Utusan ASEAN Bakal Kunjungi Myanmar Sebelum KTT ASEAN-AS
Selama ini junta militer Myanmar tidak memberikan izin pihak luar, termasuk utusan khusus ASEAN, bertemu Aung San Suu Kyi. Menlu Kamboja Prak Sokhonn mencoba bertemu para tokoh sipil dalam lawatan ke Myanmar Maret ini.
Oleh
ROBERTUS BENNY DWI KOESTANTO
·4 menit baca
AFP/STR
Sejumlah warga menunggu kerabat mereka yang dipenjara di depan penjara Insein di Yangon, Myanmar, Sabtu (12/2/2022).
PHNOM PENH, JUMAT — Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN untuk Myanmar dijadwalkan mengunjungi Myanmar pada 20-23 Maret 2022. Kunjungan ini disebutkan sebagai bagian dari upaya memulai proses perdamaian di negara yang dilanda konflik akibat kudeta militer pada 1 Februari 2021 itu. Kunjungan Prak Sokhonn akan dilakukan sebelum digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Amerika Serikat pada 29-30 Maret.
Mewakili Kamboja yang tahun ini bertindak sebagai Ketua ASEAN, pada bulan lalu Prak Sokhonn mendesak para jenderal yang berkuasa di Myanmar untuk mengizinkannya bertemu dengan semua pemangku kepentingan di sana. Selain dengan junta militer, Prak Sokhonn juga mendesak bertemu dengan pemimpin sipil Myanmar yang terguling, Aung San Suu Kyi. Upaya sebelumnya utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan Suu Kyi yang tengah ditahan dan diadili junta tidak terlaksana karena dihalang-halangi oleh junta.
Perdana Menteri Kamboja Hun Sen telah menyatakan minatnya untuk berkomunikasi lebih dekat dengan para jenderal Myanmar. Pada Januari lalu ia menjadi kepala pemerintahan pertama di ASEAN yang melakukan kunjungan resmi ke Myanmar sejak militer merebut kekuasaan di negara itu. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, Hun Sen menyuarakan pesimismenya bahwa krisis di Myanmar dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
AP PHOTO
Siswa sekolah negeri turut menghadiri upacara untuk memperingati Hari Persatuan ke-75 Myanmar di Naypyidaw, Myanmar, Sabtu (12/2/2022). Perayaan berlangsung di tengah kondisi Myanmar yang masih dilanda kekacauan sejak kudeta militer merebut kekuasaan pada tahun lalu dan menggulingkan pemimpin yang terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi.
Selama ini militer Myanmar tidak memberikan izin pihak luar bertemu dengan Suu Kyi. Karena dinilai tidak menjalankan lima poin konsensus pemimpin ASEAN, yang juga telah sepakati oleh pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing, ASEAN tahun lalu melarang pemimpin Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan puncak tahunannya.
Hal itu adalah sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi ASEAN. Menurut pejabat Kamboja, militer Myanmar baru-baru ini memberikan izin kepada utusan ASEAN untuk bertemu dengan anggota lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi. Namun, hampir semua pemimpin utama partai itu dipenjara atau bersembunyi untuk menghindari penangkapan junta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Chum Sounry, mengatakan bahwa melalui pesan tertulis perjalanan Prak Sokhonn ke Myanmar masih diatur. Namun, ia mengonfirmasi laporan bahwa jadwal tentatif perjalanan itu telah ditetapkan, yakni pada 20-23 Maret. Chum menolak untuk merinci Prak Sokhonn akan bertemu dengan siapa saja di Myanmar kelak. Juru bicara militer Myanmar pun tidak menanggapi permintaan konfirmasi dan komentar atas rencana itu.
Junta pada tahun lalu menyetujui lima poin rencana ASEAN untuk mengakhiri kerusuhan di Myanmar. Termasuk di dalamnya adalah langkah untuk menghentikan permusuhan, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan, dan mendukung proses perdamaian yang inklusif. Beberapa anggota ASEAN telah frustrasi atas ketidakmauan junta Myanmar untuk mematuhi dan blok tersebut telah mencegah para jenderal menghadiri pertemuan regional sampai menunjukkan kemajuan.
HS
Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menghadiri Pertemuan Para Menlu ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 17 Februari 2022.
Kondisi keamanan di Myanmar masih dibayangi ketidakpastian. Pertempuran sengit antara militer dan milisi yang bersekutu dengan pemerintahan yang digulingkan berkecamuk di beberapa wilayah negara itu. Hal itu terjadi menyusul tindakan keras militer selama berbulan-bulan akibat aksi mogok dan protes terhadap kudeta militer. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat lebih dari 300.000 orang telah mengungsi akibat konflik pascakudeta di Myanmar.
Ribuan warga sipil ditangkap, banyak yang dipukuli, disiksa dan dibunuh. Pemerintahan junta pada Senin (28/2/2022) menuduh media Barat telah bias dalam melaporkan peristiwa di Myanmar. Dalam pernyataannya, junta menyatakan, mereka justru tengah berusaha melindungi rakyatnya dari serangan ”teroris” pascakudeta. Pemerintahan junta juga menyatakan telah membebaskan lebih dari 48.000 pengunjuk rasa yang ditahan.
Sementara itu, dari Washington dilaporkan, AS bakal mengundang perwakilan nonpolitik dari Myanmar sebagai wakil pada pertemuan puncak AS-ASEAN di Washington akhir bulan ini. ”AS mendukung keputusan ASEAN untuk mengundang perwakilan nonpolitik dari Burma ke acara tingkat tinggi ASEAN,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS menggunakan nama lama Myanmar.
”Kami juga telah memutuskan untuk mengundang perwakilan nonpolitik dari Burma ke KTT. Rezim telah gagal membuat kemajuan yang berarti dalam Konsensus Lima Poin ASEAN dan harus dimintai pertanggungjawaban.”
Langkah Washington itu sama dengan langkah ASEAN sebelumnya. Namun, langkah ASEAN untuk mengundang perwakilan non-politik itu ditolak junta militer Myanmar. Junta berdalih merekalah pihak atau otoritas yang sah. ASEAN belum secara resmi mengakui pemerintahan militer Myanmar. Junta juga menjadi sasaran sanksi yang dijatuhkan oleh AS, Inggris, dan Uni Eropa.
Bagi AS, KTT AS-ASEAN merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan keterlibatan mereka dengan wilayah yang dianggap Washington penting untuk melawan kekuatan dan pengaruh China. Pemerintahan Biden telah menyatakan Indo-Pasifik dan persaingan dengan China sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri utamanya. Hal itu ingin dipertahankan meskipun, di belahan dunia lain, ada invasi Rusia ke Ukraina. (AP/AFP/REUTERS)
