Taiwan dan Perwujudan Kebijakan Baru ke Arah Selatan
Taiwan terus melaksanakan Kebijakan Baru ke Arah Selatan yang diluncurkan lima tahun lalu. Kawasan Asia Tenggara, termasuk Perhimpunan Negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN, adalah satunya.
Oleh
BENNY D KOESTANTO; LARASWATI ARIADNE ANWAR
·3 menit baca
Kebijakan Baru ke Arah Selatan atau New Southbound Policy adalah salah satu kebijakan luar negeri yang penting bagi Taiwan. Lewat kebijakan itu, Taiwan ingin membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitranya. Kebijakan itu diarahkan untuk menanggapi dinamika sosial, ekonomi, dan visi regional dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk ASEAN.
Pentingnya Kebijakan Baru ke Arah Selatan itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu dalam wawancara eksklusif dengan Kompas pada Kamis (16/12/2021). Hal itu dinyatakan Wu ketika menanggapi pertanyaan terkait apa dan bagaimana Taiwan berinvestasi di negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jawaban soal pentingnya Kebijakan Baru ke Arah Selatan yang diluncurkan pada tahun 2016 itu menjadi satu dalam rangkaian pernyataannya.
Pertukaran ekonomi dan perdagangan antara Taiwan dan mitra di selatan menjadi salah satu perwujudannya. Dari Januari hingga Oktober 2021, total volume perdagangan antara Taiwan dan negara-negara mitra di selatan Taiwan telah mencapai 121 miliar dollar AS. Adapun investasi yang disetujui otoritas di negara-negara mitra itu lebih dari 5,5 miliar dollar AS di luar investasi perusahaan-perusahaan swasta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tercatat terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 178 persen. Ekspor proyek dari Taiwan itu mencakup sejumlah sektor, antara lain proyek pembangkit listrik, petrokimia, transportasi pintar, angkutan cepat metropolitan, teknik perlindungan lingkungan, dan sumber daya air.
Terkait kerja sama dengan Indonesia, Wu mengatakan, peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, serta investasi antara Taiwan dan Indonesia dilakukan melalui platform pertukaran. Hal itu dilakukan, antara lain, melalui Dewan Bisnis Indonesia-Taiwan (ITBC), konferensi dialog baja dan konferensi makanan Taiwan-Indonesia, serta Pameran Citra Taiwan. Wu menegaskan, aneka platform itu adalah jembatan penting antara Indonesia dan Taiwan untuk lebih meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi.
Wu juga mengatakan soal pembangunan kemitraan komprehensif untuk menciptakan model kerja sama yang saling menguntungkan. Guna mempercepat pemulihan ekonomi regional pascapandemi, misalnya, Taiwan akan terus membahas pembentukan kemitraan komprehensif dengan Indonesia hingga insentif untuk menciptakan model kerja sama yang saling menguntungkan.
”Saya percaya, di masa depan, Taiwan dan Indonesia akan terus bekerja sama mempromosikan lebih banyak peluang kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi atas dasar persahabatan dan saling percaya serta menciptakan manfaat terbesar bagi warga Indonesia dan Taiwan,” katanya.
Pendekatan lunak juga menjadi bagian dari langkah Taiwan terhadap Indonesia. Ini tidak terlepas dari keberadaan lebih dari 300.000 pekerja migran Indonesia (PMI) di Taiwan. Wu mengatakan, dalam rangka menciptakan lingkungan yang ramah bagi pekerja migran asing, Pemerintah Taiwan secara aktif menjalin kerja sama ketenagakerjaan dengan Indonesia. Upaya itu juga menjadi bagian dari langkah Taiwan menghargai hak asasi manusia internasional.
Peraturan perundang-undangan Taiwan disebut Wu telah meningkatkan mekanisme perlindungan PMI. Sejauh ini, Taiwan dan Indonesia telah menandatangani memorandum kerja sama tenaga kerja sebanyak tiga kali. Untuk mengurangi beban biaya buruh migran ke Taiwan, mulai tahun 2019, Taiwan menggelar program percontohan perkenalan PMI bagi pengusaha Taiwan di bidang manufaktur melalui ”metode kerja langsung” tanpa melalui agen penyalur PMI.
”Para pekerja migran yang kembali ke kampung halaman mereka akan menjadi saksi terbaik dari pendekatan lunak Taiwan,” kata Wu. ”Pada saat yang sama, kami juga mengharapkan para pekerja migran yang telah berkontribusi di Taiwan selama bertahun-tahun dapat mengembangkan bakat lain mereka setelah kembali ke kampung halaman”.
Terkait kawasan, ASEAN adalah salah satu prioritas utama kebijakan Taiwan. Wu menyebut negara-negara ASEAN adalah tetangga terdekat Taiwan, dengan kota-kota yang tata letaknya sangat penting bagi para pengusaha Taiwan. Dengan sejarah koneksi dan interaksi yang sudah berlangsung lama, ASEAN selalu menjadi fokus kebijakan luar negeri Taiwan dan selalu menjadi area penting di mana kerja sama dan pendekatan secara intensif dilakukan. Wu menegaskan, pendalaman manfaat kerja sama oleh setiap pihak adalah poros utama hubungan Taiwan dan ASEAN.