Negara Demokrasi Paling Baik dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Selain roh dari demokrasi, kesetaraan juga menjadi mesin penggerak upaya pemulihan dari pandemi Covid-19. Indonesia berkontribusi mendorong kesetaraan dan keadilan vaksin dalam upaya pemulihan global.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA
·3 menit baca
ISTIMEWA/KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Pertemuan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum/BDF) Ke-14 diselenggarakan secara hibrida dari Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (9/12/2021). Dokumentasi Kementerian Luar Negeri menampilkan suasana sesi foto bersama seusai pembukaan BDF 2021, yang diikuti Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi (tengah).
BADUNG, KOMPAS — Kesetaraan juga menjadi mesin penggerak upaya pemulihan dari pandemi Covid-19, selain menjadi roh dari demokrasi. Negara-negara yang menerapkan prinsip demokrasi menjadi negara yang paling baik dalam penanganan pandemi Covid-19.
Perihal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi dalam pembukaan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum) Ke-14 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (9/12/2021). Retno menambahkan, situasi pandemi membuat pemerintah mengubah cara menjalankan pemerintahan. Pemerintah juga berupaya mencari titik keseimbangan antara menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menerapkan peraturan untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Adapun Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Manuel de Oliveira Guterres mengatakan, upaya pemulihan global bergantung pada kesetaraan bagi semua. Dalam sambutannya untuk Bali Democracy Forum (BDF) 2021 yang tayangannya disaksikan dari lokasi penyelenggaraan BDF di Nusa Dua, Kamis, Guterres juga mendorong kesetaraan akses vaksin Covid-19 secara global.
ISTIMEWA/KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Pertemuan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum/BDF) Ke-14 diselenggarakan secara hibrida dari Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (9/12/2021). Dalam tayangan, tampak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberikan pidato sambutannya untuk pertemuan BDF 2021.
Pertemuan BDF tahun ini mengangkat tema ”Demokrasi untuk Kemanusiaan: Memajukan Keadilan Ekonomi dan Sosial di Masa Pandemi”. Pertemuan BDF 2021 diikuti 335 peserta dari 95 negara dan empat organisasi internasional, baik yang hadir secara langsung di Bali maupun mengikuti secara dalam jaringan (daring). Turut hadir, di antaranya, patron Institute for Peace and Democracy (IPD) Hassan Wirajuda dan Gubernur Bali Wayan Koster. Tema BDF 2021 masih sejalan dengan tema BDF 2020, yakni ”Demokrasi dan Pandemi Covid-19”.
Ditemui serangkaian dengan BDF 2021 di Nusa Dua, Badung, Kamis, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri Rio Budi Rahmanto mengatakan, pertemuan BDF di Bali ini membahas tiga topik yang berhubungan dengan tema BDF 2021.
Pertama, kesetaraan dan keadilan untuk pemulihan global, termasuk akses vaksin yang setara untuk semua; kedua, dukungan dan kebijakan inklusi; serta ketiga, keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam upaya pemulihan pasca-pandemi. ”Memastikan langkah-langkah itu dijalankan sesuai dengan norma demokrasi,” kata Rio di Nusa Dua, Badung.
Kesenjangan
ISTIMEWA/KEMENTERIAN LUAR NEGERI
Pertemuan Forum Demokrasi Bali (Bali Democracy Forum/BDF) Ke-14 diselenggarakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (9/12/2021). Tampak tangkapan layar dari tayangan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ketika memberikan sambutan dalam pembukaan BDF 2021 di Nusa Dua, Badung.
Dalam sambutannya, Menlu Retno LP Marsudi menyebutkan, pandemi terjadi ketika demokrasi di banyak negara sedang mengalami kemunduran. Pandemi dinilai memperburuk kemunduran demokrasi.
”Sebagian negara berhasil dengan baik dan sebagian lagi mengalami kesulitan mempertahankan demokrasi di tengah pandemi,” kata Retno. ”Saya menegaskan, tidak dapat dimungkiri bahwa negara-negara yang paling baik menangani pandemi adalah negara-negara demokrasi,” ujarnya.
Dalam penanganan pandemi dan upaya pemulihan secara global, menurut Retno, masih terjadi kesenjangan, termasuk kesenjangan dalam vaksinasi, antara negara kaya dan negara berpendapatan rendah. Sebanyak 64,94 persen populasi di negara kaya sudah divaksinasi, setidaknya dengan mendapatkan vaksinasi dosis kesatu. Sementara itu, di negara-negara berpendapatan rendah, baru 8,06 persen yang sudah mendapatkan vaksin Covid-19.
Sebagian negara berhasil dengan baik dan sebagian lagi mengalami kesulitan mempertahankan demokrasi di tengah pandemi.
Retno menyatakan, Indonesia memastikan seluruh rakyatnya memiliki akses vaksinasi yang setara. Retno menyebutkan, 142 juta orang di Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Indonesia juga memberikan perlindungan sosial kepada warga terdampak pandemi, di antaranya melalui program bantuan sosial tunai (BST), bantuan bahan kebutuhan pokok, dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Di tingkat global, menurut Retno, Indonesia berkontribusi dalam mendorong kesetaraan dan keadilan vaksin, di antaranya dengan menjadi Ketua Bersama (Co-chair) Covax Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group. Retno menambahkan, Indonesia juga mengangkat isu penguatan arsitektur kesehatan global dalam kapasitas presidensi G-20.
