Iran diperkirakan bisa mendapatkan kembali hak suaranya di Majelis Umum PBB setelah membayar tunggakan iuran. Dana yang digunakan untuk membayar berasal dari aset yang dibekukan di Korea Selatan.
Oleh
MAHDI MUHAMMAD
·3 menit baca
AFP/IRANIAN PRESIDENCY
Foto yang dirilis pada 9 April 2019 oleh Kantor Kepresidenan Iran ini menunjukkan Presiden Hassan Rouhani (kanan) mendengarkan penjelasan Kepala Lembaga Teknologi Nuklir Iran Ali Akbar Salehi (kedua dari kanan) saat peringatan Hari Teknologi Nuklir di Teheran. Iran berniat mencabut sebagian komitmennya pada Perjanjian Nuklir 2015 jika negara pihak tidak mampu melindungi Iran dari sanksi Amerika Serikat.
SEOUL, MINGGU — Iran diperkirakan akan memperoleh kembali hak suaranya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah tunggakan iuran mereka sebesar 18 juta dollar AS pada lembaga tersebut dibayar oleh Korea Selatan. Pembayaran tunggakan ini juga melibatkan peran Amerika Serikat.
Kabar mengenai sudah dibayarnya tunggakan iuran Iran disampaikan Kementerian Luar Negeri Korsel, Minggu (23/1/2022). Mereka menyebutkan, Seoul telah membayar tunggakan iuran itu menggunakan aset Iran yang dibekukan di ”Negeri Ginseng”, julukan bagi Korsel. Sebelum dana itu digunakan, Kemenlu Korsel menyatakan telah berkonsultasi dengan Kantor Pengawas Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS dan Sekretariat PBB.
Setelah iuran dibayarkan, Kemenlu Korsel berharap hak suara Iran bisa segera pulih.
Piagam PBB menyatakan, sebuah negara yang menunggak iuran selama dua tahun penuh akan kehilangan hak suaranya di Majelis Umum. Namun, Majelis Umum bisa membuat pengecualian terhadap aturan itu apabila mereka menilai negara yang bersangkutan tengah menghadapi situasi di luar kendali anggota yang mengakibatkan mereka tidak mampu membayar iuran.
Kompas
Infografik situs nuklir Iran
Sebuah surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang beredar awal bulan ini mengungkapkan persoalan tunggakan iuran tahunan yang terjadi di lembaga itu. Sejumlah negara, di antaranya Iran, Venezuela, dan Sudan, masuk dalam daftar negara yang menunggak iuran. Iran, dalam surat tersebut, perlu membayar minimal 18,4 juta dollar AS untuk memulihkan hak suaranya.
Sebelum ini, Iran sempat kehilangan hak suaranya pada Januari 2021 karena tidak mampu membayar iuran. Iran berada dalam situasi keuangan yang sulit setelah Pemerintah AS di bawah pemerintahan Donald Trump menjatuhkan sanksi, termasuk membekukan miliaran dollar AS dana Iran di sejumlah bank di dunia, termasuk Korsel. Teheran sempat mendapatkan kembali hak suara pada Juni tahun yang sama setelah melakukan pembayaran minimum iurannya.
Sejak beberapa tahun terakhir, Pemerintah Iran telah menekan Seoul untuk mencairkan dana senilai 7 miliar dollar AS yang didapat dari hasil penjualan minyak. Teheran menuding Seoul telah menahan dana yang menjadi hak rakyat Iran, yang menderita karena sanksi unilateral AS.
Para siswa memegang bendera nasional Iran dan poster anti-AS dalam unjuk rasa tahunan di depan bekas Kedutaan Besar AS di Teheran, Iran, Senin (4/11/2019). Pasca-penarikan diri AS dari perjanjian nuklir Iran 2015 dan penerapan sanksi AS terhadap Iran, situasi di kawasan Teluk kembali menghangat.
Sejumlah pihak menilai pencairan dana ini sebagai bentuk fleksibilitas yang coba dilakukan oleh AS di tengah kebekuan perundingan program nuklir Iran yang telah berlangsung hingga delapan putaran. Korsel tidak memiliki kaitan langsung dalam perundingan nuklir Iran. Namun, Seoul sempat mengirimkan beberapa diplomatnya, termasuk Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Choi Jong-kun, ke Vienna, Austria, untuk membahas nasib aset Iran yang dibekukan dengan para diplomat Iran.
Departemen Luar Negeri AS tidak berkomentar mengenai hal ini. Demikian pula Iran. Namun, dikutip dari kantor berita Iran, IRNA, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, mengatakan, mereka tidak bisa tepat waktu membayar iuran karena aset-aset Iran di luar negeri dibekukan setelah AS menjatuhkan sanksi sepihak yang dinilainya ilegal. (AP/REUTERS)
