Uang keamanan tidak saja jamak untuk keberlangsungan bisnis, seperti kafe dan pub di kota-kota besar. PBB sekalipun memiliki anggaran untuk uang keamanan. Di Afghanistan, PBB mengalokasikan 6 miliar dollar AS.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
AP/RAHMAT GUL
Pejuang Taliban berpose untuk foto di Wazir Akbar Khan di kota Kabul, Afghanistan, Rabu (18/8/2021). Kelompok Taliban yang 20 tahun lalu digulingkan berhasil menguasai kembali pemerintahan Afghanistan. Taliban berhasil menguasai Kabul setelah dalam dua minggu menguasai kota-kota di sekitar Kabul.
WASHINGTON, SELASA — Perserikatan Bangsa-Bangsa bermaksud membayar uang keamanan senilai 6 juta dollar Amerika Serikat atau lebih kurang Rp 85,7 miliar kepada Pemerintah Taliban di Afghanistan. Skema untuk tahun depan ini ditujukan untuk mengamankan fasilitas berikut pegawai PBB di Afghanistan.
Skema ini telah diajukan kepada Taliban. Jika disetujui, alokasinya akan mengalir ke Kementerian Dalam Negeri Afghanistan dan dibayarkan tahun depan. Sebagian besar akan dialokasikan untuk menyubsidi gaji bulanan anggota Taliban yang menjaga fasilitas milik PBB. Biaya itu juga akan dialokasikan untuk tunjangan makan bulanan petugas keamanan. Ini sesuai dengan kesepakatan PBB dengan pemerintahan Afghanistan sebelumnya yang didukung AS.
Dokumen mengenai uang keamanan itu diperoleh kantor berita Reuters, Selasa (21/12/2021). Hal itu menunjukkan situasi yang tidak aman di Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa setelah keluarnya pasukan AS dari Afghanistan. Dokumen itu sekaligus menunjukkan bahwa Afghanistan tidak mempunyai anggaran. Sebab, komunitas internasional menghentikan semua bantuan keuangannya. Ini yang menghambat pembentukan pemerintahan baru.
Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq secara tertulis melalui surat elektronik menjelaskan, PBB memiliki tugas memperkuat dan, jika perlu, meningkatkan kapasitas suatu negara di mana ada personel PBB yang bekerja di daerah yang tidak aman.
Sejumlah pakar mempertanyakan usulan uang keamanan tersebut. Alasannya, itu melanggar ketentuan sanksi AS dan PBB sendiri terhadap Taliban dan para pemimpinnya. Mereka juga mempertanyakan cara PBB mengetahui akuntabilitas pengelolaan anggaran. Beberapa anggota Taliban yang dikenai sanksi adalah wakil pemimpin Taliban sekaligus Menteri Dalam Negeri, Sirajuddin Haqqani.
Haqqani memimpin jaringan Haqqani, faksi yang berada di balik serangan-serangan kelompok Taliban selama 20 tahun. Haqqani yang diduga dekat dengan kelompok Al Qaeda itu masih menjadi buron AS. Bagi siapa saja yang memberikan informasi mengenai keberadaannya sehingga bisa ditangkap, AS menawarkan hadiah 10 juta dollar AS.
Kompas
Juru bicara kelompok Taliban, Zabihullah Mujahid, memberikan keterangan tentang penambahan anggota kabinet sementara Pemerintah Afghanistan yang membidangi ekonomi di Kabul, Selasa (21/9/2021). Afghanistan menginginkan pengakuan internasional agar bisa mengakses cadangan devisa mereka senilai 9 miliar dollar AS supaya bisa digunakan untuk menangani krisis yang tengah dihadapi.
Haq mengatakan, Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan (UNAMA) saat ini sedang meninjau usulan uang keamanan itu. Hal yang pasti, skemanya akan tetap mematuhi ketentuan sanksi-sanksi PBB.
Seorang pejabat Departemen Keuangan AS menyebutkan, Taliban dan jaringan Haqqani tetap masuk ke dalam program sanksi penanganan terorisme. Siapa saja yang diketahui membantu mereka juga akan terkena sanksi AS.
Uang keamanan yang diusulkan PBB itu akan meningkatkan kemampuan Taliban yang kini tidak memiliki anggaran untuk melindungi sekitar 3.500 personel PBB di Kabul dan 10 kantor cabang PBB di sejumlah daerah di Afghanistan. Sebenarnya banyak negara yang berusaha membantu negara berpenduduk 39 juta jiwa itu dalam mengatasi kekurangan pangan. Perekonomian Afghanistan goyang karena tidak ada lagi bantuan keuangan asing.
AP PHOTO/BERNAT ARMANGUE
Sejumlah anak dan orangtuanya berebut roti yang diberikan donor untuk dibawa ke rumah masing-masing di Kabul, Afghanistan, Kamis (16/9/2021). Afghanistan berada dalam situasi krisis setelah akses terhadap cadangan devisa mereka tertutup pascapenggulingan pemerintahan Presiden Ashraf Ghani oleh kelompok Taliban pada pertengahan Agustus.
Dokumen PBB itu menyebutkan, 4 juta dollar AS atau sebagian besar dari uang keamanan pada 2022 tersebut akan ditanggung bersama oleh 20 badan PBB yang beroperasi di Afghanistan. Itu sebenarnya merupakan anggaran pembiayaan untuk mendukung tanggung jawab pengamanan Afghanistan dalam perlindungan personel PBB yang menjadi tanggung jawab Afghanistan. Ini sudah disebutkan dalam Kesepakatan Status Misi (SOMA) dengan pemerintahan sebelumnya.
Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa PBB memberikan subsidi untuk pembiayaan perlindungan fasilitas-fasilitas PBB yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri Afghanistan. Mayoritas dari anggaran 4 juta dollar AS itu akan menambah gaji anggota Taliban, dari 275 dollar AS menjadi 319 dollar AS per orang per bulan serta tunjangan makan bulanan 90 dollar AS per orang. Dulu anggaran ini hanya diberikan di daerah, tetapi kini juga ke Kabul.
UNAMA juga akan mengeluarkan anggaran tambahan sebesar 2 juta dollar AS untuk alokasi biaya pengamanan di luar anggaran bersama badan-badan PBB itu. ”Sistem PBB memberikan tunjangan kepada personel yang memberikan layananan keamanan tambahan penting untuk keselamatan personel dan markas serta operasi dan pergerakan di Afghanistan,” kata Haq.
Anggaran-anggaran seperti itu, lanjut Haq, dibayarkan langsung kepada orang-orang yang berhak dan tidak melewati otoritas de facto. (REUTERS)
