20 di Osaka pada 28 Juni 2019. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Pemerintah China juga telah menyatakan mendukung keputusan Indonesia untuk mengundang semua anggota G20 dalam kegiatan G20. Mengutip China Daily, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin di Beijing, Rabu (23/3), menyatakan, Rusia adalah anggota penting di G20. Tidak ada anggota G20 yang berhak mengeluarkan anggota lainnya dari keanggotaan G20.
G20, menurut Wang, adalah platform besar untuk kerja sama ekonomi internasional dengan partisipasi ekonomi-ekonomi besar di dunia. ”China mendukung Indonesia yang menjadi pemimpin G20 di 2022 untuk fokus pada tema ’Recover Together, Recover Stronger’ dan membawa kerja sama G20 lebih lanjut di berbagai area sesuai agenda yang telah ditetapkan,” katanya.
Usulkan Ukraina
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden menyatakan aspirasinya agar Rusia dikeluarkan dari G20. Hal ini disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan pada keterangan pers seusai pertemuan para pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Brussels, Belgia, Kamis.
”Saya mengangkat isu (dalam forum NATO) soal kemungkinan apakah hal itu (mengeluarkan Rusia) bisa dilakukan. Jika Indonesia dan beberapa negara lain tidak setuju, kami harus, dalam pandangan saya, mengupayakan agar Ukraina bisa menghadiri pertemuan (G20) sebagai pengamat,” kata Biden.
DARREN ENGLAND/AAP IMAGE VIA AP
Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada saat berpidato di Brisbane, Australia, Selasa 29 Januari 2019. (Darren England/AAP Image via AP)
Perdana Menteri Australia Scott Morrison di Canberra, Kamis, menyatakan posisi sama dengan AS. Bahkan, ia menyatakan enggan duduk bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. ”Gagasan untuk duduk bersama dengan Vladimir Putin, ketika AS sudah dalam posisi akan menyatakan dia (Putin) melakukan kejahatan perang di Ukraina, bagi saya adalah tindakan yang terlalu jauh,” katanya.
Dikutip dari laman kantor berita ABC Australia, Morrison mengatakan, sebagai negara sahabat dan mitra Indonesia, Australia tidak ingin memboikot presidensi G20 Indonesia dan membuat hubungan kedua negara menjadi renggang. Sebaliknya, Australia ingin agar presidensi G20 Indonesia berlangsung sukses.
”Kami ingin fokus terutama pada tantangan kita di kawasan Indo-Pasifik. Namun, kita memerlukan orang-orang yang tidak menginvasi negara lain,” katanya.
AFP/JIM WATSON DAN GRIGORY DUKOR
Kombinasi foto yang dibuat per 7 Juni 2021 ini menunjukkan Joe Biden yang saat itu, 17 Juni 2020 masih menjadi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat (kiri) berbicara di Darby, Pennsylvania. Sebelah kanan, Presiden Rusia Vladimir Putin pada 31 Januari 2018 berbicara pada pertemuan dengan atlet dan anggota tim Rusia di Novo-Ogaryovo, di luar Moskwa. (Photo by Jim WATSON and Grigory DUKOR / various sources / AFP)
Dari Moskwa, Pemerintah Rusia menanggapi usaha AS dan sekutu yang ingin mengisolasi negara dengan luas wilayah terbesar di dunia itu dari G20. ”G20 adalah forum yang penting. Namun, di sisi lain, dengan kondisi mutakhir, ketika sebagian besar anggota G20 sedang dalam posisi melancarkan perang ekonomi terhadap Rusia atas inisiatif mereka, tidak akan ada dampak fatal yang terjadi (jika Rusia sampai diisolasi dari G20),” kata Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov di Moskwa, Jumat, sebagaimana dikutip kantor berita Rusia, TASS.
Di sisi lain, Peskov melanjutkan, Rusia akan mempertimbangkan opini dari anggota G20 lainnya. Rusia siap berpartisipasi jika kondisi memungkinkan.
Menanggapi wacana Biden agar Ukraina diundang sebagai pengamat pada G20 jika Rusia tetap diundang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Teuku Faizasyah hanya memberikan tanggapan singkat. ”Saya belum bisa berkomentar lebih jauh soal itu,” katanya.
Adapun Duta Besar Republik Federasi Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva di Jakarta, menyatakan, G20 tidak bisa dijadikan alat oleh AS untuk menekan Rusia agar sejalan dengan keinginannya. “Pernyataan itu tidak ada logika. Skala ekonomi Ukraina tidak dapat dibandingkan dengan skala ekonomi Rusia. Sama juga dengan peran Rusia dalam penyelesaian masalah-masalah global yang jauh lebih besar (perannya) dibanding Ukraina,” katanya dalam pesan singkat secara tertulis kepada Harian Kompas.
Pemerintah Indonesia pada Rabu telah mengirimkan undangan ke seluruh anggota G20 untuk pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 di Washington DC, AS, 20 April. Ini merupakan pertemuan tingkat menteri G20 pertama sejak serangan Rusia ke Ukraina.
Forum itu akan menjadi barometer presidensi G20 Indonesia 2022, termasuk sikap Indonesia dan respons anggota-anggota G20 terhadap keputusan Indonesia. Selanjutnya akan ada rangkaian pertemuan tingkat menteri selanjutnya hingga puncaknya adalah pertemuan puncak yang akan dihadiri para kepala negara dan kepala pemerintahan G20 di Bali, 15-16 November 2022. (AP/AFP/MHD/LAS)
