Kiev-Moskwa sedang merinci cara perdamaian dua negara yang berperang sejak 24 Februari 2022. Kremlin menolak pertemuan Putin-Zelenskyy kecuali perdamaian sudah siap dicapai.
Oleh
KRIS MADA
·5 menit baca
KIEV, SELASA — Pemerintah Ukraina di berbagai tingkatan terus mendorong warga sipil meninggalkan zona perang. Sayangnya, evakuasi warga sipil masih saja terhambat perang kota di berbagai penjuru Ukraina. Sebaran ranjau di area yang sangat luas menjadi hambatan.
Wali Kota Boryspil Volodymyr Borysenko mendesak warganya meninggalkan kota di tenggara Kiev itu. ”Tidak perlu lagi berada di kota karena sudah menjadi arena pertempuran. Saya mengajak seluruh warga sipil berpikir, segera ke pusat perlindungan atau meninggalkan kota,” katanya, Selasa (22/3/2022), sebagaimana disebarkan di kanal media sosialnya dan juga dilaporkan media Ukraina, Ukrinform.
Sementara Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk mengatakan, evakuasi warga sipil dari Mariupol terus diupayakan. Bahkan, Kiev memprioritaskan evakuasi dari kota yang sudah lebih dari tiga pekan dikepung tentara Rusia dan milisi Republik Rakyat Donetsk (RRD) itu. Bersama Republik Rakyat Luhansk (RRL), RRD memisahkan diri dari Ukraina. Hanya Rusia yang mengakui kedaulatan kedua wilayah itu.
Presiden RRD Denis Vladimirovich Pushilin menuding milisi Ukraina menghambat evakuasi. Ia menyebut milisi Ukraina menggunakan berbagai bangunan sipil, termasuk rumah sakit dan pusat perbelanjaan, untuk menyimpan senjata. Milisi juga menempatkan anggota mereka di lantai bawah dan kamar berbagai apartemen warga.
Dampaknya, menurut Pushilin, sebagaimana dikutip Ria Novosti, berbagai bangunan sipil itu menjadi sasaran dalam perang. Banyak bangunan sipil di Ukraina menjadi sasaran rudal Rusia. Moskwa berkeras bangunan yang disasar telah dijadikan penyimpanan senjata atau kubu milisi. Selain bangunan sipil, rudal-rudal Rusia juga menghancurkan banyak fasilitas dan bangunan militer Ukraina.
Milisi RRD dan RRL bersama tentara Rusia terus berhadapan dengan tentara dan milisi Ukraina yang sudah diperkuat milisi asing. Baku tembak di antara mereka menjadi salah satu penghambat utama evakuasi. Hambatan itu termasuk dialami Indonesia kala berusaha mengeluarkan lebih dari 100 WNI di Ukraina. Kerap kali rute evakuasi yang sudah dipilih terpaksa tidak dipakai karena ada baku tembak di sana.
Hambatan lain adalah sebaran ranjau. Asosiasi Prajurit Zeni Tempur Ukraina mengumumkan, peledak tersebar di area seluas total 82.525 kilometer persegi. Sebagai pembanding, gabungan luas Jawa Barat dan Jawa Tengah tidak sampai 70.000 kilometer persegi. Sebagian peledak itu adalah roket, rudal, hingga mortar yang gagal meledak saat jatuh dan bisa meledak pada kesempatan lain. Sebagian lain adalah ranjau darat.
Sebelumnya, Mokswa menuding tentara dan milisi Ukraina juga menyebarkan ranjau di Laut Hitam dan Laut Azov. Moskwa memperingatkan, ranjau itu bisa saja mencapai pesisir negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Laut Hitam.
Pengungsi
Meski ada hambatan, arus pengungsian terus tercatat keluar dari Ukraina. Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pengungsi mencatat, hampir 3,6 juta penduduk Ukraina meninggalkan negara itu sejak perang meletus. Polandia menampung hampir 2,1 juta jiwa. Sisanya menyebar di sejumlah negara, termasuk Rusia dan Belarus.
