Teheran bersedia melakukan pertukaran tahanan sebagai bagian dari percepatan kesepatan program nuklir Iran. Iran membutuhkan jaminan dari Senat dan DPR AS agar JCPOA jilid 2 ini tidak berhenti di tengah jalan.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·4 menit baca
AFP/BEHROUZ MEHRI
Dalam foto dokumentasi 2007 ini, terlihat reaktor nuklir Busher, Iran. Iran mengaktivkan lagi salah satu reaktor untuk pengayaan uranium, menyusul keputusan Amerika Serikat yang mundur dari kesepakatan nuklir Iran. AS menyatakan akan mengenakan sanksi baru untuk Iran mulai Agustus 2018.
MUNICH, MINGGU – Pemerintah Iran bersedia bertukar tahanan dengan Pemerintah Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan program nuklir. Iran juga menekankan, kesepakatan dalam perundingan program nuklir itu bisa tercapai secepat mungkin apabila Amerika Serikat juga menunjukkan inisiatif serta keputusan politik yang diperlukan.
Kesediaan bertukar tahanan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian ketika berbicara di Konferensi Keamanan Munich, Sabtu (19/2). “Kami percaya pertukaran tahanan adalah masalah kemanusiaan, tidak terkait dengan kesepakatan nuklir. Kami dapat melakukannya segera,” kata Amirabdollahian.
Pernyataan Amirabdollahian tersebut hanya berselang dua hari setelah kantor berita Reuters menyebut pertukaran tahanan adalah bagian dari draf perjanjian program nuklir Iran, yang dipandang sebagai berita bohong oleh kantor berita Iran IRNA. Masalah pertukaran tahanan ini diusulkan oleh Robert Malley, ketua tim perunding tak langsung AS, yang menyarankan bahwa kesepakatan itu tidak mungkin tercapai apabila Teheran tidak mau melepasan empat warga AS yang saat ini ditahan oleh Pemerintah Iran.
Beberapa tahun terakhir, Pasukan Garda Revolusi Iran menahan puluhan orang yang memiliki kewarganegaraan ganda dan warga asing yang berada di negara itu. Sebagian besar dari mereka ditahan atas tuduhan spionase dan terkait keamanan. Organisasi hak asasi manusia menuding penahanan itu tidak terlepas dari upaya Iran memiliki pengaruh politik dan diplomasi. Tudingan itu dibantah oleh Teheran.
Sebaliknya, di masa lalu, Iran menyerukan agar Washington membebaskan lebih dari selusin warga Iran yang berada di AS, termasuk tujuh orang dengan kewarganegaraan ganda, dua warga Iran yang memiliki izin tinggal permanen, serta empat orang tanpa status hukum.
Tidak hanya membuka kemungkinan untuk melakukan pertukaran tahanan, Iran juga terbuka untuk melakukan perundingan langsung dengan AS. Namun, Iran tetap memberlakukan syarat agar hal itu bisa terjadi.
"Mereka telah meminta pertemuan langsung. Jika niat Washington tulus, mereka harus melakukan beberapa langkah nyata di lapangan, seperti membebaskan aset Iran di luar negeri," katanya.
Kompas
Situs nuklir Iran Infografik
Pergeseran sikap, baik Iran maupun Washington menggambarkan suasana perundingan yang lebih konstruktif setelah serangkaian sikap negatif mengemuka pada beberapa putaran perundingan sebelumnya. Tetapi, pergeseran sikap itu juga membutuhkan kesepakatan yang lebih luas, terutama dari pemerintah AS dan entitas politik, seperti Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Iran menginginkan Senat dan DPR AS mengeluarkan pernyataan politik yang isinya memberikan jaminan bahwa pemerintah AS tidak akan meninggalkan kesepakatan nuklir, meski rezim berganti.
Amirabdollahian menekankan bahwa Pemerintah Iran siap untuk bersepakat secepat mungkin jika pihak lain (Senat dan DPR AS) membuat keputusan politik yang diperlukan. Dia menilai, Iran tidak mau disalahkan jika perundingan pada putaran ini gagal mencapai kesepakatan.
"Jika pembicaraan gagal, kekuatan Barat akan bertanggung jawab atas kegagalan itu karena kami menginginkan kesepakatan yang bagus,” ujarnya.
Setelah 10 bulan berunding, salah satu perbedaan yang tersisa adalah permintaan Iran dengan jaminan AS - tidak ada lagi sanksi atau hukuman lain di masa depan, serta bagaimana dan kapan mengembalikan pembatasan yang dapat diverifikasi pada aktivitas nuklir Iran.
AP/VAHID SALEMI
Para siswa memegang bendera nasional Iran dan poster anti-AS dalam unjuk rasa tahunan di depan bekas Kedutaan Besar AS di Teheran, Iran, Senin (4/11/2019). Pasca-penarikan diri AS dari perjanjian nuklir Iran 2015 dan penerapan sanksi AS terhadap Iran, situasi di kawasan Teluk kembali menghangat.
Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Iran telah menunjukkan fleksibilitas dengan menyetujui "jaminan yang melekat" karena Washington mengatakan tidak mungkin bagi Presiden Joe Biden untuk memberikan jaminan hukum yang diminta Iran. Amirabdollahian mengatakan pernyataan bersama oleh ketua Senat AS dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendukung kesepakatan nuklir akan cukup sebagai "jaminan politik".
Arab Saudi Bersedia Berdialog
Sementara itu, walau dinilai tidak banyak kemajuan dalam pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, Arab Saudi terus membuka peluang untuk berdialog dengan Iran. Pemerintah Arab Saudi tengah mencari jadwal dialog putaran ke lima dengan Iran yang difasilitasi oleh Pemerintah Irak.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud mengatakan, jika kesepatan nuklir Iran tercapai kali ini, hal itu harus menjadi titik awal untuk mengatasi masalah di kawasan.
AFP/Iranian Army office
Israel dalam beberapa bulan terakhir telah berulang kali memperingatkan kemajuan program nuklir Iran. Israel juga merencanakan serangan militer untuk menghancurkan instalasi nuklir Iran.
"Jika kita melihat kemajuan substantif pada sejumlah masalah, maka ya pemulihan hubungan itu mungkin dilakukan. Sejauh ini kami belum melihat hal itu,” kata Pangeran Faisal yang juga berada di Munich.
Awal bulan ini, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan Teheran siap untuk menggelar lebih banyak pembicaraan yang dilakukan dalam suasana saling pengertian dan hormat satu sama lain. (Reuters)
