Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Hal itu disampaikan dalam Summit for Democracy dengan tuan rumah Presiden AS Joe Biden.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), baik pada level kawasan maupun global dalam Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (9/12/2021).
BOGOR, KOMPAS – Demokrasi, hak azasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik bisa diperkuat bila ada kerja sama dan dukungan semua pihak. Untuk itu, aspirasi semua elemen harus didengarkan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), baik pada level kawasan maupun global dalam Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (9/12/2021). Untuk memajukan demokrasi, HAM, dan tata kelola pemerintahan yang baik, kerja sama dan dukungan semua pemangku kepentingan sangat penting.
"Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Dukungan semua pihak dibutuhkan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada yang ditinggalkan," tutur Presiden Jokowi.
Indonesia meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan.
Summit for Democracy adalah forum konferensi tingkat tinggi dengan tuan rumah Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada 9 dan 10 Desember ini.
Konferensi tingkat tinggi (KTT) ini diselenggarakan untuk merevitalisasi nilai-nilai demokrasi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk di masa pandemi.
Presiden Jokowi menjadi salah satu presiden dari 100 negara lebih yang diundang di dua sesi dalam KTT ini. Sesi pertama pada Kamis malam, berupa dialog interaktif, sedangkan sesi kedua berupa pernyataan nasional yang sudah direkam. Negara-negara dari berbagai kawasan itu diundang untuk menyampaikan pandangan melalui pernyataan yang sudah direkam sebelumnya.
Dari kawasan ASEAN, kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, selain Indonesia, Malaysia dan Filipina juga diundang dalam KTT tersebut. Selain itu, akan hadir pula perwakilan masyarakat sipil, media massa, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemajuan demokrasi, HAM, dan tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan kerja sama dan dukungan semua pemangku kepentingan sangat penting. Karenanya, aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (9/12/2021).
Adapun di sesi pertama, terdapat 12 kepala negara/kepala pemerintahan yang berbicara bersama Presiden Jokowi. Mereka adalah Presiden Korea Selatan, Presiden Kosta Rika, Presiden Uruguay, Perdana Menteri (PM) Belanda, PM India, PM Tanjung Verde, PM Barbados, PM Irak, PM Italia, PM Nepal, dan Kanselir Jerman.
Dalam sesi interaktif tersebut, Presiden Jokowi diminta berbagi pengalaman kontribusi Indonesia dalam memajukan demokrasi di kawasan Asia Tenggara dan Asia pada umumnya. Dalam sesi ini, Presiden menjelaskan wujud konkret komitmen Indonesia pada pemajuan demokrasi adalah penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) 9 Desember 2021, bersamaan dengan Summit for Democracy. Kali ini, BDF sudah diselenggarakan untuk tahun ke-14.
Presiden juga menyebutkan, komitmen Indonesia dalam memajukan demokrasi melampaui batas negara. “Our commitment toward democracy goes beyond our borders," ujarnya.
Apalagi, BDF adalah forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan. Bertukar praktik terbaik untuk memperkokoh demokrasi dan mengelola tantangan yang dihadapi demokrasi juga bisa dilakukan. Karenanya, BDF melibatkan pula pemuda, pebisnis, dan masyarakat sipil.
”Kita yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal. Namun aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah homegrown democracy,” kata Presiden yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard.
Dalam Summit for Democracy 2021, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (paling kanan), Menteri Sekretaris Negara Pratikno (tengah), dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard (kiri).
Bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia juga mendorong kemajuan demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Secara konsisten wakil Indonesia dalam komisi tersebut adalah dari kelompok masyarakat madani.
Indonesia juga menjadi inisiator dari pelaksanaan ASEAN Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN. Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan kembali oleh Indonesia.
”Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review,” tambah Presiden Jokowi.
Bersama negara ASEAN lainnya, Indonesia juga mendorong kemajuan demokrasi di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia juga terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Selain itu, secara khusus Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi agar kesepakatan ASEAN mengenai five points of consensus dapat diimplementasikan di Myanmar. Presiden Jokowi meyakini bahwa demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.
Untuk Afghanistan, Indonesia juga berkontribusi melalui pemberdayaan perempuan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Afghanistan.
Dalam pembukaan Summit for Democracy, menurut Retno, Presiden Joe Biden menyampaikan bahwa demokrasi adalah aksi, bukan sebuah keadaan yang bersifat sudah ada dengan sendirinya (given). Oleh karenanya, demokrasi memerlukan usaha terus-menerus, kepemimpinan, dan komitmen yang terus diperbarui.
Terlepas dari tantangan yang dihadapi, lanjut Retno, Presiden Biden menyebut demokrasi masih menjadi alat terbaik untuk mencapai kesejahteraan. Namun, diakui, tidak ada model demokrasi yang sempurna. Karena itu, diperlukan dialog bersama untuk berbagi praktik-praktik terbaik.
”AS juga tidak ingin mengajarkan demokrasi, tapi bekerja sama dan memperkuat komitmen. Amerika Serikat juga komit untuk memperkuat demokrasi melalui diplomasi dan development assistance,” tambah Retno menyampaikan pidato Presiden Joe Biden.