Ketua Fraksi Partai Pelayan Warga David Arahamia mengatakan, penyediaan jalur evakuasi tetap menjadi fokus perundingan dengan Rusia. Politisi partai penyokong Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy itu mengatakan, perundingan dengan Moskwa terus berlanjut melalui telekonferensi video. Kini, pejabat teknis Kiev-Moskwa sedang merinci cara perdamaian dua negara yang berperang sejak 24 Februari 2022 itu.
Sementara Zelenskyy pada Selasa dini hari kembali menyatakan siap berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan, ia menyatakan siap merundingkan apa pun dengan Putin asal perang bisa berhenti. Soal minat Ukraina menjadi anggota NATO sekalipun siap dirundingkan. Ia juga menekankan perlu referendum nasional Ukraina soal NATO, Crimea, dan RRD-RRL.
Sejauh ini, Kremlin menolak pertemuan Putin-Zelenskyy kecuali perdamaian sudah siap dicapai. Hingga hampir sebulan berperang, belum ada tanda kesepakatan perdamaian di antara kedua negara terbesar pertama dan kedua di daratan Eropa itu.
Kesempatan
Duta Besar China di Moskwa Zhang Hanhui mengajak para pebisnis China memanfaatkan kesempatan di Rusia. Sanksi Amerika Serikat dan sekutunya membuka banyak peluang usaha. Sebab, perusahaan-perusahaan AS dan sekutunya dipaksa pemerintah masing-masing meninggalkan Rusia sebagai wujud penerapan sanksi itu. Menurut Zhang, sebagaimana dilaporkan Bloomberg, China sedang mencari penyesuaian sistem pembayaran dan rantai pasok dalam situasi sekarang.
Mantan Menteri Ekonomi Jepang Hiroshige Seko pernah memperingatkan, China akan diuntungkan oleh keputusan perusahaan Jepang dan sekutunya untuk keluar dari Rusia atau proyek terkait Rusia. Karena itu, politisi Partai Liberal Demokratik Jepang tersebut mendesak Tokyo mempertimbangkan kepentingan nasional sebelum menambah sanksi bagi Moskwa.
Sayangnya, desakan Seko diabaikan rekan-rekan separtainya. Pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida memutuskan menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Rusia. Moskwa membalasnya dengan memasukkan Jepang bersama Korea Selatan dan puluhan negara lain dalam daftar negara tidak bersahabat.
Tidak cukup sampai di situ, pada Senin (21/3/2022), Moskwa mengumumkan penghentian perundingan soal Kepulauan Kuril. Keputusan Jepang menjatuhkan sanksi kepada Rusia membuat Rusia memandang tidak mungkin lagi ada persahabatan di antara kedua negara.
Dalam Konferensi Yalta 1945, Uni Soviet dan negara-negara sekutu sepakat membagi-bagi wilayah yang dirampas dari Italia-Jerman-Jepang selepas Perang Dunia II. Moskwa, antara lain, mendapatkan Kepulauan Kuril yang dirampas dari Jepang. Sampai sekarang, Tokyo menolak mengakui kedaulatan Rusia atas kepulauan itu.
Moskwa-Tokyo sudah puluhan tahun merundingkan masalah tersebut. Perundingan itu bagian dari kesepakatan damai. Secara teknis, Jepang-Rusia masih berperang dan belum pernah berdamai sampai sekarang. Moskwa-Tokyo hanya menyepakati gencatan senjata beberapa puluh tahun lalu. Secara faktual, Kepulauan Kuril dikendalikan Moskwa. Warga Jepang yang akan ke kepulauan itu harus mendapat visa dari Rusia.
Kishida marah dan mengecam keputusan Rusia menghentikan perundingan perdamaian kedua negara. Duta Besar Rusia di Tokyo Mikhail Galuzin dipanggil Kementerian Luar Negeri Jepang untuk menerima protes Tokyo atas keputusan Moskwa. ”Situasi sekarang dipicu serangan Rusia ke Ukraina,” kata Kishida, sebagaimana dikutip Kyodo dan Mainichi. (AFP/RUETERS)